beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakan penyaluran garmen ilegal sitaan bagi korban bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat, dua belas Desember dua ribu dua puluh lima.
Ia menekankan barang ilegal harus dikelola ketat agar tidak membuka celah penyalahgunaan berkedok kemanusiaan. Menurutnya, penggunaan balpres berisiko mendorong masuknya praktik ilegal baru dengan dalih bantuan bencana.
Sikap Pemerintah Soal Balpres Ilegal
Purbaya menyatakan pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana. Ia menilai bantuan harus disiapkan melalui mekanisme anggaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Purbaya, penggunaan barang ilegal sitaan berpotensi merusak tata kelola negara dan kepercayaan publik. Negara, kata dia, wajib memberi contoh kepatuhan hukum, terutama saat rakyat berada dalam kondisi darurat.
Ia menegaskan pilihan terbaik adalah membeli barang baru yang layak pakai dari produk dalam negeri. Langkah tersebut dinilai lebih bermartabat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dan UMKM.
Sebelumnya, Bea Cukai membuka opsi hibah garmen ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera. Barang sitaan disebut berstatus milik negara dan dapat dimusnahkan, dilelang, atau dihibahkan.
Namun, Purbaya mengingatkan kebijakan tersebut harus dilihat dari dampak jangka panjangnya. Menurutnya, kebijakan keliru dapat menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum nasional.
Partai X menilai negara tidak boleh mengorbankan prinsip demi kecepatan yang semu.
Negara wajib melindungi rakyat tanpa mengabaikan hukum dan keadilan substantif.
Pandangan Partai X: Negara Bukan Sekadar Rezim
Anggota Majelis Tinggi Partai X Diana Isnaini menegaskan tugas negara bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar. Tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan transparan.
Ia menilai penolakan balpres ilegal sejalan dengan prinsip negarawan yang menjunjung etika kebijakan publik. Negarawan harus visioner, berwibawa, dan memastikan kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Menurut Diana, rakyat adalah pemilik kedaulatan sehingga kebijakan harus menjaga martabat mereka. Pejabat negara bukan penguasa kekuasaan, melainkan pelayan rakyat dengan tanggung jawab moral tinggi.
Solusi Partai X untuk Penanganan Bencana
Partai X mendorong penyediaan anggaran darurat yang cepat, transparan, dan berbasis kebutuhan riil korban. Pengadaan bantuan harus memprioritaskan produk UMKM agar pemulihan ekonomi berjalan bersamaan.
Partai X juga mendorong transformasi birokrasi digital dalam distribusi bantuan bencana nasional. Langkah ini penting untuk memutus rantai penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas publik.
Selain itu, Partai X menekankan pendidikan moral Pancasila dalam setiap kebijakan kemanusiaan negara. Bantuan bencana harus menjadi praktik nyata keadilan sosial, bukan sekadar pencitraan penguasa.Penolakan balpres ilegal menjadi ujian integritas negara dalam situasi darurat kemanusiaan.
Partai X menegaskan solusi cepat harus tetap berpijak pada hukum, etika, dan kedaulatan rakyat.
