beritax.id – Mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus menuai polemik hingga hari ini. Proyek yang awalnya dijanjikan murni bisnis tanpa beban APBN, kini justru menambah beban anggaran negara. Setelah beroperasi, BUMN Indonesia yang terlibat bahkan harus urunan membayar utang besar ke China.
Sebagian besar pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sisanya dari APBN dan modal konsorsium BUMN Indonesia-China. Proyek yang dimulai pada 2016 ini mengalami pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,02 triliun. Audit bersama kedua negara mencatat total biaya pembangunan mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp108,14 triliun.
Tugas Negara Bukan Menambah Beban Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu jelas. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau utang ini jadi beban rakyat, maka negara gagal menjalankan tiga tugas dasarnya,” tegas Prayogi. Ia menambahkan, kelalaian pengelolaan proyek strategis seperti KCJB akan memukul kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN.
Prayogi menyindir keras sikap pemerintah yang membiarkan BUMN kelabakan membayar utang kereta cepat. “Kalau sudah begini, sekalian saja gadai Gedung DPR. Setidaknya rakyat akan tahu siapa yang paling bertanggung jawab,” ujarnya sinis. Menurutnya, pengelolaan proyek strategis harus berbasis akuntabilitas, bukan sekadar ambisi kekuasaan yang membebani generasi mendatang.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan.
Negara yang sehat harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Pemimpin negara dituntut bersikap negarawan yaitu bijaksana, berwibawa, visioner, dan ahli dalam mengelola urusan publik. Semua kebijakan, termasuk proyek infrastruktur, harus menjamin terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat.
Solusi Partai X untuk Keluar dari Jerat Utang
Partai X menawarkan solusi agar utang kereta cepat tidak menjadi bom waktu keuangan negara. Pertama, pemerintah harus membuka seluruh laporan keuangan KCIC secara transparan kepada publik. Kedua, dilakukan audit forensik independen untuk memastikan tidak ada kebocoran dan mark-up biaya. Ketiga, negosiasi ulang dengan pihak China untuk mengurangi beban bunga dan memperpanjang tenor pembayaran. Keempat, melibatkan investasi swasta murni tanpa jaminan APBN agar risiko tidak ditanggung rakyat.
Terakhir, menetapkan mekanisme pengawasan ketat berbasis prinsip akuntabilitas publik sehingga tidak terulang pada proyek strategis lainnya.
