beritax.id – Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi sipil menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) yang tengah dibahas di DPR. Penolakan ini disampaikan melalui pembacaan petisi yang berlangsung di Gedung YLBHI, Jakarta.
Para tokoh yang hadir antara lain Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto. Serta cendekiawan Sukidi Mulyadi, keluarga korban pelanggaran HAM berat tragedi Semanggi I Maria Catarina Sumarsih, putri proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama RI Halida Nuriah Hatta, dan Aktivis HAM Smita Notosusanto.
Selain para tokoh tersebut, sejumlah organisasi juga turut mendukung penolakan ini. Antaranya YLBHI, Perempuan Mahardika, Imparsial, HRWG, Green Peace Indonesia, Bijak Memilih, KontraS, Gebrak, PSHK, LBH Pers, Transparency International Indonesia, dan Centra Initiative.
Usai membacakan petisi tersebut mereka bersama-sama memekikkan penolakan terhadap revisi UU TNI.
“Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI!,” pekik mereka.
Selain menyoroti isu-isu tersebut, mereka juga mendesak pemerintah dan DPR untuk memodernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit, memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi.
Respons Partai X Revisi UU TNI: Suara Rakyat Harus Didengar
Menanggapi penolakan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, turut bersuara. “Tugas negara itu ada tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Setiap kebijakan yang disusun harus sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat,” tegasnya.
Rinto menegaskan bahwa pemerintah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan.
Hal tersebut demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana prinsip yang dijunjung tinggi oleh Partai X.
“Kami menekankan bahwa suara rakyat harus didengar. Penolakan yang disampaikan oleh berbagai tokoh dan organisasi ini merupakan cerminan keresahan masyarakat yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.
Menurut Partai X, pemerintah adalah upaya perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
