beritax.id – Komisi X DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Salah satu poin kritis yang disorot adalah kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) yang justru memicu ketimpangan. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, kebijakan rombel tersebut menyebabkan banyak sekolah sepi murid atau kekurangan siswa. Ia menyesalkan bahwa kebijakan tersebut tidak dijelaskan sebelumnya dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Lalu menyebutkan bahwa temuan ini terjadi di berbagai daerah dan tidak hanya pada sekolah negeri, tetapi juga swasta. “Bahkan ada sekolah swasta yang hanya mendapat dua hingga tiga siswa baru,” ujar Lalu.
Ketimpangan yang Dibiarkan Adalah Pengkhianatan terhadap Konstitusi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyebut bahwa kegagalan sistem penerimaan siswa adalah kegagalan dalam menjamin hak dasar warganya. Ia menegaskan kembali tiga tugas negara melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau sekolah sepi murid karena sistem rusak, dan rakyat dipaksa memilih sekolah mahal atau tidak sekolah sama sekali, itu bukan sistem. Itu pemiskinan pendidikan,” tegas Prayogi.
Menurutnya, kesenjangan akibat sistem ini membuat rakyat terjebak pada dua pilihan menyakitkan membayar mahal untuk sekolah swasta atau menyerah terhadap kenyataan putus sekolah.
Prinsip Partai X: Sekolah Harus Menjadi Titik Akses, Bukan Saringan Sosial
Prinsip Partai X menegaskan bahwa pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Sistem pendidikan yang berkeadilan harus memastikan semua anak, tanpa diskriminasi, mendapat akses dan fasilitas belajar yang layak.
Sekolah bukan alat penyaring status sosial. Negara wajib menciptakan sistem distribusi siswa dan rombel yang adil dan proporsional, berdasarkan kebutuhan wilayah, bukan kepentingan administratif pusat.
Jika tidak, rakyat kecil akan terus tersingkir dan hanya yang mampu membayar akan mendapat tempat di ruang pendidikan yang layak.
Solusi Partai X: Bangun Data Pendidikan yang Adil dan Sekolah Negarawan
Partai X mendorong pembenahan sistem penerimaan siswa berbasis data kependudukan dan persebaran penduduk yang adil. Evaluasi sistem zonasi harus melibatkan pengawas independen agar tidak dimanipulasi untuk kepentingan sekolah tertentu.
Partai X juga menekankan pentingnya penguatan karakter dan kapasitas melalui Sekolah Negarawan. Ini bukan hanya mencetak guru unggul, tetapi membangun sistem pendidikan yang menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.
Sekolah Negarawan akan melatih kepala sekolah dan pengelola pendidikan untuk menjadi pemimpin perubahan, bukan sekadar pengelola anggaran. Ia juga akan mempertemukan antara integritas pelayanan dan efektivitas tata kelola pendidikan publik.
Tutup Celah Manipulasi, Buka Ruang Akses Pendidikan yang Berkeadilan
Partai X menilai pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB harus diperkuat agar tidak dimanfaatkan untuk menciptakan sekolah mewah. Sistem yang sehat harus menjamin mobilitas vertikal melalui pendidikan, bukan mempertahankan kasta sosial melalui kebijakan birokratik yang menyesatkan.
“Jika pendidikan hanya bisa diakses oleh yang mampu, lalu apa gunanya negara?” tutup Prayogi dengan nada tegas.
