beritax.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya merespons isu operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung yang menyeret namanya. Ia membantah kabar tersebut dengan menunjukkan dirinya masih beraktivitas dan tidak sedang ditahan. Pernyataan itu disampaikan Sony kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. Ia menegaskan keberadaannya di hadapan media menjadi bukti dirinya tidak terjaring operasi penindakan hukum seperti rumor yang beredar sebelumnya.
Sebelumnya, kabar mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Sony Sonjaya beredar luas di ruang publik. Namun, Kejaksaan Agung membantah isu tersebut melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna dan Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi. Keduanya memastikan tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Wakil Kepala BGN itu. Klarifikasi tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Meski demikian, isu ini kembali memperlihatkan pentingnya transparansi pejabat publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Di tengah besarnya perhatian publik terhadap program strategis pemerintah, setiap dugaan penyimpangan harus dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kepercayaan rakyat merupakan modal utama keberhasilan kebijakan negara.
Transparansi Harus Menjadi Budaya Pemerintahan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil serta bertanggung jawab. Karena itu, setiap pejabat negara harus menjaga integritas dan keterbukaan kepada masyarakat.
Menurut Prayogi, isu yang berkembang terkait pejabat publik tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah harus memastikan setiap informasi dapat dijelaskan secara jelas dan cepat agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan. Transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Prayogi menilai rakyat berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan negara. Ketika pejabat publik diam terhadap isu yang berkembang, maka ruang spekulasi akan semakin besar. Situasi itu berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Ia menegaskan prinsip Partai X selalu berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Negara tidak boleh membiarkan ruang gelap dalam tata kelola kekuasaan. Semua pejabat harus tunduk pada prinsip pelayanan publik yang jujur dan profesional.
Pengawasan Publik Tidak Boleh Dilemahkan
Prayogi mengatakan pengawasan terhadap lembaga negara harus diperkuat, terutama pada program strategis nasional yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program pangan dan gizi berjalan tepat sasaran. Karena itu, integritas pejabat di dalamnya harus dijaga secara serius.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan publik bukan ancaman bagi pemerintah. Pengawasan justru membantu negara menjaga akuntabilitas kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Ketika pengawasan dilemahkan, maka peluang penyalahgunaan kewenangan akan semakin terbuka.
Menurutnya, pemerintah harus membangun sistem komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis fakta. Klarifikasi terhadap isu sensitif tidak boleh lambat karena dapat memicu keresahan masyarakat. Dalam era digital, informasi menyebar sangat cepat dan dapat membentuk persepsi publik secara luas.
Partai X memandang tata kelola pemerintahan harus menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Semua kebijakan dan tindakan pejabat publik wajib dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Negara harus hadir menjaga kepercayaan rakyat melalui keterbukaan dan penegakan hukum yang konsisten.
Kepastian Hukum Harus Dijaga Bersama
Prayogi juga mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh dijadikan alat membangun opini tanpa dasar yang jelas. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah dan profesional. Namun, pejabat publik juga wajib siap diperiksa apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Ia menilai kepastian hukum penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan perlindungan hak masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan objektif tanpa tekanan kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa negara benar-benar bekerja demi kepentingan publik.
Prinsip Partai X menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat keadilan sosial, bukan alat kekuasaan semata. Negara wajib menjamin semua warga memperoleh perlakuan hukum yang setara tanpa pandang jabatan atau kedudukan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan tersebut.
Prayogi menambahkan bahwa pejabat publik harus memahami jabatan adalah amanah rakyat. Amanah itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika kepercayaan rakyat rusak, maka legitimasi pemerintahan ikut terancam.
Solusi Partai X Demi Pemerintahan Bersih
Partai X mendorong pemerintah memperkuat sistem keterbukaan informasi publik di seluruh lembaga negara. Setiap pejabat strategis harus memiliki mekanisme pelaporan transparan dan dapat diakses masyarakat secara berkala. Langkah itu penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun dugaan penyimpangan.
Partai X juga mendorong penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap program strategis pemerintah. Audit berkala harus dilakukan secara independen dan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Negara harus memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Selain itu, Partai X meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pelapor dugaan penyimpangan di lembaga negara. Masyarakat harus diberikan ruang aman untuk menyampaikan informasi tanpa rasa takut. Budaya antikorupsi harus dibangun sejak awal melalui pendidikan integritas dan pelayanan publik bersih.
Prayogi menegaskan bahwa negara kuat lahir dari pemerintahan yang dipercaya rakyat. Kepercayaan itu hanya dapat dibangun melalui kejujuran, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, semua pejabat publik harus bekerja dengan integritas demi masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera.
