beritax.id — Dalam sistem demokrasi yang sejati, rakyat seharusnya menjadi pusat dari segala kebijakan negara. Namun, dalam kenyataannya, banyak pejabat yang justru memosisikan diri sebagai penguasa, bukan pelayan rakyat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali prinsip dasar bernegara. “Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bila salah satunya diabaikan, negara kehilangan makna keberadaannya.”
Menurut Rinto, pejabat publik seharusnya hadir untuk mengabdi, bukan menguasai.
Kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok hanyalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
Kepemimpinan Bukan Tentang Kuasa, Tapi Tentang Amanah
Dalam pandangan Rinto, jabatan publik bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang berat. “Seorang pemimpin sejati tidak mengejar jabatan, tapi menerima tanggung jawab untuk melayani rakyat dengan keikhlasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak pejabat hari ini yang lebih sibuk memperkuat citra diri daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik sering dibuat untuk kepentingan jangka pendek, bukan untuk kebutuhan jangka panjang bangsa.
“Rakyat tidak butuh penguasa yang berwibawa di podium. Rakyat butuh pelayan yang amanah di lapangan,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Kekuasaan adalah Alat, Bukan Tujuan
Menurut dokumen prinsip Partai X, kekuasaan hanyalah alat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Partai X menolak model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai objek kekuasaan.
Terdapat tiga nilai pokok yang menjadi pijakan:
- Negara harus hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya.
- Kekuasaan harus tunduk pada moral dan hukum.
- Pelayanan publik harus bersih, adil, dan transparan.
Rinto menyebut bahwa akar krisis bangsa bukan pada lemahnya rakyat, tetapi pada mental penguasa yang kehilangan jiwa pelayan. “Banyak pejabat yang lupa, jabatan adalah kontrak sosial, bukan mahkota kebesaran,” ujarnya.
Kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat miskin, pengelolaan anggaran yang tidak transparan, dan birokrasi yang koruptif merupakan bukti nyata bahwa negara telah dikuasai oleh budaya kekuasaan, bukan semangat pengabdian.Menurutnya, rakyat kini menanggung biaya mahal dari sistem pemerintahan yang lebih fokus pada penguasa daripada pelayanan.
Solusi Partai X: Membangun Kembali Jiwa Pelayan Negara
Partai X menilai bahwa jalan keluar harus dimulai dari revolusi mental dan tata kelola pemerintahan berbasis akhlak dan profesionalitas.
Beberapa langkah konkret yang ditawarkan Partai X antara lain:
- Reformasi etika pejabat publik.
Semua pejabat wajib menandatangani kontrak moral berbasis nilai Pancasila sebelum menjabat. - Digitalisasi transparan pelayanan publik.
Seluruh proses birokrasi harus terbuka dan dapat dipantau publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. - Pendidikan kepemimpinan negarawan.
Negara harus melahirkan generasi pejabat yang berjiwa pelayan, bukan pencari keuntungan kekuasaan. - Penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Pejabat yang melanggar amanah publik harus segera dicopot dan diproses hukum secara terbuka. - Pelibatan rakyat dalam evaluasi kinerja pemerintah.
Rakyat diberi ruang mengontrol langsung pejabat melalui mekanisme audit sosial dan musyawarah kebijakan.
Penutup: Pelayanan Adalah Ruh Negara
Rinto Setiyawan menutup dengan pesan tegas, “Negara akan kuat jika pejabatnya tunduk kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan.”
Rakyat tidak butuh simbol kemegahan atau janji pembangunan yang indah di atas kertas. Rakyat butuh pemimpin yang hadir di tengah mereka, bekerja tulus, dan amanah menjalankan konstitusi.
Ketika pejabat kembali memahami arti pelayanan, maka negara akan kembali berfungsi sebagaimana mestinya melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil dan bermartabat.
