beritax.id — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar barang subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak diperjualbelikan. Presiden menegaskan barang subsidi tersebut merupakan hak rakyat yang membutuhkan. Prabowo menyampaikan bahwa subsidi pemerintah harus benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah mendorong penyaluran subsidi melalui KDMP untuk mencegah penyimpangan distribusi.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai kebijakan subsidi harus selalu ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat. Menurut Prayogi, negara memiliki tiga tugas utama dalam menjalankan amanat rakyat. Tugas tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Prinsip Partai X menyebut negara merupakan entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Subsidi Adalah Hak Rakyat, Bukan Komoditas
Prayogi mengatakan subsidi bukan sekadar program ekonomi pemerintah. Subsidi merupakan instrumen negara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan subsidi memiliki tujuan utama. Tujuan tersebut adalah menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Negara tidak boleh membiarkan barang subsidi berubah menjadi keuntungan kelompok tertentu,” ujar Prayogi.
Ia menilai peringatan Presiden Prabowo mengenai larangan memperjualbelikan barang subsidi merupakan langkah penting. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah memahami bahwa subsidi memiliki nilai sosial. Namun, Prayogi mengingatkan pengawasan harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan program. Distribusi subsidi harus memiliki sistem yang transparan dan mudah diawasi masyarakat.
Menurut dia, kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan aturan. Pemerintah harus memastikan aturan tersebut berjalan sesuai tujuan awal. Partai X memandang politik merupakan perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Semua itu harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
KDMP Harus Menjadi Instrumen Pelayanan Publik
Prayogi mengatakan keberadaan KDMP dapat menjadi solusi distribusi subsidi. Namun, koperasi tersebut harus dikelola dengan prinsip pelayanan kepada rakyat.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan koperasi tidak menjadi jalur baru penyimpangan subsidi. “Koperasi harus menjadi perpanjangan tangan negara untuk melayani rakyat,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah bukan pemilik kekuasaan mutlak. Pemerintah merupakan bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan menjalankan kebijakan negara. Kewenangan tersebut harus digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prayogi menilai tantangan terbesar program subsidi berada pada tahap pelaksanaan. Pemerintah harus memastikan penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, kebocoran subsidi terjadi ketika pengawasan lemah. Kondisi tersebut membuat hak rakyat berpindah kepada pihak yang tidak berhak. Karena itu, distribusi subsidi harus menggunakan sistem digital. Sistem tersebut harus mampu mencatat penerima, jumlah distribusi, dan alur penyaluran.
Pemerintah Harus Hadir Melindungi Rakyat
Prayogi menegaskan negara tidak boleh hanya membuat kebijakan. Negara harus memastikan kebijakan tersebut memberikan perlindungan nyata. Menurut dia, perlindungan rakyat merupakan bagian utama dari tugas negara. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Prayogi menjelaskan pejabat pemerintah bukanlah kelompok elit pemegang kekuasaan. Pemerintah merupakan pelayan rakyat yang diberi mandat menjalankan kepentingan masyarakat. Ia menilai setiap program pemerintah harus menggunakan perspektif pelayanan publik. Kebijakan tidak boleh berhenti pada administrasi pemerintahan. Kebijakan harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks subsidi, pemerintah harus memastikan masyarakat miskin mendapatkan manfaat langsung. Pemerintah juga harus menutup ruang penyalahgunaan distribusi.
Solusi Partai X untuk Subsidi Berkeadilan
Prayogi menyampaikan Partai X mendorong beberapa langkah agar subsidi benar-benar tepat sasaran. Pertama, pemerintah harus memperkuat transparansi distribusi subsidi. Setiap proses penyaluran harus dapat dipantau oleh lembaga pengawas dan masyarakat. Transparansi diperlukan untuk mencegah manipulasi data penerima. Kedua, pemerintah harus memperkuat transformasi birokrasi digital. Sistem digital dapat mengurangi ruang penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Prinsip Partai X memasukkan transformasi birokrasi digital sebagai bagian dari solusi bangsa. Langkah tersebut bertujuan memutus rantai korupsi dan memperkuat pertanggungjawaban pemerintah. Ketiga, pemerintah harus memperkuat pendidikan moral dan politik masyarakat. Kesadaran rakyat penting agar pengawasan publik berjalan efektif.
Partai X menilai pembangunan negara membutuhkan masyarakat yang memahami hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan nilai kebangsaan harus menjadi bagian dari pembangunan nasional. Keempat, pemerintah harus memastikan koperasi berjalan profesional. Koperasi tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. KDMP harus menjadi lembaga pelayanan rakyat. Pengelolaannya harus berorientasi pada keadilan sosial.
Kesejahteraan Rakyat Menjadi Tujuan Akhir
Prayogi menegaskan keberhasilan program subsidi tidak hanya diukur dari penyaluran anggaran. Keberhasilan harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang mampu menghadirkan kesejahteraan.
Partai X mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, subsidi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Subsidi tidak boleh menjadi ruang keuntungan bagi pihak tertentu.
Prayogi berharap pemerintah terus memperbaiki mekanisme distribusi subsidi. Pengawasan, transparansi, dan pelayanan harus menjadi fondasi utama. Menurutnya, pemerintah harus membuktikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat. “Subsidi adalah amanat rakyat, sehingga negara wajib memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat,” tutup Prayogi.
