beritax.id – Retorika pejabat klasik dalam komunikasi birokrasi Indonesia semakin tampak ketika hampir semua persoalan publik dijawab dengan satu frasa yang seragam: “masih dalam pembahasan”. Dalam banyak kasus, retorika pejabat klasik tidak sekadar menjadi cara menjelaskan proses, tetapi juga menjadi pola komunikasi yang secara halus menunda kepastian. Publik tidak jarang mendengar jawaban yang terdengar formal, sistematis, dan hati-hati, namun pada akhirnya tidak memberikan kejelasan kapan sebuah masalah akan benar-benar selesai.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah semua masalah memang selalu membutuhkan waktu panjang untuk dibahas, ataukah “pembahasan” telah menjadi ruang nyaman untuk menunda keputusan?
Salah satu frasa yang paling sering muncul dalam retorika pejabat klasik adalah: “Mohon bersabar, proses birokrasinya panjang.” Kalimat ini terdengar wajar dan realistis, mengingat birokrasi memang memiliki prosedur yang berlapis. Namun dalam praktiknya, frasa ini sering digunakan sebagai penutup diskusi tanpa penjelasan lebih lanjut. Tidak ada rincian tentang tahap mana yang sedang berlangsung, siapa yang terlibat, atau kapan proses tersebut akan selesai. Akibatnya, kesabaran publik diminta tanpa batas waktu yang jelas, sementara kepastian tidak pernah benar-benar diberikan.
Pembahasan sebagai Ruang Tanpa Batas
Dalam retorika pejabat klasik, “pembahasan” sering kali menjadi ruang yang tidak memiliki batas akhir. Selama suatu isu masih “dibahas”, maka dianggap masih dalam proses kerja. Namun tanpa indikator progres yang jelas, pembahasan dapat berlangsung tanpa akhir. Tidak ada ukuran kapan pembahasan dianggap selesai, dan tidak ada standar kapan suatu keputusan harus diambil. Di sinilah pembahasan berubah dari mekanisme kerja menjadi mekanisme penundaan.
Salah satu alasan yang sering dikemukakan dalam retorika pejabat klasik adalah kompleksitas struktur birokrasi. Setiap keputusan harus melalui berbagai tahapan, mulai dari teknis. Dalam situasi ini, pembahasan menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Namun ketika setiap tahap membutuhkan waktu yang tidak jelas, maka proses keseluruhan menjadi sangat lambat. Kompleksitas seharusnya menjadi alasan untuk memperbaiki koordinasi, bukan untuk memperpanjang ketidakpastian.
Bahasa Aman di Tengah Ketidakpastian
Dalam situasi yang sensitif, retorika pejabat klasik cenderung menggunakan bahasa aman. Bahasa aman adalah bahasa yang tidak mengandung kepastian waktu, tidak menetapkan target yang jelas, dan tidak membuka ruang kritik langsung. Frasa seperti “masih dalam pembahasan” atau “Mohon bersabar, proses birokrasinya panjang” digunakan untuk menghindari risiko kesalahan komunikasi. Namun ketika semua jawaban dibuat aman, maka yang hilang adalah kejelasan bagi publik.
Ketika retorika pejabat klasik menjadi pola komunikasi dominan, masyarakat berada dalam posisi menunggu yang tidak memiliki kepastian. Mereka diberitahu bahwa masalah sedang dibahas, tetapi tidak mengetahui kapan pembahasan itu selesai. Mereka diminta bersabar, tetapi tidak tahu sampai kapan kesabaran itu diuji. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas birokrasi.
Ketika Proses Menggantikan Hasil
Salah satu ciri utama retorika pejabat klasik adalah dominasi proses atas hasil. Selama pembahasan masih berlangsung, maka dianggap pekerjaan masih berjalan. Namun bagi publik, proses tanpa hasil tidak memiliki nilai nyata. Yang dibutuhkan adalah keputusan yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika proses tidak pernah dihubungkan dengan hasil, maka ia kehilangan makna sosialnya.
Dalam banyak kasus, pembahasan dalam retorika pejabat klasik tidak disertai transparansi yang memadai. Publik tidak mengetahui siapa saja yang terlibat, apa saja yang dibahas, atau sejauh mana progresnya. Kurangnya transparansi ini membuat “pembahasan” menjadi ruang tertutup yang sulit diawasi. Akibatnya, publik hanya dapat menerima hasil akhir tanpa memahami proses di baliknya.
Reformasi Proses dan Komunikasi Publik
Mengatasi retorika pejabat klasik membutuhkan reformasi yang menyentuh dua aspek utama: proses birokrasi dan komunikasi publik.Pertama, setiap pembahasan harus memiliki batas waktu yang jelas agar tidak menjadi ruang tanpa akhir. Kedua, hasil setiap tahap pembahasan harus dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat. Ketiga, perlu ada penanggung jawab utama yang memastikan pembahasan tidak berhenti di tengah jalan. Keempat, bahasa komunikasi publik harus disertai indikator progres yang dapat dipahami masyarakat luas.
Perubahan paling penting dalam menghadapi retorika pejabat klasik adalah perubahan budaya birokrasi. Selama budaya kerja masih menganggap pembahasan sebagai tujuan akhir, maka penundaan akan terus terjadi. Dibutuhkan keberanian untuk menggeser paradigma dari “sedang dibahas” menjadi “sedang diselesaikan”. Bahwa pembahasan seharusnya menjadi alat menuju keputusan, bukan alasan untuk menunda keputusan.
Penutup: Dari Pembahasan ke Kepastian
Pada akhirnya, retorika pejabat klasik menunjukkan bagaimana bahasa birokrasi membentuk persepsi publik terhadap negara. Frasa seperti “masih dalam pembahasan” dan “Mohon bersabar, proses birokrasinya panjang” mungkin terdengar logis secara administratif, tetapi sering kali tidak memberikan kepastian yang dibutuhkan masyarakat. Selama semua masalah terus berada dalam status pembahasan tanpa batas yang jelas, maka jarak antara negara dan warga akan terus melebar. Reformasi birokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga tentang keberanian untuk menjadikan pembahasan sebagai jalan menuju keputusan, bukan ruang penundaan yang tidak berujung.
