beritax.id – Pemerintah segera menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke toko ritel modern. Langkah ini dilakukan menyusul laporan kekosongan stok yang terjadi di berbagai gerai ritel. Dirjen PKTN Kemendag, Moga Simatupang, menyebut distribusi SPHP akan dilakukan mulai 17 Juli hingga 31 Desember 2025.
Moga mengatakan, baru 540 ton beras SPHP yang masuk ke ritel. Pemerintah pun memastikan pasokan akan dikejar agar stok kembali stabil. Menurut laporan Kemendag, stok nasional masih aman dengan 2,6 juta ton beras di Bulog dan 1,3 juta ton di Perpadi.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyebut beras premium yang tak memenuhi standar boleh tetap dijual dengan harga diturunkan. Langkah ini diambil untuk mencegah kekosongan di pasaran. Surat imbauan pun sudah dikeluarkan kepada peritel agar tetap menjual stok yang ada di gudang.
Partai X: Mengapa Negara Selalu Bereaksi Setelah Krisis Terjadi?
Menanggapi kebijakan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengkritik pola reaktif pemerintah. Menurutnya, penyaluran SPHP justru mengakui kegagalan prediksi dan ketidaksiapan pemerintah menjamin stok secara konsisten. “Kenapa selalu stok kosong duluan, baru pemerintah bergerak? Ini manajemen krisis, bukan kebijakan pangan,” tegas Prayogi.
Ia menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban tiga hal yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan bijak. Dalam kasus ini, kegagalan sistematis terlihat dari lemahnya antisipasi dan keterlambatan informasi ke publik.
Bagi Partai X, pengelolaan pangan bukan hanya soal distribusi, tapi keadilan dan kedaulatan atas sumber daya produksi. Negara harus menjamin hak setiap warga atas pangan yang layak, terjangkau, dan transparan dalam rantai pasok.
Pemerintah juga tak boleh hanya menjadi penyalur krisis, melainkan harus membangun sistem distribusi pangan yang kuat dari hulu ke hilir. Setiap kegagalan manajemen stok bukan sekadar masalah logistik, tapi pertaruhan kepercayaan rakyat.
Solusi Partai X: Sistem Pangan Berbasis Kepentingan Publik
Partai X menawarkan tiga solusi konkret:
- Sistem Early Warning Pangan
Pemerintah harus memiliki sistem prediksi berbasis data riil untuk mendeteksi potensi krisis stok lebih awal. - Distribusi Berbasis Wilayah Rentan
Prioritaskan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap inflasi pangan dan kekosongan pasokan untuk intervensi cepat. - Transparansi dan Keterlibatan Publik
Laporkan kondisi stok dan distribusi kepada publik secara berkala, serta libatkan koperasi rakyat dan UMKM.
Prayogi menegaskan bahwa kedaulatan pangan tak bisa bergantung pada respons setelah krisis. “Bangsa besar adalah yang siap sebelum rakyat kelaparan,” ujarnya menutup.
