beritax.id – Di tengah perdebatan tentang peran negara dalam perekonomian, satu gagasan mendasar sering kali terlupakan bahwa negara, beserta seluruh instrumennya, hadir untuk melayani rakyat. Salah satu instrumen penting tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, dalam prakteknya, relasi antara rakyat dan BUMN semakin jauh dari makna aslinya. Menurut konsep dasar republik, BUMN seharusnya bukan milik pemerintah, melainkan milik rakyat. BUMN dibentuk dengan tujuan untuk mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat sebagai pemilik sah, bukan untuk memperkuat kekuasaan negara. Gagasan yang pernah disampaikan oleh Cak Nun, “BUMN buruhnya rakyat,” kembali mengingatkan kita bahwa negara, beserta seluruh perangkatnya, harus berada dalam posisi melayani rakyat.
Relasi yang Terbalik: Dari Pelayan Menjadi Penguasa
Seiring berjalannya waktu, realitas menunjukkan bahwa BUMN sering kali dipersepsikan sebagai alat kekuasaan negara, bukan sebagai representasi kepemilikan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BUMN lebih sering terasa sebagai keputusan yang dibuat dari atas (top-down), bukan sebagai respons terhadap kebutuhan nyata rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, rakyat kehilangan rasa kepemilikan terhadap BUMN. Mereka tidak lagi merasa menjadi pemilik, melainkan hanya menjadi penonton yang kebijakan-kebijakannya justru sering kali tidak berpihak kepada mereka. Bahkan dalam banyak situasi, rakyat menjadi objek dari kebijakan yang seharusnya diciptakan untuk mereka.
Akar Masalah: Cara Pandang yang Salah Terhadap Negara dan Rakyat
Mengapa hal ini bisa terjadi? Masalah ini berakar pada cara pandang terhadap negara dan rakyat. Dalam materi yang dibahas, dijelaskan adanya krisis epistemologi suatu perubahan dalam cara berpikir yang menjadikan manusia melihat segala sesuatu sebagai objek yang bisa dieksploitasi. Cara pandang ini memisahkan subjek dan objek secara tegas: yang satu menguasai, yang lain dikuasai.
Ketika cara pandang ini diterapkan dalam sistem negara, yang terjadi adalah pembalikan relasi. Negara tidak lagi melihat rakyat sebagai subjek yang perlu dilayani, melainkan sebagai objek yang diatur, dikelola, bahkan dimanfaatkan. Lembaga-lembaga negara, termasuk BUMN, kehilangan esensinya sebagai pelayan rakyat. Mereka berubah menjadi entitas yang seolah memiliki kepentingannya sendiri, yang tidak lagi mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Ruwat Diri: Memperbaiki Cara Berpikir Negara
Cak Nun tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi berupa “ruwat diri.” Ruwat diri merupakan ajakan untuk membersihkan cara berpikir yang salah dan kembali memahami posisi manusia dalam hubungan dengan sesama serta alam. Dalam konteks negara, ruwat diri berarti mengembalikan kesadaran bahwa:
- Rakyat adalah pusat dari kebijakan.
- Negara adalah alat untuk melayani rakyat.
- Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Konsep ini bukan hanya soal pemerintahan, tetapi juga nilai spiritual. Ia mengingatkan kita bahwa negara harus berpihak pada rakyat, bukan mempergunakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan semata.
Gado-Gado Nusantara: Kekuatan dalam Keberagaman
Indonesia, yang dibangun dari keragaman budaya, merupakan kekuatan bangsa. Identitas lokal yang beragam, nilai-nilai spiritual yang hidup, serta kemampuan menyerap pengetahuan tanpa kehilangan jati diri adalah kekuatan yang harus dijaga. Ketika modernisasi menghapuskan identitas lokal, negara kehilangan arah dan fondasi yang membentuknya.
BUMN harus berfungsi untuk mengelola kekayaan negara yang dihasilkan dari keberagaman ini, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat. Negara harus menjaga keberagaman ini agar kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada segelintir orang, tetapi benar-benar untuk kepentingan rakyat.
BUMN Sebagai Ruang Penebusan: Mengembalikan Keadilan bagi Rakyat
BUMN seharusnya menjadi ruang untuk memperbaiki sejarah ekonomi Indonesia yang dipenuhi dengan praktik eksploitasi, seperti tanam paksa. Dalam hal ini, BUMN harus dapat menjadi alat yang mengembalikan keadilan kepada rakyat. Namun, hal ini hanya bisa terjadi jika BUMN kembali pada posisinya yang benar: sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan.
Mengembalikan Makna: Dari Kekuasaan ke Pelayanan
Gagasan bahwa BUMN adalah “buruhnya rakyat” harus dimaknai lebih dalam. Negara harus kembali pada desain awalnya: melayani rakyat. Jika rakyat adalah pemilik BUMN, maka kebijakan yang diambil oleh BUMN harus berpihak kepada rakyat. Pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN harus lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata kepada rakyat.
Tanpa langkah-langkah ini, konsep “milik negara” hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Negara harus melayani rakyat, dan BUMN harus berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Seruan Kembali pada Jati Diri: Masa Depan yang Lebih Adil
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal BUMN, tetapi juga tentang arah bangsa. Apakah Indonesia akan terus melanjutkan relasi yang terbalik di mana rakyat menjadi objek? Ataukah Indonesia akan berani kembali pada jati dirinya, di mana rakyat adalah pusat, dan negara adalah pelayan?
Gagasan “BUMN buruhnya rakyat” bukan sekadar kalimat retoris, tetapi mengandung kebenaran yang mendalam. Negara tidak boleh berdiri di atas rakyat, tetapi harus berdiri untuk rakyat. Selama gagasan ini masih dilupakan, republik ini belum sepenuhnya kembali kepada pemiliknya yang sah: rakyat Indonesia.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, BUMN seharusnya kembali pada posisinya sebagai alat untuk melayani rakyat, bukan untuk memperkuat kekuasaan negara. Kebijakan BUMN harus berpihak pada rakyat dan mengutamakan kesejahteraan mereka.
BUMN sebagai “buruhnya rakyat” harus dimaknai sebagai pengingat bahwa negara hadir untuk melayani rakyat. Jika rakyat adalah pemilik, maka kebijakan dan pengelolaan BUMN harus berpihak pada mereka. Negara harus mengembalikan fungsi BUMN sebagai pelayan rakyat dan memastikan manfaat dari kebijakan yang diambil dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat.
