beritax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan kembali hakikat utama berdirinya negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, ketika kekuasaan dijalankan tanpa tanggung jawab, maka kekuasaan itu telah kehilangan arah dan berubah menjadi alat penindasan terhadap rakyatnya sendiri.
Rinto menegaskan, “Kekuasaan tanpa tanggung jawab bukan tanda kemajuan, tetapi bentuk baru dari penindasan yang dibungkus legitimasi negara.”
Menurutnya, fenomena pejabat publik yang sibuk mempertahankan jabatan ketimbang memperjuangkan keadilan rakyat, adalah tanda bahwa nilai-nilai dasar bernegara mulai pudar.
Negara Harus Melayani, Bukan Menguasai
Dalam prinsip Partai X, negara bukan rezim, dan pemerintah bukan penguasa, melainkan pelaksana mandat rakyat. Kekuasaan yang sejati, kata Rinto, justru terletak pada kemampuan melayani rakyat dengan adil dan bijaksana, bukan mengatur demi kepentingan kelompok.
“Pemerintah yang melupakan tanggung jawab sosialnya telah memutus ikatan moral dengan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyalahgunaan wewenang yang dibiarkan akan melahirkan sistem yang otoriter meski berbungkus demokrasi.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Hikmat
Menurut Rinto, krisis tanggung jawab dalam kekuasaan berawal dari hilangnya hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Banyak kebijakan dibuat tanpa mendengarkan suara rakyat atau tanpa menimbang dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi bangsa.
“Negarawan sejati adalah mereka yang berani mengambil keputusan berdasarkan akal sehat dan hati nurani, bukan tekanan kekuasaan,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Kedaulatan di Tangan Rakyat
Sebagaimana termuat dalam Prinsip Partai X, kekuasaan harus bersumber dan dikembalikan kepada rakyat. Negara hanya kuat ketika kedaulatan dijaga oleh sistem yang transparan, adil, dan akuntabel.
Partai X meyakini bahwa fungsi negara harus dijalankan dengan tiga asas pokok:
- Negara efektif, mampu melindungi seluruh rakyatnya.
- Pemerintah efisien, dalam mengelola sumber daya dan kebijakan.
- Rakyat sejahtera, menjadi tujuan akhir setiap bentuk kekuasaan.
Ketiga asas itu, menurut Rinto, harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau klaim pencitraan publik.
Solusi Partai X: Menyembuhkan Sistem dari Dalam
Berdasarkan bahan presentasi Partai X, ada beberapa langkah konkret untuk mencegah kekuasaan tanpa tanggung jawab:
- Reformasi etika nasional, menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan hak istimewa.
- Revitalisasi fungsi pengawasan rakyat, agar masyarakat dapat mengontrol arah kebijakan secara langsung dan transparan.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, untuk menjamin penegakan keadilan yang tidak tunduk pada kekuasaan.
- Digitalisasi birokrasi transparan, yang memungkinkan publik mengakses data kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
- Pendidikan berkelanjutan, agar setiap warga paham peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan bangsa.
Keadilan Sosial Sebagai Ujung dari Kekuasaan
Rinto menegaskan, setiap bentuk kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat sejatinya sedang mengkhianati mandat konstitusi. Kekuasaan yang tidak digunakan untuk keadilan sosial hanya akan memperdalam luka bangsa.
“Negara kuat bukan karena banyaknya penguasa, tapi karena rakyatnya merasa dilindungi dan dihormati,” katanya.
Penutup: Negara Sehat Berawal dari Kekuasaan yang Bertanggung Jawab
Partai X menegaskan bahwa tanggung jawab adalah ruh dari kekuasaan yang bermoral. Pemerintahan yang benar adalah pemerintahan yang siap diawasi, siap dikritik, dan siap bertanggung jawab. Karena itu, kekuasaan tanpa tanggung jawab bukanlah tanda kebebasan, melainkan bentuk baru penindasan yang harus diakhiri.
