beritax.id – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyebut mutasi besar-besaran di tubuh Polri sebagai momentum penting. Menurutnya, langkah ini harus digunakan untuk memperkuat soliditas, meningkatkan profesionalisme, dan menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat sangat berharap pada perbaikan nyata dari institusi kepolisian. Salah satu kasus yang kembali disorot adalah kematian diplomat Arya Daru Pangayunan yang hingga kini belum jelas ujungnya. “Masyarakat ingin kepastian dan keadilan,” ujar Abdullah, menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme.
Namun, publik juga menuntut agar penyegaran jabatan bukan sekadar seremonial belaka. Abdullah meminta agar Polri tidak lagi menunggu kehebohan viral sebelum bertindak atas laporan masyarakat.
Kritik Partai X: Reformasi Tak Sekadar Tukar Kursi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan kritik keras terhadap pola mutasi ini. Menurutnya, pergantian personel tidak akan berarti jika sistem di dalam Polri tetap sarat kepentingan.
“Ganti seragam dan nama bukan solusi. Rakyat butuh sistem hukum yang jujur, adil, dan transparan,” ujarnya. Ia mengingatkan, tugas negara bukan sekadar mengganti orang, melainkan melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kepastian hukum yang adil.
Partai X menilai selama sistem belum dibenahi dari akar hingga ke pucuk, maka perubahan hanya akan jadi ilusi. Reformasi institusi bukan sekadar merombak struktur tetapi menata ulang nilai, proses, dan arah kerja.
Menurut Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk membuat dan menjalankan kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Sementara negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi kedaulatan dan keadilan sosial.
Negara bukan panggung akrobatik kekuasaan yang menutupi ketidakadilan dengan retorika penegakan hukum. Polisi sebagai bagian dari pemerintahan harus tunduk pada prinsip pelayanan, bukan penguasaan.
Solusi Partai X: Audit Sistemik dan Pendidikan Kenegarawanan
Partai X menawarkan solusi konkret untuk membenahi Polri, bukan sekadar mutasi jabatan:
- Audit sistem penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelayanan terhadap pengaduan publik.
- Pembentukan Badan Independen Pengawas Kepolisian yang diisi oleh akademisi, masyarakat sipil, dan tokoh non-partisan.
- Reorientasi pendidikan Polri berbasis nilai-nilai kenegarawanan, bukan loyalitas kekuasaan.
- Digitalisasi dan keterbukaan data proses hukum agar masyarakat bisa ikut mengawasi secara langsung.
- Transparansi rekrutmen dan promosi jabatan, bebas dari intervensi kekuasaan dan oligarki internal.
Partai X percaya bahwa sistem hukum yang adil hanya bisa lahir dari institusi yang menghormati rakyat sebagai subjek hukum. Bukan dari institusi yang terbiasa tunduk pada bisikan pejabat.
Jika mutasi hanya jadi alat kekuasaan dan topeng retorika perubahan, maka rakyat akan terus menjadi korban. Sebab hukum adalah cermin sejati dari keadilan negara. Partai X menyerukan perbaikan total, bukan sekadar tambal sulam.
