beritax.id – Seni pejabat mengelak telah menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan dari wajah birokrasi di Indonesia. Dalam banyak situasi, ketika publik menuntut kejelasan, tanggung jawab, atau solusi konkret, jawaban yang muncul sering kali bukan kepastian, melainkan penundaan yang dibungkus bahasa administratif. Frasa seperti “masih dalam kajian”, “sedang diproses”, atau yang paling klasik, “Kami akan koordinasikan dulu dengan instansi terkait.” menjadi semacam mantra yang berulang di ruang publik.
Di balik kalimat yang terdengar netral itu, sering kali tersembunyi ketidakjelasan arah, minimnya keputusan, atau bahkan upaya menghindari tanggung jawab langsung. Fenomena ini bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi budaya. Budaya yang membuat masalah tidak pernah benar-benar selesai, hanya berpindah dari satu meja ke meja lain, dari satu surat ke surat berikutnya, tanpa kepastian waktu yang jelas.
Bahasa Administratif yang Menenangkan, Tapi Menggantung
Dalam praktik birokrasi, bahasa memiliki fungsi penting sebagai alat formalitas. Namun, dalam banyak kasus, bahasa justru menjadi tameng. Ketika pejabat menghadapi pertanyaan kritis, jawaban yang diberikan sering kali tidak menjawab substansi masalah.
Kalimat seperti “Kami akan koordinasikan dulu dengan instansi terkait.” terdengar profesional, bahkan terkesan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, kalimat tersebut sering menjadi titik awal dari proses yang tidak jelas ujungnya. Koordinasi bisa berarti rapat tanpa batas, diskusi berulang, atau bahkan saling lempar tanggung jawab antar lembaga. Di sinilah publik mulai merasa bahwa bahasa birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai jembatan komunikasi, melainkan sebagai dinding yang memisahkan rakyat dari keputusan nyata.
Tidak semua bentuk pengelakan lahir dari niat buruk. Dalam sistem birokrasi yang kompleks, pejabat sering berada dalam posisi serba salah. Keputusan cepat bisa berisiko, sementara keputusan lambat bisa memicu kritik. Akibatnya, mengelak menjadi strategi bertahan.
Dengan mengatakan bahwa suatu masalah masih dalam proses koordinasi, pejabat secara tidak langsung mengamankan diri dari risiko kesalahan. Jika terjadi kegagalan, tanggung jawab bisa dibagi ke banyak pihak. Jika berhasil, semua pihak bisa mengklaim peran. Namun, ketika strategi ini digunakan secara berulang, dampaknya adalah stagnasi kebijakan. Masalah publik tidak diselesaikan, hanya ditunda dengan bahasa yang rapi.
Ketika Publik Menunggu, Birokrasi Bergerak Lambat
Salah satu dampak paling nyata dari seni mengelak adalah ketimpangan antara kecepatan masalah dan kecepatan respons. Di lapangan, masyarakat menghadapi masalah yang sangat nyata: harga kebutuhan pokok, infrastruktur rusak, layanan publik yang lambat, hingga persoalan sosial yang mendesak.
Namun di sisi lain, respons birokrasi sering berjalan dalam ritme yang jauh lebih lambat. Prosedur panjang, hierarki berlapis, dan kebutuhan koordinasi antar instansi membuat setiap keputusan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam kondisi ini, masyarakat sering kali tidak mendapatkan kepastian, hanya penjelasan prosedural yang berulang.
Koordinasi: Kata Sakti yang Penuh Makna Ganda
Dalam praktik birokrasi Indonesia, kata “koordinasi” memiliki makna yang sangat luas, bahkan terlalu luas. Ia bisa berarti diskusi serius, tetapi juga bisa berarti penundaan tanpa batas. Ketika seorang pejabat mengatakan, “Kami akan koordinasikan dulu dengan instansi terkait,” publik sebenarnya tidak mendapatkan informasi baru. Yang terjadi adalah pemindahan tanggung jawab ke ruang yang lebih besar dan lebih tidak terdefinisi. Koordinasi yang ideal seharusnya mempercepat solusi. Namun dalam praktiknya, koordinasi sering kali menjadi alasan untuk memperlambat keputusan.
Salah satu korban terbesar dari seni mengelak adalah kepercayaan publik. Ketika masyarakat berulang kali mendengar janji proses tanpa hasil yang jelas, muncul rasa skeptis terhadap institusi negara.
Kepercayaan publik bukan hanya soal citra, tetapi fondasi dari legitimasi pemerintahan. Ketika kepercayaan ini melemah, masyarakat mulai mencari jawaban di luar sistem formal, baik melalui tekanan sosial, media alternatif, atau bahkan apatisme. Jika kondisi ini terus berlanjut, jarak antara negara dan rakyat akan semakin lebar.
Ketika Semua Masalah “Masih Dalam Proses”
Frasa “masih dalam proses” adalah bentuk paling aman dari komunikasi birokrasi. Ia tidak menjanjikan apa pun, tetapi juga tidak menolak secara tegas. Di satu sisi, ia menjaga citra kehati-hatian. Namun di sisi lain, ia menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Dalam banyak kasus, “proses” tidak memiliki batas waktu yang jelas. Tidak ada indikator kapan sebuah proses dianggap selesai, atau kapan publik bisa menagih hasilnya. Akibatnya, proses menjadi ruang abu-abu yang terus membesar.
Jalan Keluar: Dari Mengelak ke Bertanggung Jawab
Mengatasi budaya mengelak tidak cukup hanya dengan perubahan bahasa. Dibutuhkan perubahan sistem dan budaya kerja birokrasi secara menyeluruh. Pertama, diperlukan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kebijakan yang sedang berjalan harus memiliki batas waktu yang jelas, tahapan yang terbuka, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Kedua, koordinasi antar instansi harus diarahkan pada hasil, bukan sekadar proses. Artinya, setiap pertemuan koordinasi harus menghasilkan keputusan konkret, bukan hanya notulen yang disimpan tanpa tindak lanjut.
Ketiga, perlu adanya mekanisme akuntabilitas yang tegas. Pejabat tidak boleh bisa bersembunyi di balik istilah “koordinasi” ketika terjadi kegagalan kebijakan. Keempat, reformasi komunikasi publik juga penting. Bahasa birokrasi harus disederhanakan agar publik memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, bukan sekadar istilah teknis yang membingungkan.
Pada dasarnya, negara hadir untuk menyelesaikan masalah rakyat, bukan menambah lapisan administrasi yang memperlambat penyelesaian. Ketika pejabat lebih fokus pada cara menjelaskan proses daripada menyelesaikan masalah, maka esensi pelayanan publik mulai bergeser. Seni mengelak mungkin terlihat elegan dalam bahasa, tetapi dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan rusak tetap rusak, bantuan terlambat, dan kebijakan menjadi kabur. Reformasi birokrasi bukan hanya soal struktur, tetapi juga keberanian untuk mengambil keputusan. Karena pada akhirnya, publik tidak menuntut kata-kata yang indah, melainkan hasil yang nyata.
Penutup: Saatnya Berhenti Bersembunyi di Balik “Proses”
Seni pejabat mengelak telah lama menjadi bagian dari dinamika birokrasi, namun bukan berarti harus diterima sebagai kenormalan. Setiap kalimat penundaan yang terus diulang tanpa hasil hanya akan memperlebar jarak antara negara dan rakyat.
Sudah saatnya “Kami akan koordinasikan dulu dengan instansi terkait.” tidak lagi menjadi jawaban utama atas setiap persoalan. Yang dibutuhkan publik adalah kepastian, bukan penundaan yang dibungkus formalitas. Jika birokrasi ingin kembali dipercaya, maka keberanian untuk bertindak harus menggantikan kenyamanan untuk mengelak. Karena dalam urusan publik, waktu bukan hanya angka, tetapi juga harapan yang terus berjalan.
