beritax.id – Kegagalan Sila Keempat menjadi salah satu persoalan yang terus dipertanyakan ketika kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi mengalami tantangan. Sila Keempat Pancasila yang menegaskan prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” seharusnya menjadi landasan utama dalam memastikan setiap keputusan negara berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, ketika proses pemerintahan dan perwakilan dinilai semakin jauh dari aspirasi masyarakat, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana demokrasi masih menjalankan nilai musyawarah yang menjadi fondasinya.
Kegagalan Sila Keempat tidak hanya berkaitan dengan persoalan lembaga pemerintahan, tetapi juga menyangkut hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya menjadi wadah bagi suara rakyat. Demokrasi yang tidak mampu menghadirkan ruang dialog, keterlibatan masyarakat, dan keputusan berdasarkan kepentingan bersama berisiko kehilangan makna dasarnya. Ketika keputusan negara tidak lagi dirasakan sebagai hasil dari proses mendengar rakyat, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin melemah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tujuan akhir dari seluruh proses bernegara adalah mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Sila Kelima Pancasila. Namun, keadilan sosial sulit tercapai apabila sistem pemerintahan dan perwakilan tidak mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai penghubung antara kebutuhan rakyat dan kebijakan negara.
Krisis Kepercayaan terhadap Demokrasi dan Lemahnya Musyawarah
Demokrasi Indonesia sejak awal tidak hanya dibangun berdasarkan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu ciri utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama. Musyawarah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar proses mencari suara terbanyak. Musyawarah menuntut adanya keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, serta kesediaan untuk mencari keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Namun, dalam perkembangan kehidupan pemerintahan, semangat tersebut menghadapi berbagai tantangan. Ketika keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintahan, kepentingan kelompok, atau pertimbangan kekuasaan, maka nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan dapat mengalami pelemahan.
Masyarakat kemudian mulai mempertanyakan apakah demokrasi masih benar-benar menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah bangsa. Ketika suara masyarakat hanya dianggap penting dalam momentum tertentu, sementara setelahnya keterlibatan publik semakin terbatas, maka kepercayaan terhadap demokrasi dapat menurun.
Perwakilan yang Kehilangan Fungsi Aspirasi Rakyat
Lembaga perwakilan memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Wakil rakyat bukan hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Sila Keempat adalah munculnya jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Sebagian masyarakat merasa bahwa berbagai persoalan yang mereka hadapi belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik.
Perwakilan yang ideal seharusnya mampu menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, bukan hanya kepentingan pemerintahan tertentu. ,Apabila fungsi tersebut melemah, maka demokrasi hanya akan terlihat berjalan secara formal, tetapi kehilangan substansi. Demokrasi tidak cukup hanya dengan adanya pemilu dan lembaga pemerintahan, melainkan harus mampu memastikan bahwa rakyat benar-benar memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan negara.
Hubungan Sila Keempat dengan Keadilan Sosial
Belum tercapainya cita-cita Sila Kelima tidak dapat dipisahkan dari bagaimana Sila Keempat dijalankan. Pemerintahan dan perwakilan merupakan instrumen utama yang menentukan apakah aspirasi rakyat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan. Sistem perwakilan yang berjalan baik seharusnya mampu menghasilkan kebijakan yang memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, apabila proses pemerintahan lebih banyak menghasilkan keputusan yang tidak berakar pada kebutuhan rakyat, maka keadilan sosial akan semakin sulit diwujudkan.
Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan pendidikan, akses kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan masyarakat kecil, dan kehadiran negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat. Karena itu, keberhasilan Sila Kelima sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan Sila Keempat. Pemerintahan yang mendengar rakyat akan lebih mampu menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Pengaruh Kepentingan Golongan terhadap Persatuan Bangsa
Persoalan dalam demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi Sila Ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan menjadi dasar agar seluruh elemen bangsa mampu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Partai politik, organisasi masyarakat, dan tokoh nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga arah kehidupan demokrasi. Mereka bukan hanya aktor dalam persaingan, tetapi juga memiliki peran membangun kesadaran kebangsaan.
Namun, apabila berbagai kekuatan sosial dan pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan kelompok, maka semangat persatuan dapat melemah. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi justru dapat berubah menjadi sumber konflik. Demokrasi membutuhkan kedewasaan pemerintahan. Setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, tetapi seluruh kepentingan tersebut harus tetap berada dalam kerangka menjaga keutuhan bangsa.
Pendidikan sebagai Fondasi Demokrasi yang Berkarakter
Krisis kepercayaan terhadap demokrasi juga berkaitan dengan persoalan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter, pemahaman kebangsaan, dan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial. Adapun pendidikan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sarana memperoleh pekerjaan atau keuntungan ekonomi. Pendidikan merupakan proses membangun manusia yang beradab dan mampu menjalankan kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
Sekolah dan universitas memiliki tanggung jawab dalam membentuk generasi yang memahami demokrasi secara utuh. Demokrasi bukan hanya tentang hak memilih, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga kepentingan bersama. Jika pendidikan gagal membangun karakter, maka kehidupan demokrasi juga dapat mengalami persoalan. Masyarakat membutuhkan pemahaman bahwa kebebasan dalam demokrasi harus berjalan bersama tanggung jawab moral.
Lemahnya Nilai Moral dalam Pengelolaan Kekuasaan
Pelaksanaan nilai Pancasila juga tidak dapat dipisahkan dari Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kekuasaan yang kehilangan landasan moral dapat menyebabkan berbagai penyimpangan. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani rakyat dapat berubah menjadi alat mencapai kepentingan pribadi. Karena itu, pemimpin bangsa tidak hanya membutuhkan kemampuan pemerintahan, tetapi juga integritas dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan manusia yang mampu menggabungkan kemampuan, etika, dan kepedulian terhadap kepentingan umum.
Solusi Mengembalikan Kepercayaan terhadap Demokrasi
Untuk mengatasi persoalan kegagalan Sila Keempat, diperlukan langkah nyata agar demokrasi kembali berjalan sesuai semangat permusyawaratan. Pertama, lembaga perwakilan harus memperkuat kembali fungsi menyerap aspirasi masyarakat. Setiap kebijakan harus melalui proses dialog yang melibatkan berbagai kelompok agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Kedua, partai politik harus melakukan pembenahan internal dengan memperkuat pendidikan politik dan kaderisasi. Partai politik harus melahirkan pemimpin yang memiliki integritas, bukan hanya memiliki kemampuan memenangkan kontestasi pemerintahan. Ketiga, pemerintah harus memperluas ruang partisipasi publik. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan terhadap berbagai kebijakan negara. Keempat, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat. Generasi muda perlu memahami bahwa demokrasi membutuhkan kepedulian, tanggung jawab, dan kesadaran menjaga kepentingan bangsa.
Mengembalikan Makna Demokrasi kepada Rakyat
Kegagalan Sila Keempat menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai mekanisme pergantian kekuasaan. Demokrasi harus menjadi sistem yang memastikan rakyat memiliki ruang untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Krisis kepercayaan terhadap demokrasi dapat diatasi apabila seluruh elemen bangsa kembali memahami bahwa kekuasaan merupakan amanah. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang jauh dari rakyat, melainkan pemerintahan yang mampu mendengar dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mengembalikan semangat Sila Keempat berarti menghidupkan kembali budaya musyawarah, memperkuat lembaga perwakilan, memperbaiki pendidikan, menjaga persatuan, dan menegakkan moral dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita Pancasila: keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat.
