beritax.id — Sidang praperadilan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terhadap Kejaksaan Agung kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025). Setelah sebelumnya pihak Nadiem menyerahkan bukti, kali ini giliran Kejaksaan Agung sebagai termohon menghadirkan alat bukti dan ahli hukum pidana.
Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan, tim Kejaksaan membawa sekitar 90 bukti surat dan menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Ia menegaskan bahwa praperadilan hanya menguji aspek administratif dan prosedural, memastikan penetapan tersangka dilakukan sesuai hukum.
Suparji menjelaskan, dua alat bukti relevan dan berkualitas menjadi dasar sahnya penetapan tersangka. Ia menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek telah mengikuti prosedur hukum acara dan administrasi. “Proses penetapan tersangka telah sah secara hukum,” ujarnya.
Partai X: Keadilan Tidak Diukur dari Banyaknya Bukti
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa sidang dengan 90 bukti bukan ukuran keadilan. Banyaknya bukti tidak menjamin kebenaran bila kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum terus menurun.
“Rakyat tidak hanya menunggu hasil sidang, tapi menunggu bukti bahwa hukum tidak memihak kekuasaan,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika hukum kehilangan fungsi perlindungan dan pelayanan, maka negara hanya menjadi panggung legalitas bagi kekuasaan.
Menurutnya, rakyat sudah terlalu sering menyaksikan drama hukum yang berakhir tanpa keadilan substantif. Kasus Nadiem hanyalah satu dari deretan panjang perkara yang menguji moralitas penegakan hukum di negeri ini.
“Yang diuji bukan hanya bukti, tapi nurani,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Pemerintah Harus Melayani, Bukan Menguasai
Partai X menegaskan bahwa pemerintah bukanlah pemilik negara. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk mengatur dan melayani rakyat. Dalam pandangan Partai X, negara sejati adalah yang dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Negara adalah bus, rakyat pemiliknya, dan pemerintah hanyalah sopir. Jika sopir membawa bus ke arah yang salah, rakyat berhak mengambil alih kemudi. Analogi ini menggambarkan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan tanpa arah dan moral.
Kasus hukum seperti yang menimpa eks menteri harus menjadi cermin introspeksi. Bukan hanya soal prosedur, tetapi soal etika, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Tanpa moral kenegaraan, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan penegak kebenaran.
Solusi Partai X: Reformasi Hukum dan Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Partai X mendorong reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak tunduk pada tekanan kekuasaan maupun uang. Penegakan hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan pada siapa yang berkuasa. Untuk itu, dibutuhkan Musyawarah Kenegarawanan Nasional yang melibatkan empat pilar bangsa kaum intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan budaya guna menyusun ulang arah keadilan nasional.
Selain itu, transformasi birokrasi digital wajib diterapkan untuk mempersempit ruang korupsi dan manipulasi hukum. Sistem penegakan hukum yang transparan akan memastikan semua proses bisa diawasi publik secara terbuka, tanpa tebang pilih.
Reformasi ini bukan sekadar teknis, tetapi moral. Negara harus memaknai hukum sebagai pelindung rakyat, bukan tameng kekuasaan.
Keadilan Sejati untuk Rakyat, Bukan Pertunjukan Kekuasaan
Partai X menilai bahwa rakyat sudah jenuh dengan tontonan persidangan yang menjauh dari keadilan sejati. Keadilan bukan sekadar vonis atau angka kerugian negara, tetapi kepastian bahwa hukum bekerja untuk rakyat, bukan atas nama rakyat.
“Negara harus hadir untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan hati yang bersih. Kalau keadilan hanya jadi alat kekuasaan, maka hukum kehilangan maknanya,” pungkas Prayogi R. Saputra.
