beritax.id – Bagi banyak orang Indonesia, istilah ‘negara gagal’ mungkin terdengar berlebihan. Pemilu masih ada, pembangunan berjalan, dan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara baru terus berkembang. Namun, jika kita melihat keadaan lebih dalam, dengan menggunakan parameter Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kondisi Indonesia lebih gelap dari yang terlihat. Sistem presidensial menghancurkan potensi pengelolaan anggaran yang lebih adil, karena dengan kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan satu figur, prioritas pemerintah seringkali lebih tertuju pada proyek-proyek besar yang kurang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, sementara kebutuhan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan, memperburuk ketergantungan negara pada utang luar negeri yang terus membengkak.
Laporan PBB melalui UNCTAD dalam A New World of Debt 2025 menunjukkan sebuah tren global yang mengkhawatirkan. Di banyak negara berkembang, pembayaran bunga utang berkembang lebih cepat dibandingkan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Bahkan, bunga utang kerap mengalahkan anggaran untuk dua sektor vital tersebut.
Celios (Center of Economic and Law Studies) menyebutkan bahwa selama periode 2015–2025, belanja bunga utang Indonesia selalu lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan. Pada 2024, rasio beban bunga utang terhadap anggaran kesehatan tercatat mencapai 266%, dan diperkirakan masih sekitar 253% pada 2025. Sementara itu, bunga utang mencapai sekitar 85% dari anggaran pendidikan pada 2024 dan 76,3% pada 2025.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan bahwa negara yang lebih banyak menghabiskan anggaran untuk membayar bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan menunjukkan kegagalan sistemik. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menggarisbawahi bahwa berdasarkan parameter PBB, Indonesia bisa dianggap sebagai negara gagal sistemik. Hal ini disebabkan utang pemerintah yang tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pertanyaan yang harus diajukan bukanlah “Apakah Indonesia menuju negara gagal?”, tetapi lebih kepada “Kenapa fondasi kenegaraan kita memproduksi kegagalan ini, bahkan ketika ekonomi terlihat berjalan?”
Desain Sistem Pemerintahan yang Sehat
Sebelum menyalahkan pihak tertentu, kita perlu melihat kembali desain sistem pemerintahan yang sehat, baik dalam konteks perusahaan, lembaga publik, atau negara. Organisasi yang sehat memerlukan tiga organ utama:
- Organ No.1 – Pengambil Keputusan Tertinggi
Organ ini adalah simbol kedaulatan dan penjaga konstitusi. Tugas utama Organ No.1 adalah menjaga keseimbangan kekuasaan, bukan mengurusi teknis harian. Dalam negara ideal, Organ No.1 bertugas sebagai penjaga arah negara. - Organ No.2 – Pengurus atau Pelaksana
Organ ini bertugas untuk menjalankan kebijakan dan mengelola birokrasi. Di negara, ini adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan menyusun kebijakan. Tugasnya adalah memastikan mesin pemerintahan bekerja dan program tercapai. - Organ No.3 – Pengawas atau Dewan Kontrol
Organ ini berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan Organ No.2 tidak menyimpang. Dalam negara, ini mencakup parlemen dan lembaga audit. Tugasnya adalah memastikan integritas dalam pemerintahan.
Ketiga organ ini harus terpisah agar tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan, mengeksekusi, dan mengawasi dirinya sendiri. Dengan begitu, organisasi tetap berjalan meskipun ada perubahan pada individu di dalamnya.
Masalah Utama: Penyatuan Organ No.1 dan No.2 dalam Sistem Presidensial
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktiknya sistem ini menyatukan dua organ yang seharusnya terpisah, yakni Presiden sebagai Kepala Negara (Organ No.1) dan Kepala Pemerintahan (Organ No.2). Penyatuan dua peran ini dalam satu figur menyebabkan beberapa masalah besar:
- Presiden menjadi simbol kedaulatan dan penjaga konstitusi sekaligus kepala pemerintahan yang menyusun kebijakan dan menjalankan pemerintahan.
- Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan, karena Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah negara, mengontrol birokrasi, dan mengatur anggaran negara.
Desain ini cacat dalam prinsip governance. Tidak ada organisasi yang sehat yang menjadikan satu figur memegang dua peran yang berbeda tanpa menciptakan benturan kepentingan. Ketika Organ No.1 dan No.2 digabungkan, terciptalah konsentrasi kekuasaan yang sulit untuk dikontrol, apalagi jika Organ No.3 (pengawas) lemah atau hanya sekedar simbol.
Konsentrasi Kekuasaan: Jalan Menuju Negara Gagal
Ketika Presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dampaknya sangat serius:
- Presiden mengontrol kebijakan dan arah negara
- Presiden mengendalikan anggaran dan utang negara
- Pada titik tertentu, kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai kritik terhadap negara itu sendiri
Ini adalah ciri dari konsentrasi kekuasaan yang berbahaya. Negara menjadi tereduksi menjadi figur Presiden, dan negara seolah melebur dengan individu tersebut.
Praktiknya, ini menghasilkan kebijakan fiskal yang mudah jatuh pada populisme utang demi elektabilitas, sementara sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan dikorbankan. Ketika bunga utang terus melonjak, menggerus anggaran untuk sektor dasar, ini lebih dari sekadar keputusan teknis yang buruk. Itu adalah tanda bahwa sistem ini memberikan insentif yang salah, lebih mengutamakan citra kekuasaan ketimbang kepentingan jangka panjang rakyat.
Negara-Negara Maju Memisahkan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Jika kita melihat negara-negara dengan demokrasi yang relatif stabil seperti Belanda, Inggris, Jepang, dan Kanada, mereka memisahkan dengan jelas peran Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Perpisahan ini memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya:
- Kebijakan negara tidak hanya terfokus pada siklus pemilu lima tahunan
- Krisis pemerintahan dapat diredam tanpa mengguncang legitimasi negara secara keseluruhan
- Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah dikontrol karena ada lebih banyak titik kontrol struktural
Negara-negara ini, meskipun tidak sempurna, memiliki fondasi yang lebih baik dalam hal governance. Simbol negara dan operator dipisah, sehingga kegagalan seorang Perdana Menteri tidak langsung mengguncang legitimasi negara.
Presidensialisme Rentan terhadap Krisis dan Korupsi
Dalam kajian ilmiah, Juan J. Linz, ilmuwan politik dari Yale University, memperingatkan tentang bahaya dari sistem presidensial, yang lebih rentan terhadap krisis dibandingkan sistem parlementer, terutama di negara dengan masyarakat dan partai yang terbelah. Beberapa pola yang sering muncul dalam sistem presidensial adalah:
- Pemilu presiden yang bersifat zero-sum, menciptakan polarisasi tajam
- Konflik antara eksekutif dan legislatif yang sulit diselesaikan, meskipun keduanya membawa legitimasi langsung dari rakyat
- Presiden yang cenderung menggunakan anggaran dan utang untuk mempertahankan popularitas, bukan memperkuat institusi jangka panjang
Di Indonesia, di mana utang membengkak dan bunga utang terus menggerus anggaran publik, desain sistem presidensial hanya memperburuk kondisi ini. Sistem yang rentan terhadap krisis ini malah memperbesar ketimpangan.
Indonesia: Bangunan Besar dengan Pondasi yang Retak
Indonesia sering disebut sebagai “negara besar dengan potensi luar biasa”. Namun, potensi itu disandarkan pada pondasi kekuasaan yang rapuh:
- Organ No.1 dan No.2 disatukan dalam jabatan Presiden
- Pengawasan (Organ No.3) lemah atau terkooptasi
- Ketergantungan pada utang sebagai instrumen, bukan alat untuk transformasi jangka panjang
Dengan desain ini, Indonesia terus menghadapi krisis utang, ketimpangan, dan kehilangan kepercayaan publik.
Solusi: Memperbaiki Sistem Pemerintahan
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan adalah:
- Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Memisahkan peran ini untuk menghindari konsentrasi kekuasaan dalam satu individu. - Penguatan Pengawasan Negara
Memperkuat lembaga pengawas agar lebih efektif mengontrol kebijakan pemerintah. - Mengutamakan Pembangunan Jangka Panjang
Kebijakan harus lebih berfokus pada transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. - Transparansi dan Akuntabilitas
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan utang untuk memastikan akuntabilitas.
Tanggapan dari Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan mempertahankan citra kekuasaan.
