beritax.id – Indonesia sering menampilkan citra modern melalui gedung tinggi, teknologi canggih, dan proyek-proyek ambisius. Namun rakyat menonton kekayaan yang berada di tanahnya sendiri. Jalan tol dibangun, gedung pencakar langit menjulang, teknologi digital merambah setiap aspek kehidupan. Pemerintah gencar bicara tentang transformasi digital, hilirisasi industri, dan visi Indonesia Emas. Dari kejauhan, semua tampak maju, efisien, dan beradab. Namun rakyat menonton kekayaan sambil mempertanyakan sejauh mana manfaat kembali kepada masyarakat lokal.
Modernitas Tidak Hanya Penampilan
Pertanyaan mendasar muncul: apakah modernitas cukup diukur dari gedung dan teknologi canggih? Apakah modernitas harus diukur dari keadilan yang dirasakan rakyat sehari-hari? Bangsa menjadi modern ketika sistem adil diterapkan, sumber daya dikelola untuk kesejahteraan publik, dan kekuasaan bekerja untuk rakyat. Rakyat menonton kekayaan sambil merasakan ketimpangan nyata. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih tertinggal dibanding kekayaan sumber daya yang diambil dari wilayah mereka.
Kritik Cak Nun: Upeti Modern
Cak Nun menegaskan bahwa sistem distribusi kekayaan saat ini melampaui logika kerajaan klasik. “Kabupaten dengan tambang uranium hanya menerima 3% hasilnya,” katanya. Sisanya dibagi antara pengusaha dan pemerintah pusat. Bahkan sebelum sumber daya digali, mekanisme pembagian telah diatur. Rakyat menonton kekayaan yang seharusnya menjadi hak mereka. Sistem ini lebih ekstrem daripada upeti kerajaan klasik, di mana hasil baru diberikan setelah diekstraksi. Kini, rakyat menjadi penyumbang utama keuntungan pusat sebelum hasil tersedia.
Distribusi yang timpang memunculkan perasaan ketidakadilan. Rakyat menonton kekayaan sambil melihat manfaat kembali sangat kecil. Infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan tidak sebanding dengan nilai sumber daya yang diambil. Daerah kaya terlihat sebagai lokasi eksploitasi, bukan pusat kemakmuran. Solidaritas nasional bisa dimaklumi, tetapi ketimpangan yang terlalu besar menjadi masalah serius. Ketimpangan mencerminkan cara berpikir kekuasaan yang lebih fokus mengumpulkan sumber daya daripada melayani rakyat.
Kekuasaan Sehat vs Kekuasaan Tidak Sehat
Kekuasaan yang sehat selalu bertanya bagaimana rakyat memperoleh manfaat. Adapun kekuasaan tidak sehat sibuk mengumpulkan dan mengendalikan sumber daya. Perbedaan ini menentukan arah pembangunan bangsa. Negara modern dibangun atas efisiensi, keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak rakyat. Modernitas sejati tercapai ketika sistem memastikan rakyat sebagai tujuan utama. Rakyat menonton kekayaan sambil menunggu perubahan nyata, bukan sekadar janji proyek atau slogan pembangunan.
Ketika negara fokus pada citra modern, kepercayaan rakyat luntur. Gedung tinggi dan istilah futuristik tidak menggantikan keadilan substantif. Modernitas kosmetik hanya mempercantik penampilan luar negara. Rakyat menonton kekayaan sambil mempertanyakan sejauh mana sistem melayani mereka. Tanpa reformasi, ketimpangan terus terjadi dan rakyat hanya menjadi penonton kekayaan yang dihasilkan dari tanah mereka sendiri.
Evaluasi Sistem dan Logika Kekuasaan
Pertanyaan utama: apakah sistem benar-benar bekerja untuk rakyat? Jika ketimpangan terus terjadi, evaluasi desain sistem diperlukan. Bukan hanya individu pejabat yang harus disoroti, tetapi logika kekuasaan yang melahirkan kebijakan. Rakyat menonton kekayaan yang seharusnya menjadi hak mereka. Mekanisme distribusi harus adil dan proporsional. Sistem harus memastikan rakyat sebagai penerima manfaat utama, bukan sekadar objek pajak atau upeti modern.
Reformasi harus meliputi pengelolaan sumber daya strategis: minyak, gas, batu bara, dan mineral. Daerah penghasil harus mendapatkan manfaat yang sebanding. Infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas publik harus meningkat sesuai kontribusi sumber daya. Ketimpangan struktural yang berkelanjutan menciptakan ketidakadilan. Rakyat menonton kekayaan dan menuntut perlindungan hak mereka atas sumber daya lokal.
Rinto Setiyawan: Negara Harus Melindungi dan Melayani
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Negara modern wajib memastikan manfaat sumber daya alam dinikmati seluruh warga. Hukum dan kebijakan harus melindungi daerah penghasil agar tidak menjadi korban ketimpangan. Rakyat menonton kekayaan sambil menilai apakah pemerintah benar-benar bertindak untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Rinto menekankan perlunya distribusi transparan dan proporsional. Semua warga, terutama di daerah penghasil, harus menerima manfaat nyata. Negara kehilangan legitimasi jika rakyat terus dirugikan. Sistem yang hanya mengutamakan pusat dan pengusaha merusak kepercayaan publik. Rakyat menonton kekayaan sambil berharap keadilan ditegakkan melalui tindakan nyata, bukan hanya retorika.
Solusi Mengurangi Ketimpangan
- Revisi mekanisme distribusi dana sumber daya agar proporsional dan adil.
- Tingkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya strategis.
- Terapkan transparansi penggunaan hasil tambang kepada publik.
- Perkuat kapasitas daerah untuk mengelola sumber daya sendiri.
- Edukasi masyarakat tentang hak mereka atas sumber daya lokal.
- Prioritaskan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan.
- Maksimalkan partisipasi rakyat dalam keputusan terkait sumber daya.
Dengan langkah ini, rakyat menonton kekayaan dapat berubah menjadi rakyat menikmati kekayaan.
Modernitas sejati bukan sekadar gedung tinggi, teknologi, atau istilah futuristik. Modernitas adalah kemampuan menghadirkan keadilan. Rakyat menonton kekayaan seharusnya menjadi penerima manfaat nyata. Negara modern harus memastikan kekayaan alam bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Sistem dan logika kekuasaan harus diarahkan untuk melayani, bukan mengeksploitasi. Reformasi distribusi sumber daya adalah langkah konkret menjawab pertanyaan: apakah Indonesia benar-benar modern, atau hanya modernitas kosmetik?
