beritax.id — Fenomena media alat kekuasaan pemerintah kian menandai krisis serius dalam independensi pers Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi industri media dan meningkatnya belanja komunikasi negara, sebagian perusahaan pers bergeser dari fungsi pengawasan menjadi corong kebijakan. Berita tak lagi sepenuhnya lahir dari kebutuhan publik akan kebenaran, tetapi dari kepentingan menjaga hubungan dengan sumber anggaran.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik disuguhi pemberitaan yang nyaris seragam tentang stabilitas ekonomi, keberhasilan program sosial, dan percepatan pembangunan. Sementara itu, isu kenaikan biaya hidup, persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, tekanan pajak daerah, hingga konflik pembangunan di berbagai wilayah hanya mendapat ruang terbatas di media arus utama.
Ketergantungan Fiskal Menggerus Daya Kritis
Belanja iklan dan kontrak publikasi pemerintah pusat maupun daerah kini menjadi penopang utama banyak media, khususnya media lokal. Ketergantungan ini menciptakan relasi yang timpang:
- redaksi enggan mengkritik instansi mitra,
- liputan investigatif dianggap mengancam keberlanjutan kontrak,
- dan narasi “keberhasilan pembangunan” lebih aman diprioritaskan.
Tanpa sensor tertulis, tekanan ekonomi sudah cukup untuk membentuk arah editorial.
Kasus Terkini: Seremonial Mendominasi, Masalah Warga Terpinggirkan
Beberapa isu aktual mencerminkan situasi ini:
- Program bantuan sosial 2024–2025 banyak diberitakan sebagai bukti efektivitas negara menekan kemiskinan, sementara keluhan warga tentang data ganda dan keterlambatan penyaluran lebih sering viral di media sosial.
- Kenaikan pajak dan retribusi daerah dilaporkan sebagai langkah “penyelamatan fiskal”, dengan sedikit analisis tentang dampaknya bagi UMKM dan pekerja sektor informal.
- Proyek strategis nasional diliput luas saat peresmian, tetapi persoalan relokasi warga, konflik lahan, dan dampak lingkungan jarang menjadi tajuk utama.
Media lebih sibuk mengabarkan seremoni daripada realitas sosial.
Kebisingan Digital Memperkuat Narasi Resmi
Narasi positif dari media arus utama kemudian diperluas oleh konten kreator dan influencer berbayar di media sosial. Pesan yang sama diproduksi ulang dalam format viral, menciptakan ilusi bahwa kebijakan publik telah diterima luas tanpa masalah berarti. Kritik berbasis data pun tenggelam di tengah banjir konten promosi.
Dampak bagi Demokrasi
Krisis independensi pers membawa dampak langsung:
- Informasi publik menjadi tidak berimbang.
- Pengawasan terhadap kekuasaan melemah.
- Kesalahan kebijakan sulit dikoreksi lebih awal.
- Kepercayaan masyarakat terhadap media menurun.
Pers tetap hidup secara bisnis, tetapi mati sebagai penjaga kepentingan publik.
Solusi: Memulihkan Pers sebagai Pilar Demokrasi
Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan langkah struktural:
1. Transparansi Belanja Publikasi Negara
Seluruh kontrak iklan dan publikasi pemerintah harus dibuka ke publik, lengkap dengan nilai dan media penerima.
2. Pembatasan Ketergantungan Media pada Negara
Regulasi perlu membatasi proporsi pendapatan media dari anggaran pemerintah agar redaksi tidak terkunci secara ekonomi.
3. Label Wajib untuk Publikasi Berbayar
Setiap advertorial pemerintah harus diberi penanda jelas agar tidak disamarkan sebagai berita independen.
4. Dana Independen untuk Jurnalisme Publik
Pembentukan dana abadi non-politis guna mendukung liputan investigatif dan isu kepentingan warga.
5. Perlindungan bagi Jurnalis dan Redaksi Kritis
Negara wajib menjamin tidak ada tekanan pemerintah, ekonomi, maupun hukum terhadap media yang mengungkap masalah kebijakan publik.
Penutup
Ketika media berubah menjadi alat kekuasaan pemerintah, yang terancam bukan hanya profesi jurnalistik, tetapi hak rakyat atas kebenaran. Tanpa pers yang independen, demokrasi kehilangan cermin untuk melihat kesalahannya sendiri.
Memulihkan kebebasan dan independensi pers bukan sekadar kepentingan media, melainkan syarat mutlak agar negara tetap diawasi dan kebijakan tetap berpihak pada publik.
