beritax.id – Sebanyak 10 asosiasi menyatakan sikap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pernyataan dukungan itu dibacakan oleh Wargiyati selaku juru bicara 10 asosiasi sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), di Gedung Kementerian Desa dan PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026). Selain PAPDESI, sembilan asosiasi lain yang turut menyatakan dukungan yaitu APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, AKSI, KOMPAKDESI, dan GEMA Desa. Dalam pernyataannya, para asosiasi menyebut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Keenam Presiden.
Dukungan Program Desa dan MBG
Para asosiasi menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut dinilai mampu memperkuat pembangunan desa dan pemerataan ekonomi nasional. Mereka juga menyebut program MBG membantu pemenuhan gizi masyarakat desa. Kelompok sasaran mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, program ini disebut mendorong penyerapan tenaga kerja di desa. Pengembangan desa tematik juga dianggap memperkuat rantai pasok pangan lokal. Sementara Koperasi Desa Merah Putih dinilai sebagai lokomotif ekonomi desa. Program tersebut diklaim mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.
Dorongan Penguatan Tata Kelola
Meski memberikan dukungan, asosiasi desa juga meminta perbaikan tata kelola program.
Mereka menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan MBG dan KDKMP. Asosiasi menilai program harus bebas dari penyimpangan anggaran. Selain itu, program harus tepat sasaran bagi warga desa. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional.
Pengamat kebijakan menilai dukungan asosiasi perlu dilihat secara objektif. Dukungan tersebut harus diiringi pengawasan ketat agar tidak menjadi formalitas. Keterlibatan banyak asosiasi desa dinilai memperkuat legitimasi program pemerintah. Namun, potensi bias kepentingan tetap perlu diantisipasi. Transparansi data penerima manfaat menjadi sorotan utama. Hal ini untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.
Pandangan Partai X: Tugas Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tugas negara.
Negara memiliki tiga tugas utama dalam setiap kebijakan publik. Tugas tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiga fungsi itu harus menjadi dasar setiap program pembangunan. Prayogi menilai MBG dan KDKMP harus berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Ia mengingatkan agar program tidak berhenti pada seremonial kebijakan.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Publik
Prinsip Partai X menekankan keberpihakan pada rakyat secara langsung dan terukur.
Kebijakan harus transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Partai X juga menekankan efisiensi anggaran dalam setiap program pemerintah. Selain itu, anti penyimpangan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana publik.
Setiap program harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Pemerataan pembangunan menjadi prioritas dalam setiap kebijakan nasional. Prinsip tersebut juga menuntut penguatan pengawasan berbasis partisipasi publik. Masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi jalannya program pemerintah.
Solusi Partai X untuk Penguatan Program
Partai X mendorong audit terbuka terhadap seluruh pelaksanaan MBG dan KDKMP. Audit harus melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil. Digitalisasi distribusi bantuan menjadi salah satu solusi utama. Sistem digital dapat mengurangi potensi penyimpangan di lapangan. Selain itu, data penerima manfaat harus diperbarui secara berkala. Hal ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Partai X juga mendorong penguatan peran BUMDes secara profesional. BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa yang transparan dan akuntabel. Pelatihan manajemen desa juga perlu diperluas secara nasional. Tujuannya meningkatkan kapasitas pengelolaan program di tingkat lokal.
Dukungan asosiasi desa terhadap MBG dan KDKMP menunjukkan tingginya harapan terhadap pembangunan desa. Namun, dukungan tersebut juga diiringi tuntutan perbaikan tata kelola yang serius. Pemerintah dinilai perlu memastikan transparansi, akurasi data, dan efektivitas anggaran. Tanpa itu, program berisiko kehilangan kepercayaan publik. Prinsip keberpihakan pada rakyat harus menjadi fondasi utama kebijakan. Partisipasi publik dan pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan program nasional.
