beritax.id – Presiden KSPI Said Iqbal memberikan tiga opsi kenaikan UMP 2026. Ia menyebut opsi kompromi pertama berada pada angka 6,5 persen. Ia menilai angka itu mengikuti keputusan Presiden Prabowo tahun lalu dan dapat mendorong daya beli masyarakat. Serta ia juga menawarkan dua opsi lain pada kisaran 7,77 persen dan 8,5 sampai 10,5 persen.
Sikap KSPI terhadap Formula Pemerintah
Said mengkritik rumus perhitungan kenaikan UMP yang digunakan Kemnaker. Rumus itu dinilai menghasilkan kenaikan sekitar 3,75 persen yang dianggap terlalu rendah. Ia menilai kenaikan kecil akan menekan pekerja di daerah berupah minim. Ia meminta pemerintah meninjau ulang formula agar mempertimbangkan keadilan ekonomi.
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menegaskan tugas negara tetap sama. Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Partai X menilai perhitungan UMP harus berorientasi pada martabat pekerja. Pemerintah wajib menjaga kepastian hidup pekerja melalui formula berkeadilan.
Partai X Soroti bagi Ekonomi Pekerja
Pekerja kehilangan stabilitas ekonomi akibat tekanan konsumsi yang tidak terkendali. Pemerintah harusnya mengedepankan kebutuhan rakyat bukan kebutuhan pribadi atau kelompok.
Dalam prinsip Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Negara wajib hadir melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat.
Prinsip itu menegaskan bahwa kebijakan upah harus berbasis kemanusiaan. Kelayakan hidup pekerja harus menjadi indikator utama dalam penetapan UMP.
Solusi Partai X untuk Reformasi Kebijakan Upah
Partai X menawarkan beberapa solusi strategis untuk perbaikan sistem upah. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran agar mekanisme upah transparan.
Kedua, digitalisasi data pekerja dan kebutuhan hidup layak agar perhitungan objektif. Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman moral kebijakan upah nasional.
Solusi ini memastikan kebijakan upah tidak tersandera kepentingan jangka pendek.
Partai X mendesak pemerintah menerapkan formula berkeadilan dalam penetapan UMP 2026. Negara wajib memastikan setiap pekerja menerima upah yang layak dan manusiawi.
