beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan realisasi anggaran belanja sektor pendidikan mencapai 19,1 persen pada 2025. Realisasi tersebut masih berada di bawah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah menyatakan terus mendorong peningkatan realisasi anggaran pendidikan setiap tahun.
Purbaya mengakui terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan anggaran pendidikan. Beberapa kendala berasal dari kesiapan unit pelaksana program pemerintah. Menurut Purbaya, pemerintah tetap berupaya meningkatkan belanja pendidikan secara bertahap. Ia menilai realisasi anggaran sudah mendekati batas minimal konstitusi.
Purbaya optimistis realisasi anggaran akan melewati 20 persen pada 2026. Pemerintah menyiapkan sejumlah program baru yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Program tersebut meliputi pembangunan sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, serta perbaikan fasilitas pendidikan. Pemerintah juga menyiapkan program digitalisasi sekolah melalui panel digital. Selain itu, pemerintah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp25 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Tambahan tersebut diharapkan memperkuat pembiayaan sektor pendidikan nasional.
Negara Harus Menjamin Hak Pendidikan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai anggaran pendidikan merupakan amanat rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban memastikan pemenuhan anggaran berjalan sesuai konstitusi. Prayogi mengingatkan bahwa tugas negara memiliki tiga fungsi utama. Fungsi tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Prayogi, pendidikan merupakan bentuk pelayanan negara paling strategis. Pendidikan menentukan kualitas manusia dan masa depan bangsa. “Negara tidak boleh hanya berbicara target anggaran. Negara harus memastikan manfaatnya sampai kepada rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menilai keterlambatan realisasi anggaran dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa anggaran benar-benar digunakan secara efektif.
Prayogi menegaskan pemenuhan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif. Hal tersebut merupakan tanggung jawab moral pemerintah kepada generasi mendatang. Menurutnya, anggaran harus memberikan dampak nyata. Dampak tersebut terlihat dari peningkatan kualitas guru, fasilitas sekolah, dan akses belajar.
Kritik terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendidikan
Realisasi anggaran sebesar 19,1 persen menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah perlu menjelaskan penyebab belum tercapainya angka 20 persen. Anggaran pendidikan bukan hanya persoalan jumlah dana. Hal terpenting adalah efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Prayogi menilai pemerintah harus memperkuat perencanaan sebelum meningkatkan alokasi anggaran. Perencanaan yang lemah dapat menyebabkan anggaran tidak terserap optimal.
Menurutnya, negara perlu memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan. Indikator tersebut harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. “Anggaran besar tanpa tata kelola baik tidak otomatis meningkatkan pendidikan,” katanya.
Ia menilai pemerintah harus memperbaiki koordinasi antarinstansi. Hambatan birokrasi tidak boleh mengurangi hak masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan publik. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran.
Prinsip Partai X: Pendidikan Sebagai Hak Rakyat
Berdasarkan prinsip Partai X, negara harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kebijakan publik harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sektor pendidikan, prinsip tersebut menegaskan pentingnya pemerataan akses. Setiap warga negara harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Partai X memandang pendidikan sebagai investasi nasional. Pendidikan bukan sekadar program pemerintah, tetapi fondasi pembangunan manusia. Prinsip Partai X juga menekankan pentingnya pemerintahan yang bertanggung jawab. Setiap penggunaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan.
Negara harus memastikan kebijakan berjalan dengan keadilan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal akibat lemahnya pelayanan pendidikan. Menurut Prayogi, keberhasilan pendidikan tidak dapat hanya dilihat dari angka anggaran. Pemerintah harus melihat perubahan nyata dalam kehidupan rakyat. “Ukuran keberhasilan pendidikan adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Solusi Partai X untuk Perbaikan Anggaran Pendidikan
Partai X mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola anggaran pendidikan. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem perencanaan program pendidikan. Perencanaan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kedua, pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran tanpa mengabaikan pengawasan. Kecepatan harus berjalan bersama akuntabilitas. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat evaluasi program pendidikan. Program yang tidak efektif harus diperbaiki atau dihentikan.
Keempat, pemerintah harus memperluas keterlibatan masyarakat. Publik perlu diberikan ruang untuk mengawasi penggunaan anggaran. Kelima, pemerintah harus memastikan distribusi anggaran merata. Daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian lebih besar. Menurut Prayogi, pendidikan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap rakyat. Pemerintah harus memastikan tidak ada anak kehilangan kesempatan belajar.
Komitmen Pemerintah Harus Dibuktikan
Pemerintah memiliki peluang memperbaiki realisasi anggaran pendidikan pada 2026. Optimisme tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang tepat. Target belanja pendidikan lebih dari 20 persen harus disertai pengawasan ketat. Jangan sampai angka tersebut hanya menjadi pencapaian administratif.
Rakyat membutuhkan bukti bahwa anggaran pendidikan memberikan perubahan. Bukti tersebut terlihat melalui kualitas sekolah dan peningkatan kemampuan peserta didik. Prayogi menegaskan negara harus hadir secara nyata dalam pendidikan. Kehadiran negara tidak hanya melalui kebijakan, tetapi melalui hasil yang dirasakan rakyat. “Pendidikan adalah jalan menuju kemandirian bangsa. Karena itu, negara harus serius menjaganya,” ujar Prayogi.
Dengan tata kelola yang baik, anggaran pendidikan dapat menjadi kekuatan pembangunan. Pemerintah perlu memastikan amanat konstitusi benar-benar terlaksana. Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen bukan sekadar angka. Hal tersebut merupakan komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
