beritax.id – Wacana efisiensi negara kembali mencuat dalam berbagai kebijakan dan pernyataan pejabat. Namun, di balik jargon penghematan anggaran dan percepatan keputusan, muncul kekhawatiran serius: kedaulatan rakyat perlahan dikorbankan. Hak partisipasi publik, hak memilih, dan ruang demokrasi seakan dianggap mahal, sementara pemusatan kekuasaan justru dipromosikan sebagai solusi.
Efisiensi yang seharusnya memperbaiki pelayanan publik kini berubah menjadi alasan untuk memangkas peran rakyat dalam menentukan arah negara.
Efisiensi yang Mengorbankan Prinsip Demokrasi
Dalam praktiknya, efisiensi sering diterjemahkan secara sempit sebagai pengurangan prosedur demokratis. Mekanisme partisipatif dipandang lamban, sementara keputusan segelintir pejabat dianggap lebih cepat dan praktis.
Padahal, demokrasi bukan sekadar soal cepat atau lambat, melainkan soal legitimasi dan keadilan. Ketika kedaulatan rakyat dilepas demi efisiensi, negara kehilangan pijakan moralnya.
Rakyat Dipinggirkan dari Proses Pengambilan Keputusan
Berbagai kebijakan strategis kini dirumuskan tanpa keterlibatan publik yang memadai. Aspirasi rakyat sering hadir hanya sebagai formalitas, bukan sebagai penentu. Rakyat didorong untuk menerima keputusan, bukan ikut membentuknya.
Situasi ini menempatkan warga negara sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah kedaulatan
Jika efisiensi dijadikan alasan permanen untuk menyingkirkan peran rakyat, maka negara sedang menormalisasi kekuasaan tanpa mandat langsung. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan pemerintahan yang jauh dari realitas sosial dan abai terhadap penderitaan warga.
Kedaulatan rakyat yang dilelang hari ini akan berubah menjadi krisis legitimasi di masa depan.
Tanggapan Partai X: Efisiensi Tidak Boleh Menghapus Kedaulatan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa efisiensi negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
“Tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tidak ada satu pun tugas itu yang bisa dijalankan dengan cara mengorbankan kedaulatan rakyat atas nama efisiensi,” ujar Rinto.
Menurutnya, negara yang benar-benar efisien adalah negara yang mampu bekerja cepat tanpa menyingkirkan hak rakyat.
Rinto menambahkan bahwa efisiensi seharusnya diarahkan pada pemangkasan pemborosan anggaran, praktik korupsi, dan birokrasi yang tidak melayani—bukan pada pengurangan hak warga.
Jika efisiensi justru melemahkan demokrasi, maka yang terjadi bukan pembaruan negara, melainkan kemunduran sistemik.
Solusi dan Rekomendasi
Sebagai langkah korektif, Partai X mendorong:
- Menegaskan kedaulatan rakyat sebagai prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan
- Memastikan efisiensi kebijakan tidak menghilangkan partisipasi publik
- Memperkuat mekanisme demokrasi yang transparan dan akuntabel
- Mengalihkan agenda efisiensi pada penghapusan pemborosan dan korupsi
- Menjadikan rakyat mitra negara, bukan hambatan pembangunan
Partai X menegaskan, negara tidak boleh menjual kedaulatan rakyat demi kenyamanan kekuasaan. Efisiensi tanpa demokrasi hanya akan melahirkan negara yang cepat mengambil keputusan, tetapi kehilangan kepercayaan rakyatnya.
