beritax.id – Indonesia sering menampilkan dirinya sebagai negara modern. Gedung tinggi, jalan tol, dan teknologi digital menjadi simbol kemajuan. Pemerintah menekankan transformasi digital, hilirisasi industri, kecerdasan buatan, dan visi Indonesia Emas. Dari kejauhan, negeri dalam ekstraksi terlihat maju, rasional, efisien, dan beradab. Namun modernitas sejati tidak cukup diukur dari gedung atau teknologi canggih. Modernitas diukur dari keadilan yang dirasakan rakyat sehari-hari. Bangsa menjadi modern ketika sistem adil, kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat, dan kekuasaan bekerja melayani masyarakat. Negeri dalam ekstraksi menghadapi ujian apakah pembangunan benar-benar menyejahterakan rakyat dekat sumber daya.
Ketimpangan Manfaat di Negeri Dalam Ekstraksi
Cak Nun menyoroti ketimpangan distribusi sumber daya di negeri dalam ekstraksi. Kabupaten dengan tambang uranium, minyak, atau batu bara hanya menerima bagian kecil. Sebagian besar hasil dikuasai pengusaha dan pemerintah pusat. Mekanisme pembagian diatur sebelum hasil bumi dihasilkan. Masyarakat setempat seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan peluang ekonomi seharusnya meningkat. Kenyataannya, masyarakat sering hanya menjadi penonton. Kekayaan besar keluar dari daerah, sementara manfaat kembali sangat terbatas. Perasaan daerah sebagai lokasi eksploitasi muncul, bukan sebagai pusat kemakmuran. Sistem ini mirip upeti klasik, tetapi terjadi sebelum hasil diperoleh.
Logika Kekuasaan dan Dampaknya bagi Rakyat
Di masa lalu, daerah taklukan menyerahkan hasil bumi kepada pusat sebagai imbalan perlindungan. Kritik Cak Nun menunjukkan praktik modern melampaui pola klasik. Di negeri dalam ekstraksi, distribusi dilakukan sebelum sumber daya dihasilkan. Indonesia menyebut diri demokratis, kedaulatan rakyat, dan kekayaan untuk kemakmuran rakyat. Namun rakyat dekat sumber daya memperoleh bagian paling kecil. Ketimpangan distribusi merusak prinsip gotong royong nasional. Kekuasaan sehat menempatkan rakyat sebagai tujuan. Kekuasaan tidak sehat melihat rakyat sebagai objek pengumpulan sumber daya. Perbedaan logika kekuasaan menentukan arah pembangunan bangsa.
Modernitas Substantif dan Kosmetik
Negara modern harus dibangun atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan penghormatan hak rakyat. Modernitas kosmetik terlihat dari gedung, teknologi, dan jargon pembangunan. Modernitas substantif tercermin dari keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan harus mengelola sumber daya untuk rakyat, bukan hanya menambah kas pusat. Kritik Cak Nun menekankan perlunya evaluasi desain sistem, bukan hanya pelaksana kebijakan. Jika rakyat terus berkorban sementara pihak jauh dari sumber daya menikmati manfaat, sistem harus diperbaiki. Modernitas berarti memperbaiki logika kekuasaan agar selaras kepentingan rakyat. Rakyat harus menjadi penerima utama manfaat bumi mereka sendiri.
Solusi untuk Negeri Dalam Ekstraksi
Pertama, mekanisme distribusi hasil sumber daya harus adil dan transparan. Daerah penghasil memperoleh proporsi manfaat sesuai kontribusinya. Kedua, pengawasan ketat diperlukan agar hasil bumi tidak hanya mengalir ke pusat atau swasta. Ketiga, regulasi harus menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas utama. Keempat, kontrak pertambangan dan pengelolaan sumber daya strategis wajib transparan. Kelima, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik harus seimbang di seluruh wilayah penghasil. Keenam, pendidikan dan peluang ekonomi masyarakat setempat harus diperkuat. Ketujuh, kebijakan fiskal dan redistribusi harus menyeimbangkan kepentingan daerah dan nasional. Kedelapan, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya.
Kesimpulan: Rakyat Sebagai Pemilik Hasil Bumi
Negeri dalam ekstraksi harus memastikan rakyat merasakan manfaat bumi secara nyata. Modernitas bukan hanya soal gedung dan teknologi. Sistem adil memastikan daerah penghasil memperoleh prioritas. Kekuasaan bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Distribusi seimbang memperkuat solidaritas nasional dan kepercayaan publik. Modernitas substantif tercermin dari kesejahteraan masyarakat dekat sumber daya. Kritik Cak Nun menjadi pengingat penting untuk evaluasi sistem. Rakyat bukan penonton, melainkan pemilik sah hasil bumi mereka. Negara modern sejati menempatkan rakyat sebagai tujuan pembangunan utama. Dengan prinsip ini, negeri dalam ekstraksi dapat berkembang adil, berkelanjutan, dan beradab.
