beritax.id – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp942,9 triliun. Angka ini tumbuh 13,6 persen secara tahunan dan diklaim menyerap 1.259.868 tenaga kerja. Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa capaian ini sesuai rencana. Ia menegaskan penyerapan tenaga kerja sebagai indikator keberhasilan utama kebijakan investasi semester ini.
Menurut data kementerian, investasi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa. Penanaman modal dalam negeri mendominasi sebesar Rp510,3 triliun. Sementara penanaman modal asing mencapai Rp432,6 triliun. Lima besar daerah penerima investasi didominasi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Sektor dominan berasal dari industri logam dasar, transportasi, dan pertambangan.
Partai X: Jangan Cuma Publikasi, Tunjukkan Bukti Riil
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, merespons keras publikasi angka tersebut. Menurutnya, angka bombastis tidak cukup jika tak disertai audit publik. “Kalau benar menyerap 1,2 juta tenaga kerja, sebut datanya: siapa, di mana, bekerja apa,” ujarnya. Ia mengingatkan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika hanya mengutip angka sepihak, itu sama saja brosur kampanye rezim, bukan laporan negara.
Prayogi menilai laporan investasi cenderung seremonial dan tidak menjelaskan dampaknya terhadap upah, lingkungan, dan keberlanjutan. Ia mengkritik dominasi modal asing dan industrialisasi ekstraktif. “Bagaimana mungkin sektor tambang dan logam menyerap tenaga kerja besar, padahal cenderung padat modal?” katanya.
Partai X menegaskan bahwa investasi harus tunduk pada mandat konstitusi dan prinsip keadilan sosial. Negara wajib memastikan setiap kebijakan investasi berpihak pada rakyat, bukan hanya penguasa dan investor asing. Partai X mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi manfaat hanya akan memperbesar ketimpangan.
Negara tidak boleh hanya menjadi makelar proyek, tetapi harus menjadi pengarah ekonomi yang menjamin keberlanjutan dan pemerataan. Jika angka-angka investasi hanya jadi alat propaganda, maka negara telah gagal melayani kebenaran.
Solusi Partai X: Audit Publik dan Transparansi Ketenagakerjaan
Partai X menuntut pemerintah membuka data serapan tenaga kerja berdasarkan sektor, wilayah, jenis kelamin, dan status kerja. Tanpa itu, klaim 1,2 juta pekerja hanyalah mitos statistik. Selain itu, pemerintah harus mengaudit seluruh proyek investasi berbasis dampak sosial, bukan hanya nilai finansial.
Partai X juga mengusulkan pembentukan lembaga independen untuk menilai kesesuaian proyek dengan kepentingan rakyat. Setiap investasi harus disertai peta jalan pembangunan manusia dan lingkungan.
Dalam pandangan Partai X, investasi tidak boleh jadi panggung promosi penguasa. Rakyat berhak tahu sejauh mana mereka dilibatkan dalam arus investasi nasional. Jika data buram dan narasi dikuasai penguasa, maka yang tumbuh bukan kesejahteraan, tetapi ketimpangan. Negara harus ingat, rakyat bukan penonton pertunjukan statistik, tapi pemilik kedaulatan pembangunan.
