Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan dengan menunjuk Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Keputusan ini memicu berbagai tanggapan dari publik, terutama dari kalangan sineas dan aktor yang mempertanyakan latar belakang serta kapabilitas Ifan dalam memimpin perusahaan film milik negara.
Penunjukan Ifan Seventeen sebagai Dirut PT PFN dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Viola. Dia mengungkapkan alasannya terkait pengangkatan vokalis band Seventeen tersebut sebagai salah satu kesempatan agar anak muda menjadi pemimpin.
“Yang kita harapkan in ikan ada pemimpin muda, sosok muda, kita berikan kesempatan jadi Dirut. Jadi, nanti minta tolong untuk semua. Kita lihat dari kreativitasnya, pengalamannya, latar belakang, dan apa gebrakan yang bisa dibuat untuk PFN,” ungkapnya.
Reaksi Publik dan Insan Perfilman Terhadap Bos Film Negara yang Baru
Penunjukan Ifan Seventeen mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk para aktor dan sineas nasional. Sejumlah artis seperti Fedi Nuril, Luna Maya, hingga Kevin Julio secara terbuka mengungkapkan keheranan mereka atas keputusan tersebut. Banyak pihak mempertanyakan kompetensi Ifan di dunia perfilman. Mengingat rekam jejaknya lebih dikenal sebagai musisi dibanding sebagai sosok yang memiliki pengalaman di industri film.
PFN, sebagai perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam produksi film nasional, diharapkan mampu menjadi motor penggerak kebangkitan industri kreatif Indonesia. Namun, keputusan untuk menunjuk seorang figur publik tanpa pengalaman signifikan di bidang perfilman dikhawatirkan akan menghambat kemajuan perusahaan ini.
Terkait hal itu, Putri Viola menambahkan, jika pemilihan Ifan Seventeen diangkat sebagai Dirut PT PFN tak lepas dari pengalaman yang dimiliki. Dikatakannya, Ifan pernah menjadi produser film, meski sosoknya lebih dikenal sebagai seorang vokalis band.
“Kiprah Ifan bukan cuma di dunia musik saja. Ifan punya pengalaman jadi produser. Sehingga, kita harapkan bisa membawa perkembangan baru untuk PFN,” jelasnya.
Partai X: Negara Harus Fokus pada Tiga Tugas Utamanya
Menanggapi polemik ini, Direktur X-Institute Prayogi R. Saputra mengingatkan, tugas utama negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang dibuat. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusannya benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Termasuk dalam penunjukan pejabat di BUMN strategis seperti PFN,
Menurut Prayogi, industri film memiliki peran strategis dalam membentuk identitas dan budaya bangsa. Maka dari itu, kepemimpinan di PFN harus diisi oleh individu yang tidak hanya memiliki popularitas tetapi juga pemahaman mendalam mengenai industri ini. “Jangan sampai kebijakan yang diambil hanya berdasarkan faktor kedekatan personal atau popularitas semata, tanpa mempertimbangkan kapabilitas yang sesungguhnya,” tegasnya.
Perspektif Partai X: Kepemimpinan PT Produksi Film Negara Harus Berbasis Kapabilitas
Dalam perspektif Partai X, pemerintah merupakan bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan, termasuk dalam hal penunjukan pejabat BUMN harus didasarkan pada kapabilitas dan rekam jejak yang relevan.
Partai X juga menegaskan, seorang pemimpin haruslah negarawan, yakni individu yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta ahli dalam bidang yang digelutinya. “Seorang pemimpin di sebuah BUMN strategis seperti PFN seharusnya memiliki pemahaman mendalam mengenai industri perfilman, mampu membangun ekosistem yang kompetitif, serta mengelola sumber daya dengan baik untuk memajukan industri film nasional,” kata Prayogi.
Menakar Transparansi dan Meritokrasi dalam Kepemimpinan PFN
Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjuk Ifan Seventeen sebagai Dirut PT PFN seharusnya diiringi dengan evaluasi dan pertimbangan yang lebih matang. Transparansi dalam proses seleksi pemimpin BUMN menjadi hal yang sangat penting agar publik dapat memahami dasar dari setiap kebijakan yang diambil.
“Jika memang Ifan dianggap layak, maka harus ada kejelasan mengenai strategi dan visi yang dibawanya dalam memimpin PFN,” ujar Prayogi.
Partai X mendorong agar kebijakan pemerintah, terutama dalam pengelolaan BUMN, tetap berpijak pada prinsip meritokrasi dan transparansi. Indonesia memerlukan kepemimpinan yang tidak hanya populer tetapi juga memiliki kompetensi yang mumpuni demi kemajuan industri kreatif nasional.
“Keputusan ini harus diawasi ketat oleh publik dan para pemangku kepentingan agar PFN tidak hanya menjadi perusahaan dengan pemimpin figuratif, tetapi benar-benar bisa membawa industri perfilman nasional ke tingkat yang lebih baik,” pungkasnya.
