beritax.id – Polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai dana mengendap di bank kian panas. Purbaya menegaskan bahwa data yang disampaikannya bersumber dari sistem monitoring Bank Indonesia, sementara Dedi membantah adanya dana deposito Pemprov Jabar di Bank BJB. Perselisihan data ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan berpotensi mengaburkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur, Bukan Berdebat Data
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Jika yang dipertontonkan justru saling sanggah antarpejabat, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa uang publik dikelola dengan benar?” tegas Prayogi.
Ia menilai bahwa perdebatan antarpejabat bukan sekadar masalah teknis data, melainkan tanda lemahnya integrasi sistem keuangan nasional.
Kritis dan Obyektif: Ketika Data Tak Lagi untuk Kepentingan Publik
Partai X menilai, polemik semacam ini mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang tidak efektif, efisien, dan transparan.
“Rakyat menunggu kejelasan manfaat, bukan menyaksikan siapa paling benar soal data,” ujar Prayogi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi publik agar pengelolaan dana daerah dapat diawasi secara transparan oleh masyarakat.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan Rakyat
Dalam prinsip Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk bekerja bagi kepentingan rakyat. Karena itu, pejabat publik tidak boleh menjadikan data dan anggaran sebagai alat kekuasaan atau pembenaran diri. “Negara bukan milik pejabat, tapi milik rakyat. Pejabat hanya sopir, rakyatlah pemilik bus yang menentukan arah,” ujar Prayogi mengutip filosofi Partai X.
Solutif: Reformasi Tata Kelola dan Integrasi Data Nasional
Partai X mengusulkan langkah konkret sesuai prinsip dan 10 solusi penyembuhan bangsa:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan data dan anggaran dapat diaudit oleh lembaga independen yang kredibel.
- Transformasi birokrasi digital nasional agar semua data keuangan daerah dan pusat terintegrasi secara real-time melalui sistem Bank Indonesia dan Kemenkeu.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, agar pengelolaan keuangan publik tidak tergantung pada kepentingan individu atau ego pejabat.
- Musyawarah kenegarawanan nasional untuk menyusun ulang sistem pengawasan fiskal berbasis Pancasila dan keadilan sosial.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah harus berhenti mempermainkan data dan mulai bekerja nyata untuk rakyat. “Ketika rakyat menunggu pembangunan, para pejabat sibuk berdebat data. Ini bukan cermin negara yang melayani,” pungkas Prayogi.
Partai X menegaskan, transparansi dan tanggung jawab publik adalah kunci agar keuangan negara benar-benar menjadi alat keadilan sosial, bukan sekadar angka di layar monitor.
