beritax.id – Kegagalan Sila Keempat menjadi persoalan yang semakin penting untuk dibahas ketika demokrasi Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara. Sila Keempat Pancasila yang mengamanatkan “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” seharusnya menjadi pedoman agar setiap keputusan pemerintahan lahir melalui proses mendengar, mempertimbangkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, ketika mekanisme pemerintahan dan perwakilan mulai kehilangan fungsi aspiratifnya, nilai musyawarah yang menjadi ruh demokrasi Pancasila ikut mengalami pelemahan.
Kegagalan Sila Keempat tidak hanya berbicara mengenai persoalan lembaga pemerintahan, tetapi juga menyangkut semakin jauhnya praktik demokrasi dari tujuan awalnya, yaitu menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Ketika keputusan negara tidak lagi mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, maka demokrasi berisiko berubah menjadi sekadar prosedur pemerintahan tanpa menghadirkan makna kedaulatan rakyat.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan belum terwujudnya cita-cita Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebab, keadilan sosial membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu menyerap aspirasi rakyat dan menghasilkan kebijakan berdasarkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
Musyawarah sebagai Jantung Demokrasi Pancasila
Musyawarah merupakan salah satu nilai utama yang membedakan demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi yang hanya menitikberatkan pada perhitungan suara. Dalam konsep Pancasila, keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memiliki jumlah dukungan terbesar, tetapi melalui proses pertimbangan yang mengutamakan kebijaksanaan dan kepentingan bersama. Musyawarah mengandung nilai mendengar, menghargai perbedaan, serta mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenangkan kepentingan pemerintahan, tetapi tentang membangun kehidupan berbangsa yang adil dan seimbang.
Namun, dalam perkembangannya, nilai musyawarah menghadapi berbagai tantangan. Persaingan pemerintahan yang semakin kuat, kepentingan kelompok, serta orientasi terhadap kekuasaan dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjauh dari semangat mencari solusi bersama. Ketika musyawarah hanya menjadi formalitas dalam sistem pemerintahan, maka demokrasi kehilangan nilai dasarnya. Rakyat dapat merasa bahwa suara mereka hanya dibutuhkan dalam proses pemerintahan tertentu, sementara setelah kekuasaan terbentuk, ruang partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas.
Pemerintahan dan Perwakilan yang Kehilangan Aspirasi
Lembaga pemerintahan dan perwakilan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai amanat Pancasila. Wakil rakyat bukan hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga harus menjadi penghubung antara masyarakat dan negara. Namun, salah satu persoalan yang muncul adalah ketika lembaga perwakilan tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai penyerap aspirasi rakyat. Masyarakat dapat merasa bahwa berbagai persoalan yang mereka hadapi belum menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan.
Padahal, keberadaan lembaga perwakilan bertujuan memastikan bahwa suara rakyat tidak hilang dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kebijakan negara seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan dan perhatian. Apabila hubungan antara rakyat dan wakilnya semakin jauh, maka kepercayaan terhadap demokrasi juga dapat mengalami penurunan. Demokrasi yang tidak mampu mendengar rakyat akan kehilangan legitimasi moral, meskipun tetap berjalan secara administratif.
Kegagalan Sila Keempat dan Sulitnya Mewujudkan Keadilan Sosial
Sila Keempat memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sila Kelima. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan aspirasi rakyat seharusnya mampu menghasilkan kebijakan yang menciptakan keadilan sosial. Namun, apabila sistem perwakilan tidak bekerja secara optimal, maka tujuan keadilan sosial akan sulit dicapai. Kebijakan publik yang tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat memperbesar kesenjangan dan memperlemah kepercayaan terhadap negara.
Keadilan sosial bukan hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan terhadap masyarakat yang lemah. Karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Negara juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.
Pengaruh Melemahnya Persatuan terhadap Demokrasi
Persoalan dalam pelaksanaan Sila Keempat juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi Sila Ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan menjadi dasar penting agar berbagai kelompok dalam masyarakat mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Partai politik, organisasi masyarakat, dan tokoh nasional memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi. Mereka seharusnya menjadi kekuatan yang memperkuat persatuan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Namun, apabila berbagai kelompok lebih mengutamakan kepentingan internal dibandingkan kepentingan nasional, maka semangat persatuan dapat melemah. Perbedaan pandangan pemerintahan yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru dapat berubah menjadi konflik yang memperbesar perpecahan. Demokrasi membutuhkan kedewasaan pemerintahan dari seluruh elemen bangsa. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi kesempatan untuk menemukan keputusan terbaik melalui dialog dan musyawarah.
Pendidikan sebagai Jalan Menghidupkan Kembali Nilai Kebangsaan
Persoalan demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan nasional. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap kehidupan bersama. Pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan manusia yang memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga manusia yang memiliki moral dan kepedulian sosial. Sekolah dan universitas seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter yang memahami nilai demokrasi dan Pancasila.
Jika pendidikan hanya dipandang sebagai sarana ekonomi atau sekadar proses memperoleh keuntungan, maka tujuan pendidikan sebagai pembentuk peradaban manusia dapat melemah. Karena itu, pendidikan harus kembali diarahkan untuk membangun manusia yang mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta memahami bahwa kehidupan demokrasi membutuhkan tanggung jawab bersama.
Pentingnya Moral dalam Kekuasaan
Pelaksanaan seluruh nilai Pancasila juga berhubungan dengan Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral agar kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab. Tanpa landasan moral, kekuasaan dapat kehilangan arah. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani rakyat dapat berubah menjadi alat mencapai kepentingan pribadi atau kelompok.
Karena itu, pemimpin bangsa harus memiliki integritas dan kesadaran bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki komitmen moral dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Solusi Mengembalikan Musyawarah dalam Demokrasi
Untuk memperbaiki kondisi setelah kegagalan Sila Keempat, diperlukan upaya bersama untuk menghidupkan kembali nilai musyawarah dalam kehidupan bernegara. Pertama, lembaga perwakilan harus memperkuat kembali fungsi sebagai penyampai aspirasi rakyat. Setiap kebijakan perlu disusun melalui proses dialog yang terbuka dan melibatkan masyarakat.
Kedua, partai politik harus memperbaiki sistem kaderisasi dengan menanamkan nilai kebangsaan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Partai politik tidak boleh hanya berorientasi pada kemenangan pemerintahan, tetapi harus menjadi tempat lahirnya pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat.
Ketiga, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Kritik dan masukan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan sebagai ancaman. Keempat, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat agar generasi muda memahami pentingnya musyawarah, persatuan, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa.
Menghidupkan Kembali Kedaulatan Rakyat
Kegagalan Sila Keempat menjadi peringatan bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan perbaikan dalam cara menjalankan pemerintahan dan perwakilan. Musyawarah tidak boleh hanya menjadi konsep dalam teks Pancasila, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara. Mengembalikan musyawarah berarti mengembalikan rakyat sebagai pusat demokrasi. Pemerintah dan lembaga perwakilan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Dengan memperkuat budaya dialog, memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menegakkan nilai moral dalam kekuasaan, Indonesia dapat menghidupkan kembali semangat Sila Keempat. Demokrasi yang berlandaskan musyawarah bukan hanya akan memperkuat hubungan antara negara dan rakyat, tetapi juga menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita Pancasila berupa keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
