By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sunday, 22 November 2026

Wawasan eksklusif, data, dan analisis untuk para NEGARAWAN

Jelajahi Sekarang
Logo Berita X
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Berita Terkini
  • Pilihan Editor
  • Kategori Berita
    • Agama
    • Berita Terkini
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Internasional
    • Kriminal
    • Pemerintah
    • Pendidikan
    • Seputar Pajak
    • Sosial
    • Teknologi
Font ResizerAa
  • Internasional
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Seputar Pajak
  • Agama
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Sosial
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
Font ResizerAa
Berita XBerita X
  • Berita Terkini
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Pemerintah
  • Teknologi
Cari Artikel
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Berita Terkini
  • Ekonomi
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Kriminal
© 2025 beritax.id - All Rights Reserved.
Berita X > Blog > Berita Terkini > Sidang Ketiga PT Jualan Selalu Sukses, Kewenangan Pengadilan Pajak Mengadili Sengketa Pemeriksaan Bukti Permulaan Dipersoalkan
Berita Terkini

Sidang Ketiga PT Jualan Selalu Sukses, Kewenangan Pengadilan Pajak Mengadili Sengketa Pemeriksaan Bukti Permulaan Dipersoalkan

beritaX
Last updated: November 20, 2026 9:10 am
By beritaX
Share
8 Min Read
SHARE

JAKARTA, 19 November 2026 — Persidangan ketiga perkara gugatan PT Jualan Selalu Sukses terhadap Direktur Jenderal Pajak (DJP) kembali berlangsung di Pengadilan Pajak, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam persidangan yang diperiksa Majelis XVIII B tersebut, perdebatan berfokus pada kewenangan Pengadilan Pajak untuk mengadili sengketa terkait penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh DJP.

Majelis XVIII B terdiri atas Mohammad Alwi selaku Hakim Ketua, didampingi Adriana Dwi Hardjanti dan Ferdy Alfonsus Sihotang sebagai Hakim Anggota.

Perkara ini berkenaan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor S-00069/PEMBP-CT/PJ.05/2026 tanggal 17 Juli 2026. PT Jualan Selalu Sukses mengajukan gugatan karena menilai penerbitan surat tersebut perlu diuji dari aspek kewenangan pejabat, prosedur administrasi, serta dasar hukum yang digunakan.

DJP Persoalkan Kewenangan Pengadilan Pajak

Dalam persidangan kali ini, pihak DJP kembali mengangkat persoalan kompetensi absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa perkara tersebut. Salah satu dasar yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025.

Menurut argumentasi DJP, Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki keterkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana perpajakan. Atas dasar itu, DJP berpandangan bahwa persoalan tersebut lebih tepat diperiksa melalui mekanisme peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri.

Namun, PT Jualan Selalu Sukses menyampaikan keberatan terhadap argumentasi tersebut. Penggugat menegaskan bahwa gugatan yang diajukan tidak bertujuan menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, menguji alat bukti pidana, ataupun mengambil alih kewenangan penyidik.

You Might Also Like

Menghidupkan Hukum, Menjinakkan Kekuasaan: Refleksi atas Kanal “Lapor Pak Purbaya”
Showcase UMKM Sawit Digelar! Partai X: Peluang Emas atau Hanya Sekadar Pameran?
DTSEN Jadi Senjata Baru Kemensos Salurkan Bansos Guru, Partai X: Benarkah Lebih Efektif?
Dirut BJB Jadi Tersangka! Partai X: Korupsi Lagi, Kepercayaan Publik Taruhannya!

Menurut Penggugat, objek yang dipersoalkan justru merupakan keabsahan tindakan administrasi DJP dalam menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dengan demikian, substansi gugatan diarahkan pada pengujian legalitas tindakan pejabat administrasi perpajakan.

Penggugat Merujuk PMK 177 Tahun 2022

Dalam membantah argumentasi DJP, PT Jualan Selalu Sukses menekankan keberadaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penggugat berpendapat bahwa ketentuan tersebut memiliki landasan langsung dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang memberikan mandat pengaturan tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Atas dasar itu, Penggugat menilai PMK 177/2022 merupakan aturan khusus yang harus menjadi salah satu rujukan utama dalam menilai prosedur penerbitan surat Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penggugat juga mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut, menurut Penggugat, mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang, termasuk peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Menteri, sepanjang pembentukannya didasarkan pada kewenangan atau perintah peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks perkara ini, Penggugat menekankan bahwa PMK 177/2022 memiliki hubungan langsung dengan mandat UU KUP. Sementara itu, PERMA 3/2025 dipandang lebih berkaitan dengan pedoman penanganan perkara pidana perpajakan di lingkungan peradilan.

Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa PERMA tersebut tidak semestinya ditafsirkan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan khusus mengenai tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah diatur dalam PMK 177/2022.

Pemeriksaan Bukti Permulaan Dinilai Tetap Memiliki Dimensi Administratif

PT Jualan Selalu Sukses juga menyoroti karakteristik Pemeriksaan Bukti Permulaan yang menurutnya merupakan tahapan sebelum proses penyidikan dimulai.

Pada tahap tersebut, DJP masih menjalankan serangkaian tindakan administratif, antara lain menerbitkan surat perintah, menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak, melakukan pemeriksaan, meminta dokumen, hingga menentukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, Penggugat menilai bahwa tindakan DJP dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap harus tunduk pada ketentuan administrasi perpajakan dan dapat diuji dari aspek legalitas serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Penggugat menegaskan bahwa pengujian terhadap sah atau tidaknya penerbitan surat administrasi tidak serta-merta menjadikan perkara tersebut sebagai pemeriksaan tindak pidana.

Penggugat Pertanyakan Kepastian Forum untuk Menguji Legalitas Surat DJP

Persoalan kewenangan pengadilan tersebut, menurut Penggugat, juga berkaitan dengan kepastian hukum dan akses terhadap upaya perlindungan hukum bagi Wajib Pajak.

Penggugat mempertanyakan forum peradilan yang dapat digunakan apabila Pengadilan Pajak dinyatakan tidak berwenang, sementara mekanisme praperadilan juga dinilai memiliki keterbatasan dalam menguji tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan PERMA 3/2025.

Atas kondisi tersebut, PT Jualan Selalu Sukses meminta pihak DJP menjelaskan secara konkret ketentuan hukum yang menjadi dasar bahwa pengujian legalitas surat Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Bagi Penggugat, harus terdapat kejelasan mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak untuk menguji tindakan administrasi DJP, terutama ketika tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis XVIII B Akan Menentukan Kelanjutan Perkara Terlebih Dahulu

Dinamika persidangan juga mengemuka ketika Majelis XVIII B menyampaikan rencana untuk terlebih dahulu membahas apakah gugatan PT Jualan Selalu Sukses dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Dengan mekanisme tersebut, Majelis akan menilai terlebih dahulu apakah gugatan memenuhi persyaratan untuk diteruskan. Apabila dinilai memenuhi syarat, persidangan akan berlanjut pada pemeriksaan substansi sengketa. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan, perkara berpotensi dihentikan tanpa pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok gugatan.

Terhadap rencana tersebut, Penggugat menyampaikan keberatan dan meminta kejelasan mengenai dasar penerapannya. Menurut PT Jualan Selalu Sukses, pemeriksaan perkara di Pengadilan Pajak pada prinsipnya perlu mempertimbangkan keseluruhan persoalan, baik yang berkaitan dengan persyaratan formal gugatan maupun substansi sengketa, sebelum dituangkan dalam putusan akhir.

Penggugat khawatir apabila pemeriksaan hanya difokuskan pada persoalan awal, berbagai argumentasi mengenai prosedur dan legalitas penerbitan surat oleh DJP tidak akan memperoleh kesempatan untuk diperiksa secara menyeluruh.

Selain itu, Penggugat mempertanyakan bentuk produk hukum yang akan diterbitkan apabila perkara dihentikan pada tahap pemeriksaan persyaratan awal.

Menurut Penggugat, Undang-Undang Pengadilan Pajak memang mengatur kemungkinan diterbitkannya putusan atau keputusan sementara dalam kondisi tertentu. Namun, mekanisme tersebut memiliki ruang lingkup terbatas, sehingga penerapannya untuk menghentikan perkara sebelum pemeriksaan pokok sengketa dinilai perlu memiliki dasar hukum yang jelas.

Penggugat Minta Legalitas Tindakan Administrasi DJP Diperiksa

PT Jualan Selalu Sukses berharap Majelis XVIII B tidak hanya mendasarkan penilaian pada keterkaitan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan dugaan tindak pidana perpajakan.

Penggugat meminta Majelis turut mempertimbangkan karakter tindakan yang dilakukan DJP, dasar kewenangan penerbitan surat, serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Penggugat, inti perkara bukanlah meminta Pengadilan Pajak mengadili tindak pidana perpajakan, melainkan menguji apakah tindakan administrasi DJP dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, persidangan ketiga ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah penyelesaian sengketa, khususnya mengenai batas kewenangan Pengadilan Pajak dalam menguji tindakan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana pajak.

Data LHKPN Majelis XVIII B

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, rilis ini turut menyajikan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 dari para hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun untuk penyusunan rilis ini, nilai harta bersih masing-masing anggota Majelis XVIII B tercatat sebagai berikut:

NamaJabatanHarta Bersih LHKPN Periodik 2025
Mohammad AlwiHakim KetuaRp4.775.808.625
Adriana Dwi HardjantiHakim AnggotaRp14.172.284.440
Ferdy Alfonsus SihotangHakim AnggotaRp2.727.495.774

Pencantuman informasi LHKPN tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari transparansi informasi publik mengenai penyelenggara negara. Data tersebut tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap integritas maupun independensi para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Share This Article
Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Sidang Sengketa Pajak Jeosmindia, Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Pelanggaran Prosedur oleh Kanwil DJP Aceh
Next Article CAK NUN: JANGAN HANYA MEMBACA RAKYAT DARI LAPORAN, TURUN DAN RASAKAN KESUSAHANNYA!

Berlangganan Newsletter

Berlanggananlah buletin kami untuk segera mendapatkan artikel terbaru kami!
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
WhatsAppFollow

Top News

“Pengalihan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia”
Berita Terkini

Catatan Adaptasi Pengadilan Pajak Menyongsong Pengalihan ke Mahkamah Agung

December 19, 2025
Pemerintah

Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? Partai X Pertanyakan Transparansi

February 24, 2025
Ekonomi

Bank Emas Prabowo: Solusi Ekonomi atau Kontroversi Baru?

February 24, 2025
Berita Terkini

“Indonesia Gelap” dianggap Reaksi Kaget Rakyat Soal Kebijakan, Partai X: Prabowo Harus Dengarkan Aspirasi!

February 24, 2025

You May also Like

Tax officer hands official tax decision letter to company representative, symbolizing transparency and accountability in tax administration.
Berita Terkini

Ketika Pejabat Pajak Mengabaikan Tenggat Hukum: Hak Wajib Pajak Dikorbankan oleh Kelalaian Aparat Negara

November 4, 2025
sengketa informasi DJBC SPKTNP
Berita Terkini

Kuasa Hukum DJBC Sebut Wajib Pajak Tidak Berhak Mengetahui Dasar Perhitungan Penetapan Tagihan Pajak

October 31, 2025
AgamaBerita Terkini

TNI Masuk Kampus, Ketua Komisi X Bilang Perlu Didalami, Partai X Perlu Penjelasan Terbuka!

April 23, 2025
Berita Terkini

PT Boardcom Servis Indonesia dan L.Y. Hari Sih Advianto dalam Agenda Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang

October 9, 2026
Show More
  • Berita Lain:
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Renewable Energy
  • Hot
  • Politics
  • Yudizaman
  • Hotel Ayani
  • CV Hotel Wisata
Logo Berita X

Membaca Masalah, Menyajikan Solusi untuk Negeri: Sajian berita terbaru hari ini seputar politik,
hukum, kriminal, olahraga, otomotif, hingga teknologi, di Indonesia dan dunia.

Youtube Instagram X-twitter

Tentang Legalitas

Nama : PT PENERBITX INDONESIA JAYA
Nomor AHU : AHU-010653.AH.01.30.Tahun 2025
Alamat :  Muara Sarana Indah C- Jetis, Malang , Jawa Timur 
Contact Person  : 0816-633-250

  • Beriklan dengan kami
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.