beritax.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan TNI dapat membantu Polri menangani aksi kriminal begal melalui mekanisme perbantuan. Pelibatan tersebut harus terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi antarinstitusi. Dave menekankan yang paling penting adalah kehadiran negara yang nyata untuk memastikan keamanan dan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.
Menurut Dave, keamanan masyarakat tidak bisa ditawar dan negara memiliki kewajiban menjamin ruang publik aman dari ancaman kriminal jalanan. Pelibatan TNI harus proporsional dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tugas utama TNI adalah pertahanan negara. Sementara penegakan keamanan masyarakat berada di ranah Polri. Ia menegaskan meski kewenangan Polri jelas, aparat negara harus mampu menindak tegas pelaku kejahatan, memberikan rasa aman, dan menjaga ketertiban publik.
Komisi I DPR mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara agar keamanan nasional dan ketertiban masyarakat terjaga. Semua langkah penanganan tindak kriminal harus tetap sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing lembaga. Pelibatan TNI dalam konteks ini dilakukan melalui operasi militer selain perang (OMSP), yang memberi kewenangan membantu pemerintah daerah dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.
Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, menyatakan keterlibatan TNI untuk memberantas aksi begal di Jakarta adalah bagian dari misi OMSP. Tugas utama penegakan hukum tetap berada pada Polri, namun TNI berperan membantu Polri dan pemerintah daerah sesuai ketentuan hukum. Kodam Jaya bahkan mengerahkan batalyon tempur untuk membantu Polri menindak aksi begal yang meresahkan warga.
Tanggapan Partai X
Langkah ini sejalan dengan prinsip Partai X yang menegaskan tugas negara tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan bertanggung jawab. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menekankan keamanan masyarakat adalah hak konstitusional yang harus dijaga secara maksimal. Keberadaan aparat harus memberi jaminan bahwa warga dapat beraktivitas tanpa ketakutan.
Prayogi menekankan bahwa penanganan kriminalitas tidak hanya soal penindakan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap negara. Kehadiran TNI sebagai pendukung Polri memberi sinyal kuat bahwa pemerintah serius melindungi rakyat dari ancaman kriminal. Prinsip Partai X mendorong seluruh kebijakan keamanan publik harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan menegakkan supremasi hukum secara konsisten.
Partai X juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga agar upaya pencegahan dan penindakan kriminal tidak tumpang tindih. Integrasi tugas Polri dan TNI dalam OMSP harus jelas batasan kewenangan dan mekanisme pelaporan untuk menghindari pelanggaran hukum. Keamanan publik yang efektif memerlukan sinergi terstruktur dan strategi preventif serta represif yang proporsional.
Solusi Partai X
Solusi Partai X menyarankan pembentukan sistem pemantauan terpadu yang memadukan intelijen Polri, operasi TNI, dan pemanfaatan teknologi informasi publik. Sistem ini bertujuan meminimalkan ruang bagi pelaku kriminal, meningkatkan respons cepat aparat, serta menjaga stabilitas di kawasan rawan kejahatan. Program pendidikan publik mengenai kesadaran keamanan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat aktif berperan melindungi diri dan lingkungan.
Selain itu, Partai X mendorong evaluasi rutin operasi OMSP untuk memastikan keberlanjutan peran TNI sebagai pendukung Polri tetap sesuai koridor hukum. Setiap pelibatan aparat militer harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menempatkan keselamatan serta hak-hak warga sebagai prioritas utama. Dengan mekanisme tersebut, keberadaan negara menjadi nyata dan memberikan perlindungan maksimal kepada rakyat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menindak kriminalitas, tetapi juga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penanganan begal dengan sinergi Polri-TNI memperkuat prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai visi Partai X. Dengan koordinasi terstruktur, rakyat dapat menjalankan aktivitas
