BRUSSEL, BELGIA – Kota yang hebat tidak sekadar dibangun dari infrastruktur yang mutakhir, melainkan dari kemampuannya merawat narasi masa lalu. Di Brussel, Belgia, narasi itu terpahat abadi pada dua kutub tata ruang kota yang legendaris: alun-alun Grand-Place dan Royal Palace of Brussels. Pada September 2025, lanskap sejarah inilah yang menjadi objek studi empiris bagi delegasi Sekolah Negarawan dari Indonesia.
Kunjungan yang digawangi oleh Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, serta CEO Enygma Solusi Negeri Erick Karya ini, tidak bertujuan untuk wisata arsitektur. Didampingi Imam Syafiih Kamil selaku Head of Rep. Chapter Eropa, rombongan ini membedah bagaimana bangsa Eropa mengelola ruang-ruang kekuasaan masa lalu dan menjadikannya jangkar identitas di era modern.

Foto Royal Palace of Brussel
Grand-Place: Manifestasi Kekuatan Sipil
Penelusuran dimulai di Grand-Place, yang diakui secara luas sebagai salah satu alun-alun terindah di Eropa. Direktur Prayogi R. Saputra mengamati bahwa alun-alun ini adalah wujud nyata dari civil society (masyarakat sipil) yang berdaya. Berbeda dengan banyak square di Eropa yang dibangun oleh raja-raja otoriter, gedung-gedung indah yang mengelilingi Grand-Place (guildhalls) justru dibangun oleh asosiasi pedagang, tukang roti, pembuat bir, hingga penjahit.
“Ini adalah monumen kekuatan ekonomi rakyat. Desentralisasi kekuasaan sudah terlihat dari bagaimana tata ruang kota ini dibentuk. Dari perspektif kepemimpinan, ini membuktikan bahwa roda penggerak utama kemajuan sebuah negara adalah kelas menengah dan masyarakat sipilnya yang terorganisir dengan baik,” papar Prayogi dalam diskusi lapangannya.
Royal Palace: Stabilitas di Balik Megahnya Fasad
Delegasi kemudian menggeser observasi mereka ke arah Place des Palais, tempat berdirinya Royal Palace of Brussels. Fasad istana yang membentang luas ini menjadi simbol kewibawaan negara Belgia. Rinto Setiyawan mencatat bahwa posisi istana yang berhadapan langsung dengan Brussels Park (Parc de Bruxelles) dan gedung parlemen di ujung taman lainnya, menciptakan sebuah sumbu kekuasaan (axis of power) yang menyeimbangkan antara monarki dan demokrasi perwakilan.
“Ada diplomasi tata ruang yang luar biasa di sini. Istana sebagai simbol kepala negara, parlemen sebagai suara rakyat, dan taman publik besar di tengah-tengahnya. Ini adalah filosofi check and balances yang diterjemahkan ke dalam arsitektur kota,” analisis Rinto.

Foto di Grand Place
Sinergi Masa Lalu dengan Teknologi Masa Depan
Dari kacamata industri dan tata kelola smart city, CEO Enygma Solusi Negeri Erick Karya memberikan sorotan krusial tentang manajemen pelestarian. Di balik keindahan klasik Grand-Place dan wibawa Royal Palace, terdapat sistem kota cerdas yang bekerja 24 jam penuh. Erick membedah bagaimana sensor keramaian, pengelolaan limbah turis, hingga pencahayaan pintar (smart lighting) dikelola secara klandestin agar tidak merusak visual bangunan.
“Kita di Indonesia seringkali kesulitan menjaga bangunan bersejarah saat melakukan modernisasi kota. Brussel memberikan contoh bagaimana teknologi masa depan tidak perlu menggusur peninggalan masa lalu. Justru, teknologi difungsikan sebagai ‘penjaga tak terlihat’ yang merawat aset-aset bersejarah ini,” tegas Erick Karya.
Studi lapangan di dua objek vital sejarah ini memberikan konklusi yang padat bagi Sekolah Negarawan. Untuk mencetak pemimpin nasional yang bervisi besar, pemahaman tentang tata kelola kota (urban governance) tidak boleh diabaikan. Pemimpin yang lahir dari Sekolah Negarawan diharapkan mampu merancang dan merawat ruang-ruang publik di Indonesia agar memiliki karakter, menghormati sejarah, dan mampu berbicara tentang kebesaran bangsa kepada generasi mendatang.



