beritax.id — Kejahatan politik kembali menjadi sorotan dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia seiring menguatnya dugaan bahwa praktik kekuasaan tidak hanya menyimpang pada level individu, tetapi juga terkonsolidasi dalam bentuk oligarki kekuasaan. Dalam kerangka Sekolah Negarawan, kejahatan politik dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan yang tidak lagi berorientasi pada tujuan negara, melainkan pada kepentingan sempit yang dikelola oleh segelintir aktor dalam struktur kekuasaan yang saling menguatkan.
Dalam situasi tersebut, kejahatan tidak berdiri sendiri sebagai tindakan personal, tetapi berkembang dalam jaringan relasi kekuasaan yang memungkinkan oligarki mempertahankan pengaruhnya. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, namun substansinya melemah karena kejahatan politik mendapat ruang dalam struktur yang terkonsolidasi oleh kepentingan elite.
Oligarki Kekuasaan sebagai Wadah Kejahatan Politik
Dalam analisis Sekolah Negarawan, oligarki kekuasaan muncul ketika akses terhadap politik, ekonomi, dan hukum terkonsentrasi pada kelompok terbatas. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang memungkinkan kejahatan bertahan dan bahkan berkembang secara sistemik. Oligarki tidak hanya mempengaruhi proses pemilu, tetapi juga penetrasi terhadap kebijakan publik, distribusi sumber daya, dan penguasaan institusi negara. Dalam situasi ini, kejahatan politik tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan yang terstruktur.
Negara, Pemerintah, dan Politik dalam Perspektif Sekolah Negarawan
Sekolah Negarawan menegaskan bahwa negara adalah entitas kedaulatan yang bertujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh direduksi menjadi alat kelompok tertentu. Pemerintah adalah pengelola mandat rakyat yang bersifat sementara dan harus tunduk pada kepentingan negara. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelaksana mandat konstitusional.
Sementara itu, politik adalah alat untuk memperoleh kewenangan dan mengelolanya demi tujuan negara. Ketika politik keluar dari fungsi ini, ia menjadi ruang yang rentan terhadap kejahatan. Ketidaktegasan memahami relasi ini membuka ruang bagi oligarki untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan, sehingga kejahatan memperoleh legitimasi struktural.
Dampak Oligarki dan Kejahatan Politik terhadap Negara
Ketika oligarki dan kejahatan politik berjalan beriringan, dampaknya terhadap negara menjadi sangat signifikan.
1. Erosi Kedaulatan Rakyat
Rakyat kehilangan kendali atas arah kebijakan karena keputusan publik didominasi elite.
2. Distorsi Fungsi Demokrasi
Pemilu tetap berlangsung, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.
3. Ketimpangan Sosial yang Menguat
Distribusi sumber daya lebih banyak menguntungkan kelompok oligarki.
4. Lemahnya Akuntabilitas Negara
Pengawasan terhadap kekuasaan menjadi tidak efektif karena struktur sudah terkonsolidasi.
5. Krisis Kepercayaan Publik
Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara dan proses politik.
Negarawan memiliki peran strategis dalam memutus hubungan antara oligarki dan kejahatan. Negarawan tidak selalu berada dalam struktur formal kekuasaan, tetapi hadir sebagai penjaga arah negara. Adapun negarawan memastikan bahwa politik tetap menjadi alat negara, bukan alat oligarki. Mereka juga menjaga agar pemerintah tetap menjadi pengelola mandat, bukan bagian dari struktur kepemilikan kekuasaan. Tanpa negarawan, oligarki akan semakin mudah mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat ruang bagi kejahatan.
Solusi Sistemik untuk Memutus Oligarki dan Kejahatan Politik
Untuk mengatasi keterkaitan antara oligarki dan kejahatan politik, diperlukan langkah-langkah sistemik yang menyentuh akar masalah.
1. Reformasi Struktur Pemerintahan
Sistem pemerintahan harus didesain ulang agar tidak membuka ruang konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu.
2. Pemisahan Tegas Negara dan Pemerintah
Negara harus dipahami sebagai tujuan bersama, sementara pemerintah hanya sebagai pelaksana mandat rakyat.
3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas
Seluruh proses politik dan kebijakan harus terbuka untuk pengawasan publik.
4. Pembatasan Pengaruh Ekonomi dalam Pemerintahan
Hubungan antara modal dan kekuasaan harus diatur secara ketat untuk mencegah dominasi oligarki.
5. Pendidikan Politik Berbasis Negara
Pendidikan politik harus menekankan pemahaman tentang negara, bukan hanya kompetisi kekuasaan.
Sekolah Negarawan menekankan bahwa aparatur negara dan aparatur pemerintah harus diposisikan sebagai pelaksana mandat rakyat, bukan bagian dari struktur kekuasaan oligarkis. Ketika aparatur menjadi bagian dari jaringan oligarki, maka kejahatan memperoleh perlindungan administratif dan birokratis yang memperkuat keberlanjutan sistem.
Penutup: Membongkar Simbiosis Oligarki dan Kejahatan Politik
Fenomena kejahatan politik dalam sistem oligarki menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada individu, tetapi pada struktur kekuasaan yang memungkinkan penyimpangan berlangsung secara berulang. Sekolah Negarawan menegaskan bahwa pembenahan harus dimulai dari cara berpikir tentang negara. Negara harus dipahami sebagai entitas tujuan, pemerintah sebagai pengelola mandat sebagai alat. Ketika pemahaman ini ditegakkan, maka ruang bagi oligarki dan kejahatan dapat dipersempit secara signifikan, sehingga kedaulatan rakyat dapat kembali menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara.
