beritax.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan guna mengendalikan inflasi nasional. Tito menyebut inflasi tahunan Agustus 2025 sebesar 2,31 persen, bahkan mengalami deflasi -0,08 persen bulan lalu. Ia menekankan operasi pasar minimal dua kali sebulan melalui distribusi beras SPHP Bulog. Penyaluran beras ditetapkan berbeda harga per zona, mulai Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram.
Program SPHP direncanakan menyalurkan 1,3 juta ton beras hingga Desember 2025. Tito meminta beras diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah terdampak. Ia juga mengingatkan agar Pemda waspada terhadap harga cabai, bawang putih, dan komoditas lain. Tito menyebut program ini sebagai “pendingin” sosial pascademonstrasi besar kemarin.
Partai X: Stabilitas Pangan Bukan Jawaban Utama
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara tidak hanya stabilisasi. Negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Menurutnya, stabilitas harga pangan belum tentu menurunkan tekanan hidup masyarakat. Rakyat miskin masih terbebani biaya lain seperti listrik, pendidikan, dan kesehatan.
Partai X kembali menekankan analogi seperti Negara = Bus, Rakyat = Penumpang, Pemerintah = Sopir. Pemilik bus adalah rakyat, bukan pejabat. Namun kini sopir bertindak seolah pemilik. Kebijakan pangan hanya mengikuti kepentingan rezim, bukan kebutuhan rakyat. Rakyat menunggu kepastian arah tujuan, bukan sekadar janji operasi pasar.
Kritik atas Kebijakan Pangan
Partai X menilai distribusi beras SPHP masih penuh celah. Harga berbeda antarwilayah bisa memicu ketidakadilan sosial. Selain itu, ketergantungan pada Bulog membuat pemerintah abai pada produksi petani lokal. Stabilitas sesaat tidak akan menjamin ketahanan pangan jangka panjang.
Menurut prinsip Partai X, negara sejati adalah entitas wilayah, rakyat, dan pemerintah. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, pejabat hanyalah pelayan. Sehingga pemerintahan harus dijalankan efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan. Kesejahteraan berarti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi dengan baik.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip moral dan kenegaraan. Pertama, musyawarah kenegarawanan melibatkan intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya menyusun visi pangan nasional. Kedua, pemaknaan ulang Pancasila agar kebijakan pangan bukan sekadar program teknis, melainkan amanat konstitusi. Ketiga, transformasi birokrasi digital untuk memantau distribusi beras dan mencegah manipulasi data. Keempat, pendidikan moral agar rakyat memahami haknya atas pangan.
Partai X menegaskan bahwa pangan stabil bukan sekadar angka inflasi, melainkan hak rakyat yang dijamin negara. Jika pemerintah terus abai, rakyat akan tetap tertekan meski harga beras terlihat stabil di laporan.
