beritax.id – Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR RI mengundang perwakilan demonstran, termasuk mahasiswa, ojol, buruh, dan masyarakat sipil. Menurut Presiden, aspirasi masyarakat harus diterima dengan baik dan dialog tatap muka harus dilakukan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan sejumlah tuntutan rakyat segera dipenuhi, termasuk pemecatan anggota DPR yang dinilai arogan. Ia juga menyebut pencabutan tunjangan perumahan DPR dan moratorium kunjungan luar negeri akan segera dilakukan.
Presiden menambahkan, masyarakat tetap diperbolehkan menyampaikan tuntutan melalui delegasi resmi ke DPR RI. Pemerintah, katanya, berkomitmen mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan dialog dengan rakyat jangan hanya berhenti pada simbolis foto bersama. Tugas negara, katanya, jelas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
Menurut Partai X, persoalan utama bangsa bukan sekadar bertemu rakyat, melainkan memastikan kebijakan berpihak pada wong cilik. Undangan dialog DPR tidak boleh menjadi pencitraan belaka, melainkan harus menghasilkan perubahan nyata.
Partai X menegaskan bahwa negara bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintah hanya pelayan rakyat, bukan tuan yang berkuasa.
Setiap pemimpin harus jujur, berwibawa, dan visioner. Rakyat adalah raja yang harus dihormati, bukan sekadar objek pencitraan.
Solusi Partai X
Partai X menilai solusi bagi bangsa tidak cukup dengan dialog, tetapi reformasi kebijakan menyeluruh. Pertama, DPR harus membuka pintu partisipasi rakyat secara berkelanjutan melalui mekanisme pengawasan publik. Kedua, amandemen UUD 1945 perlu memastikan kedaulatan rakyat dijalankan tanpa intervensi kepentingan oligarki.
Ketiga, birokrasi negara harus direformasi dengan transparansi digital agar rakyat bisa mengawasi langsung jalannya pemerintahan. Keempat, alokasi anggaran DPR harus dipangkas untuk kebutuhan prioritas rakyat seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Kelima, pendidikan politik rakyat harus diperkuat melalui Sekolah Negarawan agar masyarakat memahami haknya, bukan hanya ikut arus. Dengan cara ini, demokrasi menjadi bermakna, bukan sekadar ritual pertemuan antara penguasa dan rakyat.
Undangan dialog ke DPR memang terdengar menjanjikan, tetapi rakyat butuh bukti, bukan sekadar basa-basi. Partai X menegaskan, demokrasi sejati hanya hidup bila aspirasi rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan adil. Jangan sampai pertemuan hanya berakhir dengan foto bersama, sementara penderitaan rakyat tetap tak terselesaikan.
