beritax.id – Setiap kali kita kritik kebijakan pemerintah yang nggak masuk akal, pasti… pasti ada aja yang komen begini: ‘Ah, bisanya cuma nyinyir. Emang kamu udah ngasih apa buat negara?’
Jujur, ini adalah argumen paling malas dan paling basi yang pernah ada. Seolah-olah, syarat buat boleh berpendapat di negara demokrasi itu harus nyumbang emas dulu kayak saudagar zaman dulu.
Padahal, jawabannya simpel. Kita udah ngasih apa? Kita ngasih uang buat gerakkin ekonomi negara ini.
Bernapas Saja Bayar Pajak
Kalian sadar nggak? Detik ini juga, setiap transaksi yang kita lakukan, kita lagi ‘saweran’ ke negara.
Kita beli kopi, kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kita terima gaji, langsung dipotong PPh (Pajak Penghasilan). Lalu kita punya motor/mobil, bayar pajak tahunan. Dan kita buka usaha kecil-kecilan, dikejar pajak UMKM. Bahkan kita tidur di rumah sendiri pun, bayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Jadi narasi ‘udah ngasih apa’ itu konyol. Karena faktanya, negara ini jalan pakai uang kita. Gaji pejabat, mobil dinas menteri, sampai aspal jalanan itu dibeli pakai uang recehan yang dikumpulin dari dompet kita semua.
Kelas Menengah adalah Sapi Perah
“Dan yang paling ironis, beban terbesar itu ada di pundak siapa? Bukan orang super kaya, tapi Kelas Menengah.
Coba lihat datanya. Menurut laporan Bank Dunia dan data Kementerian Keuangan, konsumsi rumah tangga itu menyumbang lebih dari 50% PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Artinya apa? Roda ekonomi negara ini berputar karena kita belanja.
Tapi perlakuannya beda banget. Kalau pengusaha besar atau korporasi raksasa, mereka sering dapat fasilitas mewah bernama Tax Holiday (libur bayar pajak) atau Tax Allowance biar mereka mau investasi. Sementara kita? Kelas menengah? Kita nggak dapat holiday. Kita malah dapat kenaikan PPN, iuran Tapera, dan potongan gaji yang makin gila.
Ada studi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang bilang kalau kenaikan tarif PPN itu paling memukul kelas menengah dan bawah, karena porsi pendapatan mereka habis buat konsumsi. Orang kaya punya konsultan pajak buat ‘mengatur’ hartanya (tax planning). Kita? Kita cuma punya pilihan: Bayar atau didenda.”
Analogi Pemegang Saham
Jadi, tolong ubah mindset-nya. Hubungan kita sama negara itu bukan hubungan antara ‘Anak’ dan ‘Bapak’ yang harus nurut. Bukan. Hubungan kita adalah Pemegang Saham dan Manajemen.
Kita rakyat adalah pemegang saham mayoritas republik ini lewat pajak yang kita setor. Pemerintah adalah manajemen/CEO yang kita gaji buat mengelola aset kita.
Kalau manajemen kerjanya nggak becus, korupsi, atau bikin perusahaan rugi, masak pemegang saham nggak boleh marah? Masak pemegang saham ditanya ‘udah ngasih apa’? Lah, modalnya dari kita!
“Jadi, buat siapa pun yang masih nanya, ‘Emang kita udah ngasih apa?’ Jawabannya: Kami sudah ngasih uang kami, keringat kami, dan kepercayaan kami buat dikelola.
Justru pertanyaannya harus dibalik: Dengan pajak yang sudah kami bayar setiap hari itu… Negara lewat pemerintah udah ngasih apa balik ke kita? Fasilitas publik yang layak? Pendidikan gratis berkualitas? Atau cuma janji-janji manis?
Pemerintah Ngasih Ini Ke Rakyat
Mari kita bicara data, biar nggak dikira asbun.
Pertama, Pendidikan. Setiap tahun, konstitusi mewajibkan 20% APBN kita buat pendidikan. Tahun 2024 aja, anggarannya tembus Rp 660 Triliun. Itu duit gede banget! Tapi hasilnya? Data PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 menunjukkan skor literasi dan matematika pelajar Indonesia itu termasuk yang terendah di dunia. Kita kalah sama Vietnam, bahkan kalah sama negara tetangga lainnya. Artinya apa? Kita bayar pajak mahal buat pendidikan, tapi kualitas SDM yang dihasilkan masih jauh di bawah standar global. Duitnya lari ke mana? Wallahualam.
Kedua, Jaminan Sosial (Social Safety Net). Ini yang paling kerasa buat kelas menengah. Menurut data OECD, rasio belanja sosial Indonesia terhadap PDB itu salah satu yang terendah di Asia Tenggara, cuma di kisaran angka satu digit (sekitar 3-4%). Bandingkan sama negara maju yang bisa di atas 20%.
Efeknya apa? Kalau lo miskin banget, lo dapat Bansos. Kalau lo kaya banget, lo dapat Tax Amnesty atau insentif bisnis. Tapi kalau lo Kelas Menengah? Lo ditinggal sendirian. Sakit dikit, antre BPJS-nya minta ampun atau obatnya dibatasi. Mau punya rumah? KPR bunganya selangit, nggak ada subsidi yang nendang. Punya anak? Biaya sekolah swasta mahal karena sekolah negeri kualitasnya jomplang.
Kita sudah menunaikan kewajiban kita secara maksimal (dikejar pajak sampai liang lahat), tapi negara gagal memberikan hak kita secara optimal.
Solusi
Ada prinsip demokrasi kuno yang bilang: ‘No Taxation Without Representation’. Artinya: Nggak boleh ada pajak kalau suara rakyat nggak didengar. Kalau sekarang pajaknya jalan terus tapi suara kita diabaikan, berarti sistem pemerintahan kita yang salah.
Kita harus buang jauh-jauh budaya ‘nrimo ing pandum’ atau pasrah kalau dikasih fasilitas jelek. Kalau jalan rusak, protes. Kalau pelayanan BPJS dipersulit, lapor. Jika ada pungli di instansi pemerintah, viralkan. Ingat, kita ini ‘klien’. Kita bayar mahal. Kalau service-nya jelek, kita berhak marah. Negara ini nggak akan berubah kalau kelas menengahnya cuma diam sibuk kerja buat bayar cicilan. Kita adalah penyumbang dana terbesar republik ini. Kita punya power. Jadi, mulailah bersikap layaknya Pemegang Saham Mayoritas. Jadilah pemegang saham yang galak, yang cerewet, dan yang nggak gampang dibohongi sama
