beritax.id – Retorika pejabat klasik dalam birokrasi Indonesia tampak semakin mapan dalam pola komunikasi publik yang berulang dari waktu ke waktu. Ketika masyarakat meminta kepastian atas kebijakan atau penyelesaian masalah, jawaban yang muncul sering kali berkisar pada tiga kata kunci: koordinasi, kajian, dan arahan. Dalam banyak situasi, retorika pejabat klasik tidak hanya menjadi cara menjawab, tetapi juga menjadi cara untuk menunda jawaban itu sendiri tanpa batas waktu yang jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa birokrasi tidak hanya bekerja sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan ekspektasi publik dalam sistem yang kompleks dan berlapis.
Dalam praktik pemerintahan, koordinasi, kajian, dan arahan adalah bagian sah dari proses pengambilan keputusan. Namun dalam retorika pejabat klasik, ketiga istilah ini sering kali berubah menjadi siklus penundaan yang tidak memiliki titik akhir.
“Koordinasi” digunakan ketika keputusan belum bisa diambil karena melibatkan banyak instansi. “Kajian” muncul ketika diperlukan analisis tambahan yang tidak selalu memiliki batas waktu. “Arahan” menjadi alasan ketika keputusan harus menunggu otoritas yang lebih tinggi. Ketiga elemen ini, jika tidak disertai kejelasan waktu dan hasil, dapat menciptakan ruang stagnasi dalam pelayanan publik.
“Akan Kami Sampaikan Aspirasi Ini ke Level Atas”
Salah satu frasa yang sering muncul dalam retorika pejabat klasik adalah: “Akan kami sampaikan aspirasi ini ke level atas.” Kalimat ini terdengar formal, responsif, dan menunjukkan adanya jalur birokrasi yang jelas. Namun dalam praktiknya, frasa ini sering menjadi titik akhir komunikasi. Tidak ada penjelasan kapan aspirasi disampaikan, bagaimana respons dari level atas, atau kapan hasilnya akan kembali ke publik.
Akibatnya, aspirasi masyarakat berhenti pada tahap formalitas, bukan pada tahap solusi nyata
Menunggu sebagai Pola Komunikasi Utama
Dalam retorika pejabat klasik, kata “menunggu” menjadi kata kerja utama dalam banyak jawaban birokrasi. Menunggu koordinasi, menunggu kajian, dan menunggu arahan menjadi rangkaian yang hampir selalu muncul dalam komunikasi resmi. Pola ini menciptakan budaya komunikasi yang pasif. Alih-alih memberikan kepastian, jawaban yang diberikan justru menempatkan publik dalam posisi menunggu tanpa batas waktu. Menunggu bukan lagi fase sementara, tetapi menjadi kondisi permanen dalam banyak proses birokrasi.
Salah satu alasan mengapa retorika pejabat klasik terus bertahan adalah karena struktur birokrasi yang berlapis. Setiap keputusan harus melalui berbagai tahapan persetujuan, dari level teknis hingga level pimpinan. Dalam kondisi seperti ini, setiap lapisan dapat menjadi titik penundaan baru. Koordinasi belum selesai, kajian belum rampung, atau arahan belum turun menjadi alasan yang sah secara administratif. Namun ketika semua lapisan bekerja dengan ritme yang tidak sinkron, hasil akhirnya adalah keterlambatan yang sistematis.
Bahasa Aman di Tengah Tekanan Publik
Dalam situasi tekanan publik, retorika pejabat klasik cenderung memperkuat penggunaan bahasa aman. Bahasa aman adalah bahasa yang tidak mengandung komitmen waktu, tidak menetapkan target yang jelas, dan tidak membuka ruang kritik langsung. Bahasa seperti ini dipilih karena dianggap paling minim risiko. Namun ketika semua jawaban dibuat aman, maka kepastian publik menjadi semakin lemah. Bahasa aman memang melindungi institusi, tetapi sering kali mengorbankan transparansi.
Ketika retorika pejabat klasik menjadi pola dominan, masyarakat mulai terbiasa dengan jawaban yang tidak memberikan kepastian. Mereka mendengar banyak istilah teknis, tetapi tidak mendapatkan hasil yang jelas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas birokrasi. Masyarakat tidak lagi menilai berdasarkan proses yang dijelaskan, tetapi berdasarkan hasil yang dirasakan. Ketika hasil tidak kunjung datang, maka kepercayaan pun ikut menurun.
Ketika Proses Mengalahkan Hasil
Salah satu ciri utama retorika pejabat klasik adalah dominasi proses atas hasil. Selama koordinasi berlangsung, kajian berjalan, atau arahan ditunggu, maka dianggap pekerjaan masih berlangsung. Namun bagi publik, proses tanpa hasil tidak memiliki nilai praktis. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata, bukan sekadar aktivitas administratif yang berulang. Ketika proses tidak dihubungkan dengan hasil, maka ia kehilangan relevansi sosial.
Frasa “Akan kami sampaikan aspirasi ini ke level atas” dalam retorika pejabat klasik sering kali menjadi titik stagnasi komunikasi. Secara struktur, kalimat ini menunjukkan adanya mekanisme formal. Namun tanpa transparansi lanjutan, publik tidak dapat mengetahui apakah aspirasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti atau berhenti di tengah jalan. Hal ini menciptakan ilusi partisipasi tanpa kepastian hasil.
Reformasi Komunikasi dan Akuntabilitas
Mengatasi retorika pejabat klasik membutuhkan reformasi yang menyentuh aspek komunikasi dan akuntabilitas secara bersamaan. Pertama, setiap proses koordinasi harus memiliki batas waktu yang jelas. Kedua, setiap kajian harus disertai target hasil dan indikator keberhasilan. Ketiga, setiap arahan dari pimpinan harus memiliki tenggat implementasi yang dapat dipantau publik. Keempat, jalur aspirasi harus dilengkapi dengan umpan balik resmi kepada masyarakat.
Perubahan paling penting dalam menghadapi retorika pejabat klasik adalah perubahan budaya kerja birokrasi. Selama budaya menunggu masih dominan, maka pola penundaan akan terus terjadi. Dibutuhkan keberanian untuk menggeser paradigma dari “menunggu koordinasi” menjadi “menyelesaikan dalam batas kewenangan”. Bahwa keputusan yang tepat waktu lebih penting daripada proses yang terlalu panjang tanpa hasil.
Penutup: Dari Menunggu ke Kepastian
Pada akhirnya, retorika pejabat klasik menunjukkan bagaimana bahasa birokrasi membentuk cara publik memahami negara. Frasa seperti “Akan kami sampaikan aspirasi ini ke level atas” atau rangkaian “menunggu koordinasi, menunggu kajian, menunggu arahan” mungkin terdengar prosedural, tetapi sering kali tidak memberikan kepastian yang dibutuhkan masyarakat. Selama bahasa masih menjadi alat untuk menunda keputusan, maka jarak antara negara dan warga akan terus melebar. Reformasi birokrasi tidak hanya soal struktur, tetapi juga keberanian untuk mengubah bahasa menjadi tindakan yang nyata dan terukur.
