beritax.id – Fenomena pemerintahan Indonesia menunjukkan kehilangan ruh permusyawaratan Pancasila ketika musyawarah digantikan transaksi kekuasaan. Rakyat formal terdengar, tetapi keputusan strategis tetap dikendalikan penguasa. Forum publik sering bersifat simbolik, sementara prinsip gotong royong dan mufakat terpinggirkan. Akibatnya, demokrasi prosedural berjalan, tetapi nilai Pancasila yang menekankan musyawarah, keadilan, dan persatuan kehilangan relevansi nyata.
Dominasi Kekuasaan Penguasa
Kehilangan ruh permusyawaratan Pancasila makin terlihat ketika keputusan nasional dikendalikan segelintir penguasa. Kritik publik melalui forum resmi jarang memengaruhi keputusan akhir. Forum formal lebih sering menjadi legitimasi daripada instrumen musyawarah substansial. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi kepentingan dan transaksi penguasa, bukan pertimbangan rakyat. Akibatnya, polarisasi kekuasaan dan sosial meningkat, sementara nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi inti Pancasila semakin memudar.
Forum konsultasi publik tampak menjanjikan, tetapi ruh permusyawaratan Pancasila hilang tetap nyata. Rakyat mengikuti prosedur formal, sementara keputusan strategis sudah ditentukan penguasa. Forum publik lebih berfungsi sebagai pencitraan daripada pengambil keputusan nyata. Rakyat menjadi peserta administrasi, sementara kebijakan tetap dikendalikan penguasa. Demokrasi prosedural tetap berjalan, tetapi substansi musyawarah dan nilai kebersamaan tidak terpenuhi.
Dampak pada Keadilan Sosial
Sentralisasi keputusan memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Kehilangan ruh permusyawaratan Pancasila membuat rakyat kehilangan ruang pengaruh terhadap kebijakan penting. Siklus ini menimbulkan pasifisme warga, sementara birokrasi menguat sebagai pengendali. Kebutuhan publik yang tidak terpenuhi memperdalam ketimpangan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperkuat dominasi penguasa. Prinsip musyawarah substantif dan mufakat mulai hilang, menjadikan demokrasi formal tanpa substansi.
Solusi Partai X: Mengembalikan Musyawarah Sejati
Partai X menekankan negara harus melayani rakyat, bukan penguasa. Kehilangan ruh permusyawaratan Pancasila dapat diatasi melalui:
- Penguatan forum publik substantif, agar aspirasi rakyat benar-benar memengaruhi kebijakan.
- Reformasi MPR, memastikan keputusan pemerintah selaras kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa.
- Redistribusi sumber daya, agar pembangunan dan manfaatnya dirasakan semua lapisan masyarakat.
- Transparansi dan akuntabilitas digital, meminimalkan dominasi penguasa, memperkuat kontrol publik, dan mengembalikan prinsip permusyawaratan.
Langkah-langkah ini memastikan formalitas bukan penghalang bagi kepentingan rakyat dan memperkuat demokrasi permusyawaratan berbasis Pancasila.
Kesimpulan
Kehilangan ruh permusyawaratan Pancasila terjadi ketika transaksi kekuasaan menggantikan musyawarah. Reformasi struktural, forum publik bermakna, redistribusi sumber daya, dan transparansi digital menjadi kunci mengembalikan demokrasi permusyawaratan sejati. Rakyat tetap berdaulat, tetapi instrumen institusional harus melindungi hak, memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan umum, dan menegakkan musyawarah, mufakat, serta keadilan sesuai Pancasila.
