beritax.id – Biaya politik yang terus mahal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan semakin menambah tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Sementara itu, mahalnya biaya politik cenderung menyebabkan calon pejabat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan berisiko mengikis partisipasi politik rakyat yang seharusnya menjadi inti dari sebuah demokrasi.
Biaya politik yang mahal dalam setiap ajang pemilihan umum dan proses kampanye telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Para calon pejabat, baik itu di tingkat legislatif maupun eksekutif. Semakin tergantung pada sumber daya finansial yang besar untuk memperoleh dukungan kekuasaan. Ironisnya, sumber daya tersebut seringkali datang dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Akhirnya membuat calon pejabat lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang daripada kebutuhan rakyat banyak.
Hal ini tidak hanya merugikan proses pemerintahan itu sendiri, tetapi juga merugikan rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kebijakan yang dihasilkan. Kenaikan biaya politik ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Menciptakan jarak yang semakin lebar antara para pejabat negara dan rakyat yang mereka wakili.
Partisipasi Rakyat yang Terkikis
Selain tingginya biaya politik, rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilihan umum juga semakin menjadi masalah besar. Ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan dan para pejabat yang terlibat membuat banyak masyarakat memilih untuk tidak terlibat dalam proses demokrasi, meski hak suara mereka sangat vital dalam menentukan arah kebijakan negara.
Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka kekuatan rakyat sebagai dasar dari sistem demokrasi akan semakin terkikis. Sebuah negara yang tidak mampu melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan akan kehilangan legitimasi moral untuk mengelola urusan negara dengan baik.
Prinsip Negara, Negarawan, dan Pemerintahan
Negara: Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Negarawan: Negarawan adalah orang yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta ahli dalam ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik. Mereka berkomitmen pada prinsip dasar kebijakan negara dan memastikan pengelolaan urusan negara dilakukan secara transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah: Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Politik: Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Kejahatan Politik: Kejahatan politik adalah upaya dan bentuk penyimpangan dalam mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup, yang digunakan untuk kepentingan sempit dan mengorbankan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Sejahtera: Sejahtera adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan ini mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan.
Solusi: Meningkatkan Kualitas Partisipasi dan Menurunkan Biaya Politik
Untuk mengatasi persoalan ini, partai politik dan pemerintah harus bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan transparan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan sistem pendanaan yang lebih adil dan terbuka. Serta membatasi sumbangan politik yang datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan calon pejabat terhadap donor politik yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.
Selain itu, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip negara perlu diperkenalkan lebih luas. Dengan tujuan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dan lebih berdedikasi pada kepentingan rakyat. Partai politik harus kembali pada fungsi utama mereka, yaitu mendidik calon pejabat pemerintahan dan kepala negara yang memiliki visi yang jelas untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
Peningkatan partisipasi rakyat juga bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem pemilihan yang lebih mudah diakses dan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat. Pemerintah dan lembaga pemilu harus memastikan bahwa pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar partai. Tetapi juga sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka secara langsung.
Dengan upaya ini, diharapkan dapat tercipta suatu sistem politik yang lebih sehat, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam jangka panjang, ini akan membawa negara menuju kemajuan yang berkelanjutan dan masyarakat yang lebih sejahtera.
