beritax.id – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah mencapai 98 persen. Hal itu ia sampaikan setelah rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Menurut Zudan, sisa dua persen yang belum selesai disebabkan kendala teknis, seperti data yang salah, peserta meninggal, dan perbaikan usulan. Pemerintah menargetkan seluruh pengangkatan rampung paling lambat Juni 2025. Partai X ingatkan jangan lupa juga nasib guru honorer.
Selain CPNS, Zudan juga menyampaikan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini masuk tahap pengusulan nomor induk pegawai (NIP). Hingga saat ini, tercatat 12 kementerian/lembaga, tiga pemerintah provinsi, dan 28 kabupaten/kota yang belum mengusulkan NIP PPPK 2024.
Partai X: Yang Diangkat Cepat, Tapi Guru Honorer Tetap Jadi Korban
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyoroti capaian pengangkatan CPNS 98 persen sebagai prestasi semu. Menurutnya, yang belum selesai justru persoalan paling lama: nasib guru honorer. “Yang cepat dilantik itu pejabat muda. Tapi yang mengabdi belasan tahun tetap dibiarkan menunggu tak tentu,” tegasnya. Rinto menyebut bahwa ribuan guru honorer di berbagai daerah telah mengabdi di sekolah negeri dengan gaji minim tanpa kepastian status.
Partai X kembali menegaskan bahwa tugas negara bukan sekadar menyusun formasi CPNS dan PPPK, tapi menjamin keadilan dalam rekrutmen ASN. Pemerintah adalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif, efisien, dan transparan. Jika negara hanya melayani sistem, bukan kebutuhan riil rakyat, maka negara gagal menjalankan tugasnya.
Partai X meyakini bahwa negara adalah milik rakyat, bukan arena bagi birokrat memperpanjang kuasa. Pemerintah hanyalah sopir dari bus bernama negara yang harus membawa seluruh rakyat menuju keadilan dan kesejahteraan.
Jika sopir gagal membawa penumpang sampai tujuan, maka rakyat sebagai pemilik negara berhak menggantinya. ASN tidak boleh lahir dari mekanisme yang mengabaikan pengabdian dan rekam jejak pengorbanan rakyat seperti guru honorer dan tenaga kesehatan nonformal.
Solusi Partai X: Reformasi ASN Berbasis Kepakaran dan Keadilan Sosial
Sebagai solusi, Partai X mendorong reformasi sistem ASN yang mengutamakan asas meritokrasi dan pengabdian. Pertama, penempatan ASN harus berbasis kepakaran melalui sistem pakar (expert system). Kedua, pemerintah harus membentuk mekanisme afirmatif khusus untuk guru honorer dan tenaga pengabdi yang tidak memiliki jalur struktural. Ketiga, Partai X mengusulkan pembentukan Dewan Keadilan ASN yang independen dan berpihak pada prinsip pelayanan publik, bukan kekuasaan anggaran.
Melalui Sekolah Negarawan, X-Institute membentuk generasi pemimpin dan birokrat yang tidak hanya cakap administrasi, tetapi berpihak pada keadilan sosial. Sekolah ini menanamkan nilai-nilai integritas, kebangsaan, dan pengabdian agar ASN tidak menjelma menjadi pejabat baru yang lupa asal-usul pengabdiannya. ASN hasil reformasi harus mampu menjawab tantangan zaman, bukan sekadar lulus tes, tapi juga mengerti penderitaan rakyat yang dilayaninya.
Partai X mengingatkan bahwa keberhasilan pengangkatan CPNS tidak bisa dirayakan selama masih ada ratusan ribu guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian. Negara tidak boleh membiarkan pengabdian panjang dibalas dengan formalitas tanpa kejelasan.
ASN bukan soal seleksi administratif, tapi soal keberpihakan terhadap rakyat yang telah lama melayani tanpa perlindungan. Jika negara benar-benar hadir, maka guru honorer akan jadi prioritas, bukan korban sistem.