beritax.id – Memasuki hari normal setelah libur Lebaran Idul Fitri 1446 H, masyarakat dikagetkan oleh tagihan listrik yang melonjak. PT PLN (Persero) akhirnya memberikan penjelasan atas fenomena yang ramai dibicarakan publik.
Vice President Komunikasi Korporat PLN, Grahita Muhammad, menjelaskan bahwa tarif listrik tidak naik. Menurutnya, tarif kembali normal setelah sebelumnya mendapat diskon 50% selama Januari–Februari 2025.
Grahita mengatakan tarif listrik triwulan kedua 2025 tidak berubah dan kembali ke tarif normal per 1 Maret. Namun, masyarakat merasa tagihan membengkak karena dua bulan sebelumnya tarifnya didiskon setengah.
PLN meminta masyarakat memantau penggunaan listrik lewat aplikasi PLN Mobile. Namun, pernyataan ini belum menjawab keresahan masyarakat soal daya beli yang tergerus.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan tarif tidak berubah sejak triwulan pertama 2025. Golongan pelanggan subsidi seperti rumah tangga miskin dan UMKM tetap mendapat subsidi tanpa perubahan tarif.
Partai X: Bukan Soal Naik atau Tidak, Tapi Soal Rasa Keadilan
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menanggapi persoalan ini dengan kritik tajam. Ia menyebut pemerintah jangan hanya berfokus pada angka, tapi rasakan juga beban rakyat.
“Tugas pemerintah itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Erick. Menurutnya, PLN harus transparan dan jujur dalam menyampaikan kondisi tarif agar rakyat tidak merasa dibohongi.
Partai X mendorong transparansi dalam kebijakan tarif dan perlindungan daya beli rakyat.
Menurut prinsip Partai X, negara harus menjamin keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan ekonomi.
“Kalau tarif listrik naik, gaji rakyat juga harus naik. Jangan hanya bebannya yang naik,” ujar Erick. Bagi Partai X, pemerintah harus memperjuangkan rakyat, bukan hanya melayani logika perusahaan.
Solusi Bukan Sekadar Imbauan Aplikasi
Partai X menilai himbauan PLN agar rakyat lebih bijak menggunakan listrik adalah bentuk pengalihan tanggung jawab. Pemerintah dan BUMN harus hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar saran teknis.
Penggunaan teknologi digital seperti PLN Mobile harus disertai edukasi dan kejelasan. Bukan membuat rakyat semakin bingung.
Partai X menegaskan bahwa kebijakan energi harus berlandaskan rasa keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam negara sejahtera, pemerintah wajib bertanggung jawab atas setiap keputusan yang berdampak langsung pada rakyat.
“Jangan biarkan rakyat bayar mahal untuk kebijakan yang tak mereka pahami. Bangun kepercayaan lewat transparansi dan keadilan,” tutup Erick.
