beritax.id – Pemerintah Indonesia kerap dipuji dalam forum internasional atas reformasi hukum dan komitmen terhadap supremasi hukum. Namun kenyataannya, kebijakan hukum di dalam negeri justru tumpul terhadap kekuasaan dan tajam pada rakyat biasa.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyampaikan kritik tegas terhadap kondisi ini. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” ujarnya. “Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Tapi saat ini, hukum hanya dijadikan simbol, bukan pelindung kehidupan rakyat.
Kasus korupsi pejabat-pejabat diselesaikan lambat. Penegakan hukum pada pelanggar kekuasaan seakan kehilangan arah. Namun, masyarakat kecil justru mudah dijerat, ditangkap, dan dihukum berat. “Negara tidak sedang adil,” kata Rinto. “Negara sedang menyakiti pemilik sahnya, yaitu rakyat.”
Kebijakan Hukum Harus Jadi Penjaga Rakyat, Bukan Alat Kekuasaan
Menurut Rinto, hukum seharusnya mengayomi yang lemah, bukan memperkuat yang sudah kuat. Tapi kenyataan di lapangan berkata sebaliknya.
Partai X menekankan bahwa hukum harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan, bukan instrumen pengendalian kekuasaan.
Rakyat sebagai pemilik negara berhak mendapat jaminan perlindungan hukum yang adil, merata, dan tegas.
“Hukum bukan milik penguasa,” tegas Rinto. “Hukum adalah milik rakyat. Negara hanya pengelola, bukan pemilik keadilan.” Jika hukum hanya berpihak pada penguasa, maka negara telah kehilangan fondasi moralnya.
Solusi Partai X: Amandemen Kelima dan Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran
Sebagai solusi, Partai X menawarkan Amandemen Kelima UUD 1945. Tujuannya mengembalikan hukum sebagai milik rakyat, bukan alat pejabat. Sistem hukum harus dijalankan secara transparan, profesional, dan bebas intervensi publik.
Partai X juga menyerukan Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran. Penegak hukum harus profesional dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. “Keadilan tidak boleh dikompromikan oleh jabatan,” tegas Rinto.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mempersiapkan generasi negarawan yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang keadilan. Sekolah ini menanamkan nilai Pancasila, kepemimpinan etis, dan kemampuan berpikir kritis.
“Negarawan bukan yang mencari aman, tapi yang berani membela kebenaran,” ucap Rinto. Lulusan Sekolah Negarawan akan menjadi garda depan pembaruan hukum yang adil dan berpihak pada rakyat.
Partai X menyerukan agar hukum di Indonesia tak hanya bagus di dokumen internasional. Hukum harus melindungi rakyat, memberdayakan masyarakat, dan membela kebenaran.
“Jangan biarkan rakyat takut pada hukum di negeri sendiri,” tegas Rinto. “Jika hukum tak berpihak pada rakyat, maka keadilan hanya jadi ilusi.”
