beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan optimistis mampu menyerap Rp36 triliun anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga awal Desember 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dari total Rp71 triliun dana yang dialokasikan dalam APBN 2025, sebagian besar telah digunakan. Ia mengatakan, hingga akhir Oktober 2025, serapan anggaran telah mencapai Rp35 triliun, dan diperkirakan seluruh dana akan habis pada akhir November atau awal Desember. “APBN 2025 sebesar Rp71 triliun akan habis terserap di akhir November,” ujarnya.
Namun, Dadan juga mengakui bahwa masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp28 triliun untuk menutupi kebutuhan dua bulan terakhir. Ia menyebut, kekurangan tersebut akan ditutup melalui dana cadangan pemerintah yang sudah disiapkan sebelumnya.
Program Strategis, Tapi Butuh Transparansi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang sebagai program unggulan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, kecepatan penyerapan anggaran justru menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan transparansi penggunaannya.
Publik khawatir bahwa klaim serapan tinggi justru lebih menonjolkan aspek pencitraan fiskal daripada keberhasilan nyata di lapangan. Banyak laporan menunjukkan bahwa distribusi makanan di beberapa daerah masih belum merata, bahkan terdapat ketimpangan kualitas antarwilayah.
Anggaran besar tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dikhawatirkan justru menimbulkan potensi kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana. Karena itu, berbagai kalangan mendesak BGN untuk membuka data realisasi program secara detail, termasuk lokasi penerima manfaat dan pihak pelaksana program.
Partai X: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Angka di Atas Kertas
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa keberhasilan program sosial tidak bisa hanya diukur dari angka serapan anggaran. Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak sekadar berfokus pada capaian serapan fiskal, tetapi menjamin manfaat riil yang dirasakan langsung oleh rakyat. “Anggaran besar tanpa dampak nyata bagi rakyat hanyalah gimmick angka. Rakyat butuh bukti, bukan laporan semata,” tegas Diana.
Ia juga menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap jalur distribusi dan efektivitas program di tingkat daerah. Pemerintah, kata dia, harus memastikan setiap rupiah dari anggaran MBG digunakan secara tepat guna, transparan, dan akuntabel.
Prinsip Partai X: Anggaran Publik Adalah Amanah, Bukan Alat Kekuasaan
Dalam pandangan Partai X, anggaran negara adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, integritas, dan transparansi. Anggaran publik tidak boleh dijadikan sarana pencitraan atau sekadar simbol keberhasilan administrasi.
Program seperti MBG harus dijalankan dengan orientasi kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan hanya mengejar laporan serapan yang tinggi. Partai X menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sejati adalah perubahan kualitas hidup rakyat, bukan angka di laporan keuangan.
Setiap program yang menggunakan dana publik wajib memiliki mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan agar publik dapat memastikan manfaatnya dirasakan secara adil di seluruh daerah.
Solusi Partai X: Reformasi Tata Kelola Anggaran Gizi Nasional
Partai X menilai perlu ada reformasi sistem pengawasan anggaran gizi nasional untuk menjamin keberlanjutan program MBG yang transparan dan berkeadilan.
Pertama, pembentukan Dewan Pengawas Independen Gizi Nasional yang beranggotakan unsur akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga antikorupsi. Dewan ini berfungsi melakukan pengawasan, audit, dan publikasi rutin terkait realisasi program MBG.
Kedua, pemerintah harus menerapkan transparansi digital berbasis wilayah melalui platform daring yang menampilkan data penerima manfaat, nilai bantuan, serta pihak pelaksana di setiap daerah.
Ketiga, setiap daerah wajib melaporkan indikator gizi anak dan capaian kesehatan masyarakat agar efektivitas program dapat diukur secara ilmiah, bukan hanya administratif.
Keempat, BGN perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan koperasi pangan lokal untuk memastikan bahan baku berasal dari petani dan UMKM dalam negeri. Sehingga manfaat program berlipat ganda: memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperbaiki gizi bangsa.
Partai X menegaskan, pengelolaan anggaran bukan sekadar soal serapan, tapi soal amanah. Dana publik sebesar Rp71 triliun harus menjelma menjadi kesejahteraan nyata, bukan angka di atas laporan. Negara wajib hadir dengan kerja yang terukur, bukan sekadar pernyataan optimisme. Karena setiap rupiah uang rakyat adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat itu sendiri.
