beritax.id – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2,75 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV dengan target dana Rp20 triliun.
Obligasi tersebut terbagi dalam tiga seri. Seri A senilai Rp506,96 miliar dengan bunga 6,40% per tahun dan tenor 370 hari. Seri B senilai Rp1,128 triliun dengan bunga 6,75% per tahun dan tenor 3 tahun. Sementara itu, Seri C bernilai Rp1,115 triliun dengan bunga 6,95% per tahun dan tenor 5 tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 27 Juni 2025. Seluruh obligasi akan dilunasi penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri.
Dana hasil penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16 Tahun 2024. Adapun masa penawaran umum berlangsung pada 21-24 Maret 2025. Kemudian dengan tanggal penjatahan 25 Maret 2025, distribusi obligasi 27 Maret 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 April 2025.
Obligasi Berkelanjutan: Partai X Ingatkan Pemerintah
Menanggapi penerbitan obligasi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Rinto Setiyawan, mengingatkan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan dana yang dihimpun benar-benar digunakan secara efektif.
“Kami mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dikawal dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai proyek yang didanai dari penerbitan obligasi ini justru mangkrak atau tidak tepat sasaran,” ujar Rinto.
Rinto menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, mulai dari perencanaan hingga tahap eksekusi proyek.
“Kita ingin melihat pembangunan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat. Bukan sekadar proyek mercusuar yang menyedot dana besar tanpa hasil optimal,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Kritis, Obyektif, dan Solutif
Partai X, lanjut Rinto, menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk penerbitan obligasi ini, harus berlandaskan pada tiga prinsip utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak berujung pada beban fiskal yang justru menyulitkan masyarakat.
“Kami mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Tetapi jangan sampai rakyat yang menanggung akibat dari proyek yang gagal atau penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Partai X berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan keuangan negara agar dana yang dihimpun melalui penerbitan obligasi dapat digunakan secara transparan, efektif, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat luas.
