beritax.id – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa program “UMKM Bisa Ekspor” telah memfasilitasi lebih dari 800 pelaku usaha. Hingga pertengahan 2025, nilai transaksi ekspor yang tercatat mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Budi saat peresmian ekspor center di Kota Balikpapan dan Kota Batam pada Jumat, sebagai bagian strategi nasional mempercepat ekspor produk UMKM.
Ekspor center dirancang untuk membina dan mengkurasi produk UMKM agar siap bersaing di pasar internasional. Fasilitas ini menyediakan layanan pelatihan, pengemasan, perizinan, hingga strategi penjualan luar negeri.
Budi juga menekankan bahwa Indonesia telah menyelesaikan perjanjian dagang IEU–CEPA, membuka peluang ekspor ke 27 negara Eropa dengan tarif nol persen.
“Produk lokal harus distandarkan dan ramah lingkungan. Kalau tidak, pasar global akan menolaknya,” ujarnya.
Partai X Pertanyakan Nasib UMKM yang Belum Terjangkau
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengapresiasi pencapaian ekspor UMKM, tetapi menyayangkan kesenjangan yang masih tinggi. “Negara itu tugasnya tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Ia mempertanyakan seberapa banyak pelaku UMKM lain yang belum terfasilitasi atau bahkan tak tahu bagaimana memulai ekspor.
“Kalau 800 bisa ekspor, berapa ribu lainnya yang gagal hanya karena tidak punya akses atau pendampingan?” tanyanya.
Partai X menilai pemerintah belum menyentuh lapisan terbawah pelaku usaha rakyat, khususnya di daerah tertinggal, pelosok, dan kawasan adat. Sementara itu, akses pelatihan dan fasilitas masih sangat terbatas di luar kota besar.
Partai X meyakini bahwa negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Pemerintah bukan hanya fasilitator pejabat, melainkan harus menjadi penggerak utama dalam membangun ekonomi kerakyatan.
Menurut Partai X, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Program ekspor harus berpihak pada pelaku usaha yang selama ini tertinggal dan terpinggirkan.
Negarawan sejati bukan yang membanggakan angka Rp1,4 triliun, tetapi yang bertanya: “Mengapa masih banyak yang belum dapat bagian?”
Solusi Partai X: Ekspor untuk Semua, Bukan Segelintir
Untuk mewujudkan pemerataan akses ekspor UMKM, Partai X menawarkan lima solusi konkret dan terukur:
- Pemetaan Nasional UMKM Potensial Ekspor
Pemerintah wajib memetakan UMKM berpotensi ekspor di seluruh provinsi dan memberi pendampingan langsung. - Pelatihan Ekspor Keliling hingga ke Desa-Desa
Program pelatihan tidak boleh berhenti di kota. Penyuluh ekspor harus menjangkau desa dan daerah terpencil. - Subsidi Sertifikasi Produk dan Logistik Ekspor
Negara harus menanggung biaya standar mutu dan logistik awal untuk UMKM yang baru akan menembus pasar luar negeri. - Perluasan Perwakilan Dagang Rakyat di Luar Negeri
Perwakilan dagang Indonesia harus dilengkapi dengan divisi khusus untuk produk-produk kerakyatan. - Kemitraan UMKM dan Diaspora Ekonomi Indonesia
Jaringan diaspora di luar negeri bisa menjadi mitra pemasaran UMKM dengan sistem bagi hasil dan pelatihan jarak jauh.
Penutup: Negara Tidak Cukup Bangga dengan Segelintir UMKM Sukses
Partai X menegaskan bahwa membanggakan 800 UMKM sukses bukanlah pencapaian akhir, melainkan titik awal evaluasi. Program pemerintah harus diukur dari berapa banyak yang belum tertolong, bukan hanya dari nominal ekspor yang berhasil.
“Rakyat tidak butuh cerita sukses segelintir orang, tapi butuh sistem yang membuat semua bisa ikut maju,” tegas Prayogi. Menurutnya, UMKM harus diperlakukan sebagai kekuatan ekonomi nasional, bukan sekadar bahan laporan tahunan.
Negara hadir bukan hanya untuk pencitraan capaian, tetapi untuk membongkar hambatan struktural yang selama ini membatasi akses rakyat ke pasar global.
