beritax.id — Kejaksaan Agung membenarkan beredarnya surat yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan. Data tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data selesai. Penghentian dilakukan agar proses pengumpulan informasi tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya.
Surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi. Surat tersebut berisi perintah penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait Program MBG. Perintah tersebut merupakan tindak lanjut surat sebelumnya. Kejaksaan sebelumnya meminta jajaran daerah melakukan inventarisasi persoalan pelaksanaan Program MBG.
Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan program. Termasuk laporan pemberitaan terkait kegiatan pengumpulan informasi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Anang menegaskan penghentian pengumpulan data bukan berarti seluruh informasi diabaikan. Data yang sudah terkumpul tetap akan didalami. Data tersebut akan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi Badan Gizi Nasional. Kejaksaan memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.
Negara Harus Menjamin Transparansi Program Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengatakan Program MBG merupakan kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat. Menurut Prayogi, program publik harus memiliki tata kelola yang transparan. Masyarakat berhak mengetahui proses pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menjelaskan perlindungan rakyat berarti memastikan program negara berjalan sesuai tujuan. Pemerintah harus memastikan manfaat program diterima masyarakat. Menurut prinsip Partai X, negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah merupakan bagian dari rakyat yang diberikan kewenangan. Kewenangan tersebut harus digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Prayogi menilai penghentian pengumpulan data harus dijelaskan secara terbuka. Penjelasan diperlukan agar tidak muncul persepsi negatif di masyarakat. Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam pelayanan negara. Rakyat harus mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang berdampak langsung.
Pengawasan MBG Harus Tetap Berjalan
Prayogi mengatakan pengawasan terhadap Program MBG tidak boleh melemah. Program tersebut memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program pangan dan gizi berkaitan langsung dengan masa depan rakyat. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang kuat. Ia menilai pengumpulan data merupakan bagian dari upaya evaluasi. Data diperlukan untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki pelaksanaan program.
Namun, proses pengawasan harus tetap sesuai aturan. Aparat negara harus menjalankan kewenangan secara profesional. Prayogi mengatakan penghentian pengumpulan data tidak boleh menghilangkan tanggung jawab evaluasi. Pemerintah tetap harus memastikan program berjalan dengan baik.
Partai X memandang negara harus hadir melalui pelayanan publik. Pelayanan tersebut harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Program MBG harus menjadi contoh kebijakan yang berorientasi rakyat. Program tidak boleh hanya berhenti pada perencanaan administratif.
Transparansi Mencegah Penyalahgunaan Anggaran Negara
Prayogi menjelaskan transparansi dapat mencegah penyalahgunaan anggaran. Keterbukaan membuat setiap pihak lebih mudah melakukan pengawasan. Menurutnya, anggaran negara berasal dari rakyat. Karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Program MBG membutuhkan sistem pengawasan yang berlapis. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Prayogi mengatakan informasi terkait program harus tersedia secara jelas. Masyarakat perlu mengetahui capaian dan kendala pelaksanaan. Menurut prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menutup informasi publik.
Ia menilai transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah yang terbuka akan lebih mudah mendapatkan dukungan publik. Selain itu, transparansi membantu memperbaiki kualitas kebijakan. Data yang akurat dapat menghasilkan keputusan yang tepat.
Digitalisasi Menjadi Solusi Pengawasan Program
Prayogi mengatakan pemerintah perlu memperkuat sistem digital dalam pengawasan MBG. Teknologi dapat membantu pencatatan dan evaluasi program. Menurutnya, sistem digital mampu menyediakan data secara cepat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengambil kebijakan. Partai X mendorong transformasi birokrasi digital. Digitalisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, teknologi harus diiringi sumber daya manusia berkualitas. Pengelola program harus memahami prinsip tata kelola.
Prayogi menjelaskan digitalisasi bukan hanya perubahan administrasi. Digitalisasi harus menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan rakyat. Dengan sistem yang baik, pemerintah dapat mengetahui masalah lebih cepat. Perbaikan program juga dapat dilakukan secara lebih efektif.
Penegakan Hukum Harus Objektif dan Profesional
Prayogi mengatakan proses hukum terkait dugaan penyimpangan MBG harus berjalan objektif. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti. Menurutnya, pemberantasan korupsi membutuhkan ketegasan. Namun, proses hukum tetap harus menjaga prinsip keadilan.
Aparat penegak hukum harus menjaga independensi. Tidak boleh ada kepentingan tertentu yang memengaruhi proses hukum. Partai X mendorong reformasi hukum berbasis kepakaran. Setiap tindakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan. Prayogi mengatakan negara hukum membutuhkan institusi yang kuat. Institusi tersebut harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara adil.
Solusi Partai X untuk Memperkuat Tata Kelola MBG
Prayogi menyampaikan Partai X memiliki sejumlah solusi memperkuat Program MBG. Solusi pertama adalah memperkuat transparansi pelaksanaan program. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai anggaran dan distribusi program. Keterbukaan dapat meningkatkan pengawasan masyarakat.
Solusi kedua adalah membangun sistem evaluasi berkala. Evaluasi diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Solusi ketiga adalah memperkuat digitalisasi pengawasan. Sistem digital dapat mencegah kesalahan dan penyalahgunaan. Solusi keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengelola program harus memiliki kompetensi dan integritas.
Solusi kelima adalah memperkuat partisipasi masyarakat. Rakyat harus diberikan ruang memberikan masukan terhadap program pemerintah. Menurut Prayogi, kebijakan negara harus selalu berpihak kepada rakyat. Pemerintah harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata.
MBG Harus Menjadi Bukti Kehadiran Negara
Program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan serius. Penghentian pengumpulan data harus dijelaskan secara transparan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami alasan kebijakan tersebut.
Prayogi menegaskan negara tidak boleh kehilangan arah dalam pelayanan publik. Setiap kebijakan harus kembali kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari pelaksanaan. Keberhasilan juga diukur dari manfaat yang diterima masyarakat.
Pada akhirnya, Program MBG harus menjadi bukti kehadiran negara. Negara harus memastikan rakyat terlindungi melalui kebijakan yang adil. Prinsip utama negara harus tetap dijalankan secara konsisten. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara bertanggung jawab.
