Menggugat Jarak antara Kekuasaan dan Kenyataan Kehidupan Rakyat
Oleh: Adv. Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., M.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah ketika pejabat semakin jauh dari kenyataan hidup rakyatnya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak fasilitas yang diperolehnya, semakin banyak orang yang melayaninya, dan semakin mudah berbagai kebutuhan hidupnya dipenuhi. Namun, pada saat yang sama, ia berisiko semakin kehilangan kepekaan terhadap kesulitan hidup rakyat yang seharusnya dilayaninya.
Budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun pernah menyampaikan peringatan yang sangat tegas:
“Jangan tidak mendengarkan orang kecil, orang kecil ini jangan dibaca dari koran, kamu harus paham.”
Ucapan tersebut mengandung kritik mendasar terhadap mentalitas penyelenggara pemerintahan. Rakyat bukan sekadar angka dalam statistik, nama dalam daftar penerima bantuan, ataupun objek dalam laporan keberhasilan pembangunan. Rakyat adalah manusia yang memiliki kebutuhan, harapan, kegelisahan, dan penderitaan yang harus dipahami oleh setiap orang yang memperoleh mandat kekuasaan.
Membaca laporan tentang kemiskinan tidak sama dengan memahami kehidupan orang miskin. Mengetahui angka pengangguran tidak sama dengan memahami penderitaan orang yang kehilangan pekerjaan.
Seorang pejabat dapat dengan mudah membaca laporan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, apakah ia memahami kegelisahan seorang ibu yang harus membagi penghasilan suaminya untuk membeli makanan, membayar listrik, membiayai sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya?
Seorang pejabat dapat membaca laporan mengenai perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, apakah ia memahami kesulitan seorang pedagang yang setiap pagi membuka usahanya tanpa kepastian memperoleh keuntungan, tetapi tetap harus membayar biaya operasional dan memenuhi berbagai kewajibannya?
Di sinilah terdapat jarak antara pengetahuan administratif dan pemahaman kemanusiaan.
Laporan memang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Statistik juga penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Namun, keduanya tidak boleh menggantikan kepekaan seorang pemimpin terhadap kenyataan hidup rakyat.
Jangan sampai pejabat mengenal rakyat melalui angka, tetapi tidak mengenal manusia di balik angka tersebut.
Persoalan menjadi semakin serius apabila pejabat hanya menerima laporan dari bawahannya yang cenderung menonjolkan keberhasilan. Setiap program dinyatakan berjalan, setiap anggaran dilaporkan terserap, setiap kegiatan didokumentasikan, dan setiap kebijakan diklaim memberikan manfaat.
Namun, apakah keberhasilan administratif tersebut benar-benar mencerminkan perubahan kehidupan rakyat?
Anggaran yang terserap belum tentu memberikan manfaat optimal. Program yang terlaksana belum tentu menyelesaikan persoalan. Bantuan yang disalurkan belum tentu menghilangkan kemiskinan. Infrastruktur yang dibangun belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Pemerintah tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah sebuah program telah dilaksanakan. Pemerintah harus memastikan apakah program tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.
Keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada selesainya laporan pertanggungjawaban, melainkan pada berkurangnya persoalan kehidupan rakyat.
Karena itu, ketika Cak Nun meminta pejabat memahami orang kecil, pesan tersebut tidak cukup diterjemahkan sebagai kegiatan kunjungan kerja atau turun ke lapangan.
Turun ke lapangan tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Jangan sampai setiap kunjungan pejabat telah dipersiapkan sedemikian rupa, masyarakat yang akan ditemui telah diseleksi, lokasi telah dibersihkan, dan persoalan yang disampaikan telah disaring agar semuanya terlihat baik-baik saja.
Jika demikian, pejabat mungkin hadir secara fisik di tengah rakyat, tetapi belum tentu hadir dalam kenyataan hidup rakyat.
Pemimpin harus bersedia mendengarkan keluhan yang tidak menyenangkan, menerima kritik yang tidak sesuai dengan laporannya, dan melihat kenyataan yang mungkin bertentangan dengan klaim keberhasilan pemerintahannya sendiri.
Jangan turun ke lapangan untuk mencari pembenaran atas kebijakan. Turunlah untuk menemukan persoalan yang selama ini tidak terlihat dari ruang kekuasaan.
Dalam pemikiran Sekolah Negarawan, rakyat merupakan komunitas politik pemilik kedaulatan yang membentuk negara, memberikan mandat kewenangan, serta menjadi tujuan akhir penyelenggaraan negara. Negara adalah organisasi yang dibentuk oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, sedangkan pemerintah merupakan kepemimpinan eksekutif periodik yang diberi mandat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Berdasarkan pengertian tersebut, memahami kehidupan rakyat bukan sekadar kebaikan pribadi seorang pejabat. Memahami rakyat merupakan kebutuhan mendasar dalam menjalankan mandat pemerintahan.
Bagaimana mungkin pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat apabila tidak memahami kepentingan pemilik mandatnya? Bagaimana mungkin pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan apabila tidak memahami penyebab penderitaan rakyatnya?
Rakyat tidak membutuhkan belas kasihan penguasa. Rakyat membutuhkan penyelenggaraan negara yang memahami dan menjalankan tanggung jawabnya.
Persoalan ini juga sangat relevan dalam kebijakan perpajakan. Pemerintah memiliki kemampuan menghitung penghasilan rakyat, mengawasi transaksi, memeriksa laporan keuangan, menentukan kewajiban pajak, dan melakukan penagihan sesuai ketentuan hukum.
Namun, apakah pemerintah memiliki kesungguhan yang sama dalam memahami bagaimana rakyat memperoleh penghasilan tersebut?
Apakah pemerintah memahami risiko yang ditanggung pengusaha, ketidakpastian pendapatan pedagang, kesulitan petani mendapatkan keuntungan, serta beban pekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya?
Jangan sampai pemerintah mengetahui secara terperinci berapa kewajiban pajak seseorang, tetapi tidak memahami betapa berat perjuangan orang tersebut untuk memperoleh penghasilan.
Pemerintah jangan hanya mempunyai kemampuan membaca laporan keuangan rakyat. Pemerintah juga harus mempunyai kemampuan membaca kesulitan hidup rakyat.
Cak Nun pernah menyampaikan prinsip moral yang sangat penting dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah:
“Moralnya adalah jangan menagih apa-apa kepada siapapun sebelum engkau sendiri berjasa kepada orang yang kamu tagih itu, kan begitu. Saya kira moral antara rakyat dengan pemerintah ya harus begitu.”
Ucapan tersebut bukan untuk meniadakan kewajiban perpajakan yang ditentukan undang-undang, melainkan untuk mengingatkan bahwa kewenangan pemerintah harus berjalan seimbang dengan tanggung jawab moral dan konstitusionalnya.
Jangan hanya menuntut rakyat memenuhi kewajiban. Pastikan pula pemerintah menjalankan tanggung jawabnya. Jangan hanya mengejar penerimaan negara. Perbesar kemampuan ekonomi rakyat. Jangan hanya memperbanyak aturan. Evaluasi apakah aturan tersebut mempermudah atau justru mempersulit kehidupan rakyat.
Sesungguhnya, arah penyelenggaraan negara telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum. Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan agar APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Artinya, kesejahteraan rakyat bukan hadiah dari pemerintah, bukan kemurahan hati pejabat, dan bukan pula sekadar janji politik. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan konstitusional penyelenggaraan negara.
Pejabat tidak sedang berjasa karena sekadar menjalankan kewajibannya. Ia sedang mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat kepadanya.
Di sinilah Indonesia membutuhkan negarawan yang memiliki kepekaan spiritual, kecerdasan intelektual, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam mengenai kehidupan manusia.
Seorang negarawan tidak harus menjadi miskin untuk memahami kemiskinan. Ia tidak harus menjadi pengangguran untuk memahami penderitaan orang yang kehilangan pekerjaan. Ia juga tidak harus mengalami kebangkrutan untuk memahami kesulitan seorang pengusaha.
Namun, ia harus memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan, kesungguhan untuk memahami, dan keberanian untuk memperbaiki kebijakan yang terbukti tidak memberikan manfaat bagi rakyat.
Jabatan yang tinggi seharusnya tidak membuat seseorang semakin jauh dari rakyat. Sebaliknya, semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memahami kehidupan rakyat.
Jangan sampai fasilitas kekuasaan menciptakan kemewahan yang menumpulkan kepekaan. Jangan sampai kenyamanan ruang kerja membuat pejabat kehilangan kemampuan memahami kerasnya kehidupan di luar ruang kekuasaan.
Terlebih lagi, jangan sampai rakyat hanya ditemui ketika suaranya dibutuhkan dalam pemilihan umum, kepatuhannya diperlukan untuk menjalankan kebijakan, dan uangnya dibutuhkan untuk memenuhi target penerimaan negara.
Rakyat harus didengarkan ketika menghadapi kesulitan, dilibatkan ketika kebijakan dirumuskan, serta diberikan ruang untuk mengawasi dan mengoreksi penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, mendengarkan rakyat bukan sekadar persoalan empati, melainkan bagian dari penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
Pada akhirnya, pemerintah harus berani menguji keberhasilannya bukan hanya melalui laporan kementerian, angka statistik, ataupun penilaian internal birokrasi, tetapi melalui kenyataan hidup rakyat yang menerima dampak langsung dari setiap kebijakannya.
Datanglah kepada petani ketika gagal panen. Dengarkan pedagang ketika usahanya sepi. Temuilah pekerja ketika kehilangan pekerjaan. Pahami orang tua ketika kesulitan membiayai pendidikan anaknya. Dengarkan wajib pajak ketika berbagai kewajiban administrasi membebani produktivitasnya.
Dari sanalah pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai persoalan yang harus diselesaikannya.
JANGAN SAMPAI PEJABAT HIDUP DALAM KENYAMANAN YANG DIBIAYAI UANG RAKYAT, TETAPI JUSTRU KEHILANGAN KEPEKAAN TERHADAP KESULITAN RAKYAT YANG MENGHASILKAN UANG TERSEBUT.
Jangan hanya membaca rakyat dari laporan. Turunlah, dengarkan, pahami, dan rasakan kesusahannya. Sebab, rakyat bukan objek kekuasaan pemerintah, melainkan pemilik kedaulatan yang menjadi alasan keberadaan pemerintah.
Indonesia tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai melaporkan keberhasilan. Indonesia membutuhkan negarawan yang mampu mengubah penderitaan rakyat menjadi kesejahteraan, kesulitan menjadi kesempatan, dan kekuasaan menjadi pengabdian.




