beritax.id — Ketika denah salah, mengganti penghuni tidak otomatis memperbaiki fungsi sebuah bangunan. Ruangan yang tidak tersusun tepat tetap menyulitkan aktivitas penghuninya. Persoalan serupa dapat terjadi dalam penyelenggaraan negara. Pergantian pemimpin belum tentu menyelesaikan masalah yang bersumber dari struktur. Gagasan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2.
Buku ini mengajak pembaca melihat persoalan bangsa melalui pendekatan desain ketatanegaraan. Berbagai masalah dapat terus berulang meskipun pemimpin dan perangkat pemerintahan telah berganti. Perhatian tidak cukup diarahkan kepada individu yang sedang menjalankan kewenangan. Rancangan hubungan antarlembaga juga perlu diperiksa secara menyeluruh. Sebab, struktur yang tidak tepat dapat menghambat pencapaian tujuan negara.
Mengapa Mengganti Penghuni Tidak Menyelesaikan Masalah?
Dalam sebuah bangunan, penghuni baru tetap menggunakan susunan ruang yang telah tersedia. Mereka harus menyesuaikan kegiatan dengan jalur dan fungsi ruangan tersebut. Jika hubungan antarruang tidak tepat, ketidakefisienan akan terus terjadi. Penghuni dapat melakukan berbagai penyesuaian untuk mengatasi keterbatasan itu. Namun, penyesuaian tersebut tidak selalu menyelesaikan kesalahan rancangan awal.
Ketika denah salah, masalah bangunan tidak cukup diselesaikan melalui pergantian penghuni. Analogi ini menjelaskan pentingnya membedakan persoalan pelaksana dan persoalan sistem. Pemimpin menjalankan kewenangan berdasarkan struktur yang berlaku. Struktur menentukan hubungan, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan. Karena itu, pembenahan perlu memeriksa rancangan yang mengatur seluruh proses penyelenggaraan negara.
Bab 15 dalam buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2 membahas negara salah desain. Pembahasannya mengangkat kerusakan yang terus berulang dalam kehidupan berbangsa. Korupsi, ketimpangan hukum, dan birokrasi berbelit menjadi contoh persoalan. Buku ini juga menyoroti jarak masyarakat dengan pusat pengambilan keputusan. Berbagai gejala tersebut mendorong perlunya pemeriksaan terhadap struktur negara.
Struktur Menentukan Arah Kerja Bangunan Negara
Sebuah bangunan membutuhkan fondasi, denah, dan struktur yang saling mendukung. Fondasi memberikan dasar bagi seluruh bagian bangunan. Denah menentukan hubungan dan jalur antara berbagai ruang. Struktur memastikan setiap bagian memiliki fungsi yang sesuai. Ketiganya harus bekerja selaras agar bangunan memenuhi tujuan pembangunannya.
Dalam kerangka buku tersebut, negara juga dipahami sebagai bangunan besar. Pancasila ditempatkan sebagai fondasi nilai kehidupan berbangsa. Konstitusi dianalogikan sebagai firmware yang menerjemahkan nilai menjadi rancangan operasional. Peradaban Nusantara digambarkan sebagai sistem operasi kehidupan bangsa. Analogi tersebut menjelaskan pentingnya keselarasan nilai, aturan, dan pelaksanaan.
Ketika denah salah, hubungan antarlembaga dapat menghasilkan persoalan berkepanjangan. Lembaga yang seharusnya saling mendukung mungkin mengalami benturan kewenangan. Sebaliknya, fungsi tertentu dapat berjalan tanpa pengawasan memadai. Ketidakjelasan tanggung jawab juga menyulitkan masyarakat meminta pertanggungjawaban. Akibatnya, penyelenggaraan negara berisiko menjauh dari tujuan pembentukannya.
Menempatkan Rakyat sebagai Pemilik Negara
Buku ini menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam kerangka pemikirannya. Rakyat bukan sekadar penerima keputusan dari perangkat penyelenggara negara. Pemerintah menjalankan amanah melalui kewenangan yang diberikan. Hubungan tersebut membutuhkan jalur pertanggungjawaban yang jelas. Setiap lembaga harus menjalankan fungsi sesuai batas dan tanggung jawabnya.
Konsep root owner digunakan untuk menggambarkan posisi rakyat sebagai pemilik negara. Sementara itu, istilah root administrator digunakan dalam pembahasan peran MPR. Dalam gagasan buku, MPR diposisikan sebagai penjaga hubungan rakyat dengan sistem negara. Kerangka tersebut mengajak pembaca mengevaluasi jalur kedaulatan. Gagasan itu merupakan tawaran pemikiran buku, bukan gambaran otomatis mengenai ketentuan kelembagaan saat ini.
Kedaulatan rakyat membutuhkan struktur yang mendukung pelaksanaan amanah masyarakat. Hak rakyat perlu tercermin dalam mekanisme penyelenggaraan negara. Pengawasan harus berjalan agar kewenangan tidak digunakan tanpa pertanggungjawaban. Informasi mengenai kinerja lembaga juga perlu terbuka bagi masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemilik kedaulatan dan pelaksana amanah menjadi lebih jelas.
Solusi Pertama, Memeriksa Rancangan Sebelum Mengubahnya
Ketika denah salah, langkah awal bukan langsung membongkar seluruh bangunan. Pemeriksaan harus menemukan bagian yang tidak sesuai dengan fungsi semestinya. Prinsip tersebut dapat diterapkan melalui evaluasi struktur ketatanegaraan. Setiap lembaga perlu dipetakan berdasarkan tugas dan kewenangannya. Hasil pemetaan membantu menemukan tumpang tindih dan kekosongan tanggung jawab.
Buku ini menawarkan pendekatan recovery mode untuk memeriksa gangguan sistem. Tahap awalnya adalah mengidentifikasi sumber masalah secara menyeluruh. Pemeriksaan kemudian mencakup distribusi kewenangan dan mekanisme pengawasan. Jalur kedaulatan rakyat juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Proses tersebut membantu menentukan bagian yang perlu dipertahankan atau diperbaiki.
Diagnosis harus didukung kajian yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ahli hukum tata negara dapat memberikan analisis terhadap struktur kelembagaan. Akademisi dan masyarakat juga perlu memperoleh ruang menyampaikan pandangan. Setiap temuan harus disertai alasan dan bukti yang dapat diperiksa. Rekomendasi pembenahan kemudian disusun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
Solusi Kedua, Menata Ulang Struktur Secara Terukur
Ketika denah salah, perbaikan harus mengembalikan setiap ruang kepada fungsi semestinya. Dalam negara, penataan ulang perlu memperjelas hubungan antarlembaga. Pembagian kewenangan harus menghindari benturan fungsi dan tanggung jawab. Mekanisme pengawasan perlu memastikan pelaksanaan amanah berjalan sesuai aturan. Seluruh perubahan harus mendukung perlindungan, pelayanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Buku ini menggunakan gagasan redesign untuk menjelaskan rekayasa ulang struktur negara. Rekayasa ulang tidak berarti menghancurkan seluruh rancangan yang telah ada. Bagian yang masih berfungsi baik dapat dipertahankan. Bagian bermasalah perlu diperbaiki berdasarkan hasil diagnosis. Pendekatan tersebut mencegah perubahan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memahami penyebabnya.
Apabila diperlukan, pembenahan dapat mencakup penyempurnaan konstitusi. Buku ini menggunakan istilah constitutional reinstall untuk menggambarkan pembaruan tersebut. Amandemen dipandang sebagai sarana memperbaiki rancangan, bukan tujuan akhir. Setiap perubahan harus melalui kajian menyeluruh dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya wajib mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Mengembalikan Bangunan Negara kepada Tujuannya
Pada akhirnya, ketika denah salah, mengganti penghuni saja tidak cukup menyelesaikan persoalan. Bangunan perlu diperiksa agar setiap bagian kembali menjalankan fungsinya. Negara juga membutuhkan evaluasi terhadap fondasi, struktur, dan hubungan kelembagaannya. Pergantian pemimpin perlu disertai pembenahan apabila sumber masalah berada pada rancangan sistem. Seluruh proses harus diarahkan kepada tujuan pembentukan negara.
Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2 mengajak pembaca memahami pentingnya perubahan dari sisi desain. Gagasan tersebut menekankan bahwa sistem yang dirancang manusia dapat diperiksa dan diperbaiki. Pembenahan harus mempertahankan nilai dasar sekaligus memperbaiki struktur yang tidak selaras. Rakyat perlu memperoleh posisi nyata sebagai pemilik kedaulatan. Dengan rancangan yang tepat, negara diharapkan bekerja lebih terarah dan bertanggung jawab.
