beritax.id – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPK, PPATK, dan BNN guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026. Rapat ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/7), dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto dan jajaran, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Kepala BNN Marthinus Hukom. Selain pembahasan RKA dan RKP 2026, juga dibahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2024 dan sesi pendalaman dari anggota DPR.
Anggaran Besar, Tapi Rakyat Butuh Hasil Nyata
Menanggapi rapat ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan agar pemberantasan korupsi tidak sekadar tercantum dalam rencana tahunan. Menurutnya, rakyat menanti hasil konkret, bukan sekadar presentasi dan alokasi anggaran tanpa pembuktian.
“KPK, PPATK, dan BNN wajib memastikan anggaran tidak hanya habis di spanduk dan rapat, tapi terasa hingga ke desa,” tegas Rinto.
Partai X kembali mengingatkan, tugas negara adalah tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat demi keadilan. Jika korupsi masih berjamaah, pencucian uang makin rapi, dan narkotika merajalela, maka negara gagal menjalankan ketiga mandat itu.
Rinto menyebut, “Apa gunanya rencana strategis dan APBN triliunan, jika mafia anggaran tetap beroperasi, dan rakyat tak merasa dilindungi?”
Solusi Partai X: Lembaga Antikorupsi Harus Bebas dari Kekuasaan dan Bisnis
Partai X menawarkan solusi sistemik agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi jargon:
- KPK dan PPATK harus bebas dari intervensi kekuasaan serta dilarang menjalin kemitraan tersembunyi dengan pengusaha atau partai tertentu.
- Anggaran lembaga antikorupsi harus berbasis evaluasi hasil kerja konkret, bukan pendekatan kuota atau pencitraan.
- Publikasi laporan kinerja lembaga dilakukan per triwulan secara terbuka, termasuk penanganan kasus, penyelamatan kerugian negara, dan restitusi kepada korban.
- Rekrutmen pegawai lembaga strategis harus transparan dan berjenjang, tanpa ruang untuk nepotisme dan jual beli jabatan.
- Prioritaskan penindakan terhadap kejahatan berjaringan seperti judi online dan pencucian uang berbasis teknologi, yang selama ini lolos dari jangkauan.
Partai X menegaskan, pemberantasan korupsi, pengawasan transaksi, dan penyelamatan generasi muda dari narkoba tidak cukup dilakukan lewat rencana kerja. Semua butuh ketegasan sistemik, keberanian aparat, dan keterlibatan rakyat.
Jika semua hanya dibahas dalam ruangan ber-AC dengan proposal ribuan halaman, maka cita-cita Indonesia bersih hanya akan jadi retorika tahunan.
