beritax.id — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini difokuskan pada dua aspek utama. Salah satunya adalah memastikan validasi data penerima manfaat program tersebut. Agustina mengatakan pemerintah sedang memastikan jumlah penerima MBG benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga memetakan wilayah serta anak-anak yang harus mendapatkan prioritas layanan. “Yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu benar-benar tidak. Kalau benar, berapa yang seharusnya kami berikan,” ujar Agustina.
Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar program MBG berjalan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan manfaat program diterima kelompok yang membutuhkan. Selain validasi penerima, BGN juga mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi dilakukan karena kapasitas pelayanan setiap SPPG memiliki perbedaan. Agustina menjelaskan, terdapat SPPG yang melayani jumlah penerima lebih sedikit dengan jarak distribusi pendek. Namun, terdapat pula SPPG yang memiliki wilayah pelayanan lebih luas. Karena itu, pemerintah menilai skema insentif perlu dibuat lebih proporsional. Penyesuaian tersebut bertujuan menciptakan keadilan dalam pelaksanaan program MBG.
Negara Harus Hadir Melayani Kebutuhan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Tugas tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurut Prayogi, program MBG merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Prinsip Partai X menyebut negara harus berjalan efektif, efisien, dan transparan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyat. “Program MBG harus menjadi bukti bahwa negara hadir melayani rakyat. Jangan sampai program besar hanya menjadi angka administratif,” ujar Prayogi.
Ia menilai validasi data penerima merupakan langkah penting. Data yang akurat akan mencegah masyarakat yang membutuhkan kehilangan haknya. Menurut Prayogi, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan publik memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Ukuran tersebut harus terlihat dari manfaat nyata bagi masyarakat. Prayogi menegaskan rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Sementara pemerintah merupakan pelayan rakyat yang wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
Transparansi Menjadi Dasar Pengelolaan MBG
Prayogi mengatakan perbaikan MBG harus dilakukan melalui tata kelola yang transparan. Digitalisasi pengawasan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas program. Menurutnya, transformasi digital sejalan dengan prinsip Partai X tentang reformasi birokrasi. Sistem digital dapat mengurangi ruang manipulasi serta memperkuat pelayanan publik. Prinsip Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Sistem tersebut juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. “Program yang menyentuh kebutuhan rakyat harus memiliki pengawasan kuat. Setiap anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Prayogi.
Ia menjelaskan bahwa MBG bukan hanya persoalan distribusi makanan. Program tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Konsep kesejahteraan dalam prinsip Partai X menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai indikator utama. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan papan. Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima. Pemerintah harus melihat kualitas layanan dan perubahan kondisi penerima manfaat.
Perbaikan Sistem Harus Berpihak kepada Rakyat
Prayogi menilai evaluasi MBG harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperbaiki data, distribusi, pengawasan, hingga mekanisme pertanggungjawaban. Menurutnya, insentif bagi pelaksana juga harus diberikan secara adil. Sistem yang baik akan membuat pelaksana bekerja optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, ia mengingatkan bahwa kepentingan penerima manfaat harus tetap menjadi prioritas utama. Program negara tidak boleh bergeser menjadi kepentingan kelompok tertentu. “Pemerintah harus memastikan MBG kembali pada tujuan awal. Tujuannya adalah memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Prayogi.
Ia mengatakan politik dan kebijakan negara harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip Partai X memandang politik sebagai perjuangan memperoleh kewenangan untuk mewujudkan keadilan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan harus memiliki orientasi pelayanan publik. Pemerintah harus menghindari kebijakan yang hanya berfokus pada pencapaian administratif.
Solusi Partai X untuk Penguatan MBG
Prayogi menyampaikan beberapa solusi agar MBG berjalan lebih efektif. Pertama, pemerintah perlu membangun sistem data penerima yang terintegrasi. Data tersebut harus diperbarui secara berkala. Tujuannya agar bantuan negara diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan berbasis digital. Sistem digital dapat membantu masyarakat memantau pelaksanaan program secara terbuka. Ketiga, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Partisipasi publik dapat mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Keempat, pemerintah harus memperkuat pendidikan moral bagi penyelenggara program. Prinsip Partai X menilai pendidikan moral penting agar pejabat memahami tanggung jawabnya kepada rakyat. Kelima, pemerintah perlu memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan efektif. Program nasional membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan. Prayogi menambahkan bahwa MBG harus menjadi contoh pelayanan negara yang nyata. Negara harus hadir melalui program yang dirasakan langsung masyarakat.
MBG Harus Menjadi Bukti Negara Melayani
Evaluasi MBG menjadi momentum memperbaiki tata kelola program nasional. Pemerintah perlu memastikan setiap langkah memberikan manfaat maksimal.Menurut Prayogi, keberhasilan program bukan hanya tentang besarnya anggaran. Keberhasilan harus terlihat dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan negara tidak boleh berhenti pada perencanaan. Negara harus memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Prinsip Partai X menempatkan negara sebagai wadah yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Semua diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan evaluasi yang tepat, MBG diharapkan menjadi program yang semakin kuat. Program ini harus mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhirnya, pelayanan publik harus kembali kepada tujuan utama. Tujuan tersebut adalah menghadirkan negara yang melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
