beritax.id – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kebijakan tarif resiprokal AS menjadi peluang pemerintah memperkuat industri nasional. Hal itu disampaikan menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif tinggi pada produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menurut Eddy, kebijakan itu seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia meyakini pemerintah tidak akan melonggarkan aturan TKDN hanya demi meredam tekanan perdagangan dari AS.
“Kebijakan TKDN jangan dilonggarkan demi satu negara. Jika diberikan, semua negara akan minta hal yang sama,” kata Eddy.
TKDN Bukan Proteksionisme, Tapi Instrumen Penguatan Industri
Eddy menyatakan TKDN adalah langkah memperkuat daya saing lokal, bukan bentuk penutupan diri terhadap pasar global. Dia menegaskan kebijakan ini wajar, bahkan lumrah dilakukan oleh negara mitra dagang Indonesia.
Jika negara lain menilai TKDN sebagai hambatan, Eddy yakin tim diplomasi Indonesia bisa menjelaskan tujuannya dengan komprehensif.
Lebih lanjut, ia menyebut strategi Prabowo dalam menghadapi tekanan dagang AS akan memperkuat posisi Indonesia secara global.
Eddy juga menyebut kebijakan ekspansi pasar, peningkatan daya saing produk lokal, dan hilirisasi adalah langkah tepat menghadapi situasi. Presiden Prabowo, katanya, berkomitmen mempercepat hilirisasi agar Indonesia memproduksi barang jadi, bukan hanya bahan mentah.
Partai X: Peluang Buat Siapa? Jangan Cuma Elit yang Menikmati!
Menanggapi pernyataan Eddy, Partai X mengkritik tajam optimisme yang tidak menyentuh realitas keseharian rakyat kecil.
“Peluang buat siapa? Industri mana yang dimaksud? Rakyat kecil atau konglomerat yang akan menikmati?” tanya Prayogi R. Saputra.
Anggota Majelis Tinggi Partai X itu menyebut, saat tarif tinggi berlaku, justru pelaku UMKM akan semakin terjepit.
“Kalau bahan baku naik, akses pasar ketat, bagaimana industri rakyat bisa bertahan, apalagi tumbuh?” lanjutnya.
Prayogi kembali mengingatkan bahwa tugas utama negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Jangan semua dikembalikan ke pasar. Negara harus turun tangan langsung,” tegasnya kepada redaksi kami.
Ia menekankan bahwa prinsip Partai X menolak ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar tanpa intervensi keadilan.
Partai X mendorong negara memastikan redistribusi manfaat dari kebijakan industri secara adil ke seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan lagi konglomerat dijadikan tameng kebangkitan industri, sementara buruh dan petani makin terpinggirkan,” ujar Prayogi.
Partai X menyambut baik upaya hilirisasi, tapi menolak jika hanya dinikmati segelintir elite ekonomi.
“Kalau hilirisasi hanya untuk ekspor perusahaan besar, rakyat tak dapat apa-apa,” tegasnya.
Prayogi meminta agar industri berbasis rakyat diperkuat. Mulai dari koperasi, UKM, hingga industri padat karya.
Ia juga meminta transparansi dalam proyek hilirisasi agar tak jadi celah konglomerasi dan penguasaan lahan.
