beritax.id – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melakukan pengecekan kesiapan sistem persenjataan KN Tanjung Datu-301 milik Bakamla RI. Pengecekan dilaksanakan pada Kamis (19/6), ketika kapal bersandar di Dermaga Kota Batam. Kegiatan ini dipimpin Kolonel Lek Yohannes Agus dari Direktorat Materiil Kemenhan RI dan diterima langsung oleh Komandan KN Tanjung Datu-301 Kolonel Rudi Endratmoko.
Mayor Yuhanes Antara selaku Humas Bakamla menyatakan sistem persenjataan kapal dalam kondisi prima. Kapal patroli zona Barat itu dilengkapi dengan meriam otomatis Aselsan SMASH 30 mm dan senapan mesin SM5 buatan Pindad. Hasil inspeksi menyimpulkan seluruh persenjataan laik operasi dan memenuhi standar taktis.
Simbol Kesiapan Militer Tak Cukup Lindungi Perut Rakyat
Menanggapi kabar tersebut, Partai X melalui Anggota Majelis Tinggi yang juga Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan bahwa keberhasilan teknis alutsista belum sebanding dengan perlindungan sosial untuk rakyat miskin. “Negara bisa cek kesiapan meriam, tapi kenapa kesiapan pangan rakyat terus diabaikan?” ujar Prayogi.
Pemerintah seharusnya tidak sekadar mengevaluasi alat perang, tapi mengevaluasi kegagalan melindungi rakyat dari kelaparan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dalam prinsip Partai X, perlindungan sejati bukan hanya terhadap wilayah laut, tapi juga terhadap martabat hidup warga negara.
Partai X kembali menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani kebutuhan rakyat, dan mengatur kehidupan publik secara adil.
Kelayakan senjata tak cukup jika masyarakat tetap takut menghadapi harga sembako yang melonjak atau sulitnya akses pendidikan dan kesehatan.
Dalam konteks pertahanan, pendekatan Partai X berbasis pada strategi ketahanan semesta. Kekuatan militer harus disertai kebijakan sosial yang menjamin ketahanan pangan, keadilan hukum, dan distribusi ekonomi yang merata. Perlindungan bukan hanya fisik, tapi juga kultural dan struktural.
Solusi Partai X: Ketahanan Nasional Dimulai dari Ketahanan Sosial
Solusi dari Partai X menekankan pentingnya perimbangan antara anggaran pertahanan dan program perlindungan sosial. Diperlukan perencanaan strategis ala Sekolah Negarawan untuk melahirkan pemimpin yang berpihak pada rakyat dan tidak sekadar mengejar pencitraan militer.
Alutsista memang perlu diperbarui, tapi jangan menjadikan keamanan sebagai proyek pejabat yang melupakan realitas rakyat di daratan. Pemerintah harus berani mengaudit belanja pertahanan yang tidak efektif dan mengalihkan sebagian ke subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Partai X menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat berpikir kritis terhadap pertahanan yang hanya menyentuh simbol, bukan substansi. “Apa artinya meriam tercanggih jika nelayan tak terlindungi, atau keluarga miskin harus mengorbankan makan demi biaya sekolah?” kata Prayogi.
Partai X berkomitmen mendorong keamanan nasional yang adil dan menyeluruh. Bukan hanya aman dari kapal asing, tapi aman dari kemiskinan dan ketidakadilan dalam negeri.
